Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ekonomi Bisnis

Next Indonesia: Perluasan Jargas dan Reformasi Subsidi Kunci Pembengkakan Subsidi Elpiji

Tim Redaksi, Newsreal.id
Minggu, 12 Oktober 2025 13:07 WIB
Next Indonesia: Perluasan Jargas dan Reformasi Subsidi Kunci Pembengkakan Subsidi Elpiji
NEWSREAL.ID - PERIKSA PIPA: Pekerja memeriksa pipa minyak booster station 27 milik PT Pertamina Gas Operation Central Sumatera Area (OCSA), Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat (19/9). PT Pertamina Gas Operation Central Sumatera Area (OCSA) melalui Distrik Palembang mengoperasikan Booster Station KM 27 yang berfungsi menjaga kelancaran operasional sekaligus kehandalan penyaluran minyak mentah. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTASubsidi elpiji 3 kilogram terus menggerus keuangan negara. Namun, menurut Direktur Eksekutif Next Indonesia Center, Christiantoko, solusi untuk menekan beban itu bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan dengan memperluas jaringan gas rumah tangga (jargas) dan mereformasi sistem subsidi agar lebih tepat sasaran.

Baca : Pertamina Plaju Gandeng Warga Susun Program CSR 2025

Pemerintah dinilai tengah menghadapi “pukulan ganda” akibat subsidi elpiji yang membengkak dan impor gas yang fluktuatif.

“Memperluas jaringan gas serta mereformasi mekanisme subsidi menjadi lebih tepat sasaran merupakan langkah penting untuk keluar dari jebakan ‘pukulan ganda’,” kata Christiantoko di Jakarta, Minggu (12/10).

Data Next Indonesia Center mencatat, subsidi LPG 3 kilogram sempat menembus Rp100,4 triliun pada 2022, sebelum turun menjadi Rp74,3 triliun pada 2023, dan kembali naik ke Rp80,2 triliun tahun ini. Sementara itu, nilai impor gas juga menunjukkan pola yang tidak stabil, dari Rp37,6 triliun (2020) melonjak ke Rp72,7 triliun (2022), lalu sedikit menurun pada tahun berikutnya.

“Pemerintah terus berusaha menjaga agar harga elpiji tetap terjangkau, tapi beban subsidi dan impor ini saling menekan,” ujarnya.

Baca : ASN di Jateng Dilarang Gunakan Elpiji Subsidi

Tambahan Anggaran

Sebagai langkah awal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp8,55 triliun untuk memperluas jaringan gas rumah tangga serta eksplorasi batubara.

Di sisi lain, data penerima subsidi elpiji kini tengah disinkronkan lintas lembaga, antara BPS, Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, dan instansi lain agar penyaluran subsidi benar-benar tepat sasaran.

Baca : Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, PT Kilang Pertamina Internasional RU III Gandeng Kodam II/Sriwijaya

Selain perluasan jargas dan reformasi subsidi, Christiantoko menilai penting bagi pemerintah membuka ruang investasi di sektor infrastruktur gas serta meningkatkan produksi gas domestik. Langkah tersebut akan mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.

“Transparansi dalam perdagangan gas juga perlu ditingkatkan agar tidak ada celah bagi aliran dana ilegal (illicit financial flow),” tegasnya. Ia menambahkan, bila seluruh langkah ini dijalankan secara konsisten, bukan hanya beban subsidi yang bisa ditekan, tetapi juga menciptakan kemandirian energi nasional yang lebih tangguh menghadapi gejolak harga global. (tb)

Berita Terbaru

Mendag: Larangan Impor Pakaian Bekas Demi Kesehatan dan UMKM

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan larangan impor pakaian bekas dilakukan pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pelaku usaha mikro, kecil, dan...

BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pjs Dirut

NEWSREAL.ID, JAKARTA– PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama. Penunjukan tersebut diputuskan melalui rapat direksi (radir) yang...

Inflasi Januari 2026 Naik Tajam, BPS Ungkap Efek Diskon Listrik

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Januari 2026 mencapai 3,55 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi fenomena low base effect akibat stimulus...

Mudik Lebaran 2026, Pemerintah Siapkan Diskon Tiket dan Tol

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Kabar baik buat pemudik. Pemerintah menyiapkan program diskon tiket transportasi hingga tarif jalan tol untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Ramadhan dan Lebaran...

Perputaran Uang Tambang Emas Ilegal Nyaris Rp1.000 Triliun

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap besarnya perputaran uang dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Indonesia. Dalam periode 2023-2025,...

Purbaya Siap Evaluasi Total Pajak dan Bea Cukai

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Target penerimaan negara yang meleset menjadi alarm keras bagi Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak akan memberi toleransi jika kinerja...

Oleh-Oleh Haji Kini Bisa Dibeli dari Tanah Air

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tradisi membawa oleh-oleh sepulang haji tak lagi harus bergantung pada belanja di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyiapkan terobosan digital...

Masuk 2026, Properti Masih Ngebut: Gudang, Industri, hingga Hotel Jadi Andalan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Setelah melewati tahun 2025 yang penuh dinamika, sektor properti nasional tak kehilangan optimisme. Memasuki 2026, sejumlah subsektor diprediksi tetap tumbuh, dengan pergudangan dan...

Komisi VII DPR Puji Industri yang Pakai Bahan Lokal

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Industri jamu nasional dinilai punya daya tahan kuat di tengah tantangan global. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi terhadap industri farmasi tradisional yang...

Freeport Siapkan Langkah Perpanjangan Izin di RI

NEWSREAL.ID JAKARTA- Operasi tambang raksasa Freeport di Papua belum mau berhenti dalam waktu dekat. Setelah proyek smelter hampir tuntas, Freeport-McMoRan Inc. mulai membuka bab baru:...

Pipa Bocor, RI Kehilangan 2 Juta Barel Minyak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Awal tahun 2026 diwarnai gangguan serius pada sektor energi nasional. Kebocoran pipa migas di wilayah Sumatra berdampak pada terhentinya aliran gas ke salah...

Menkeu Purbaya Siap Bersih-bersih Pajak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada toleransi bagi oknum internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melakukan pelanggaran. Dengan dukungan penuh Presiden...

Leave a comment