Gerindra Buka Alasan Dukung Pilkada Lewat DPRD

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Gerindra buka suara soal dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung atau melalui DPRD. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menilai demokrasi tak bisa dipersempit maknanya hanya sebatas rakyat memilih pemimpin secara langsung.

Dalam wawancara di program Inside Politics with Diana Valencia di CNNIndonesia TV, Selasa (30/12) malam, Sugiono menegaskan demokrasi pada hakikatnya adalah sistem pemerintahan dari rakyat dengan tujuan utama menyejahterakan rakyat.

“Ujung dari demokrasi itu sebenarnya kesejahteraan rakyat. Jadi tidak bisa kemudian kita mengecilkan demokrasi hanya sampai bahwa kita bisa vote siapa pemimpin kita,” ujar Sugiono.

Baca juga: Pro-Kontra Pilkada via DPRD Menguat, Partai Terbelah

Menurut dia, kebebasan berbicara dan memilih memang bagian penting dari demokrasi, namun semua itu hanyalah sarana. Tujuan akhirnya tetap satu: menciptakan kesejahteraan.

“Itu semua penting, tapi untuk apa? Ujungnya adalah kesejahteraan,” lanjut Sugiono yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI.

Pertimbangan Teknis

Sugiono menjelaskan ada sejumlah pertimbangan teknis yang membuat Gerindra mendorong Pilkada tidak langsung. Alasan pertama adalah besarnya anggaran yang selama ini dihabiskan untuk Pilkada langsung.

“Kalau saya ingat, tahun 2015 itu sekitar Rp7 triliun. Di Pemilu terakhir 2024 angkanya sudah di kisaran Rp37 sampai Rp44 triliun dari dana hibah pemerintah daerah,” ungkapnya.

Ia menyebut, jika dana sebesar itu dialihkan, nilainya setara dengan pembangunan sekitar 40 ribu sekolah. Menurut Sugiono, usulan Pilkada lewat DPRD dilihat sebagai investasi jangka panjang agar anggaran negara bisa dimanfaatkan untuk sektor lain yang lebih berdampak langsung.

Alasan kedua, Pilkada langsung dinilai kerap memicu polarisasi dan perpecahan di tengah masyarakat. Sementara alasan ketiga berkaitan dengan mahalnya ongkos politik yang justru membatasi prinsip demokrasi itu sendiri.

Baca juga: Demokrat Tolak Pilkada Lewat DPRD

“Secara teori, demokrasi mensyaratkan semua warga negara bisa dipilih dan memilih. Tapi faktanya, dengan sistem sekarang, orang berhadapan dengan biaya politik yang sangat tinggi,” kata Sugiono.

Saat ini, Gerindra menjadi salah satu fraksi di DPR yang mendukung Pilkada melalui DPRD, bersama Golkar, PKB, PAN, dan Nasdem. Sementara itu, Partai Demokrat dan PDIP menyatakan penolakan. Adapun PKS mengambil posisi tengah dengan catatan Pilkada tidak langsung hanya diterapkan pada level tertentu.

Diketahui, DPR baru akan mulai membahas RUU Pemilu dan Pilkada pada 2026 setelah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. (tb)