Demokrat Tolak Pilkada Lewat DPRD

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang belakangan kembali mencuat dan didorong sejumlah fraksi di DPR.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Renanda Bachtar, menilai pilkada tidak langsung justru tidak menjamin hilangnya praktik politik uang. Menurutnya, skema tersebut hanya akan memindahkan potensi politik uang ke ruang yang berbeda.

“Siapa yang bisa menjamin pilkada lewat DPRD bisa menghapus politik uang? Potensinya sangat terbuka, hanya pindah tempat,” kata Renanda saat dihubungi, Selasa (23/12).

Renanda menegaskan sikap Partai Demokrat terkait pilkada langsung sudah sangat jelas dan konsisten. Ia mengingatkan bahwa Demokrat pernah menolak pilkada tak langsung pada 2014, saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Ketua Umum sekaligus Presiden RI.

Baca juga: Said Abdullah Ingatkan Bahaya Pilkada Tak Langsung

Saat itu, SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan aturan pilkada melalui DPRD yang sebelumnya disahkan DPR lewat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. “Posisi Demokrat clear soal ini. Kami pernah menolaknya di tahun 2014,” tegas Renanda.

Ia menambahkan, Partai Demokrat tidak ingin demokrasi Indonesia justru berjalan mundur. Hak politik rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya dinilai sebagai esensi demokrasi yang tidak seharusnya dihapus hanya demi kepentingan politik jangka pendek.

Stabilitas Nasional

Di tengah dinamika politik yang mulai menghangat, Renanda juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nasional. Ia menilai wacana yang tidak populis berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat jika tidak dikelola dengan bijak. “Kondusivitas politik saat ini sudah mendekati ambang hangat. Mari kita jaga agar tetap kondusif,” ujarnya.

Wacana pengembalian pilkada melalui DPRD kembali mencuat usai Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada akhir pekan lalu. Salah satu rekomendasi Rapimnas Golkar adalah mendorong pilkada tak langsung serta pembentukan koalisi permanen.

Baca juga: Rapimnas Golkar Rekomendasikan Pilkada Tak Langsung

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut usulan tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan tetap menekankan keterlibatan dan partisipasi publik.

“Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” kata Bahlil.

Selain Golkar, wacana pilkada lewat DPRD juga didukung oleh Partai Gerindra, PAN, dan PKB. Sementara itu, PDIP menyatakan penolakan tegas, PKS mengusulkan variasi skema, dan Partai NasDem belum menyampaikan sikap resmi. (tb)