Isu Reshuffle Mengemuka, Golkar Serahkan Nasib Kader di Kabinet ke Presiden

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait posisi kadernya di kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah menguatnya isu kocok ulang kabinet atau reshuffle.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, apabila dilakukan evaluasi maupun penilaian kinerja terhadap menteri-menteri dari Golkar, partainya menghormati sepenuhnya kewenangan presiden.

“Kalau misalnya terjadi evaluasi, kemudian penilaian kinerja terhadap kader-kader yang kami kirim, ya kami sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo,” ujar Doli dalam program Inside Politics CNNIndonesia TV, Selasa (27/1/2026) malam.

Menurut Doli, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden dan hal yang lazim dalam dinamika pemerintahan. Ia menilai, presiden secara rutin memantau kinerja para menterinya, terutama dalam menjalankan program-program yang telah dikampanyekan kepada publik.

“Presiden perlu memastikan performa pemerintahan berjalan baik. Performa itu termasuk kinerja kabinetnya. Karena itu, presiden setiap hari memonitor dan mengevaluasi apakah program yang sudah ditetapkan melalui visi dan agenda pemerintahan benar-benar tersampaikan atau tidak,” katanya.

Dukung Pemerintahan

Doli juga menegaskan, Partai Golkar akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun nantinya ada kader partainya yang terkena reshuffle. Dukungan tersebut, kata dia, merupakan komitmen kelembagaan partai.

“Komitmen ini adalah komitmen institusi. Ketua Umum kami sudah menegaskan kepada seluruh kader agar bekerja dengan sungguh-sungguh, membantu Presiden untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, penilaian akhirnya tetap berada di tangan Pak Prabowo,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyampaikan bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri merupakan hal yang pasti dilakukan presiden, khususnya terkait program-program prioritas pemerintah.

Evaluasi tersebut dapat berupa rekomendasi, saran, arahan, hingga instruksi. Dalam konteks dan waktu tertentu, evaluasi itu juga berpotensi berujung pada keputusan politik lanjutan. “Dalam konteks tertentu dan timeline tertentu, evaluasi itu bisa saja berujung pada bentuk-bentuk keputusan politik yang lain,” kata Qodari.

Sebelumnya, Istana juga telah menanggapi isu reshuffle kabinet. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga kini belum ada agenda Presiden Prabowo Subianto untuk merombak susunan menteri di Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. “Reshuffle kabinet? Belum, belum, belum ada,” ujar Prasetyo di kompleks parlemen, Senin (19/1/2026). (tb)