Soal Reshuffle, Golkar dan PKS Serahkan Sepenuhnya kepada Presiden
NEWSREAL, JAKARTA– Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keputusan terkait perombakan kabinet atau reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden yang tidak sepatutnya dicampuri pihak lain, termasuk partai politik pendukung.
“Urusan kabinet itu adalah hak Presiden. Kita tidak boleh mengambil porsi yang bukan hak kita karena itu adalah wewenang penuh Bapak Presiden,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/6).
Bahlil yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), enggan memberikan komentar lebih jauh soal isu reshuffle yang tengah ramai dibicarakan. Ia hanya menekankan bahwa Presiden tentu memiliki pertimbangan sendiri dalam menyusun kabinet terbaik bagi pemerintahannya.
Hak Prerogatif
Senada dengan Bahlil, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzammil Yusuf, juga menyatakan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden yang dijamin oleh konstitusi.
“Reshuffle adalah wewenang Presiden dan semua pihak harus menghormatinya. Itu diatur dalam UUD dan perundang-undangan,” kata Muzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6).
Ia menambahkan, Presiden memiliki hak untuk mengevaluasi kinerja para menterinya, terutama dalam menjalankan program-program prioritas pemerintah. Menurutnya, kesuksesan pemerintahan Prabowo sangat bergantung pada efektivitas kinerja jajaran menteri di kabinet.
“Presiden tentu tahu siapa yang bekerja dengan baik dan siapa yang perlu diganti. Itu sepenuhnya hak beliau, dan kami menghormatinya,” tegasnya.
Spekulasi reshuffle kabinet terus berkembang seiring dengan dinamika politik di awal masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Istana mengenai waktu atau susunan perubahan tersebut. (ct)
Ambang Batas Parlemen Digugat, PDIP Jajaki Opsi Penghapusan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyatakan masih mengkaji usulan penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen yang selama ini berlaku...
Isu Reshuffle Mengemuka, Golkar Serahkan Nasib Kader di Kabinet ke Presiden
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait posisi kadernya di kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah menguatnya isu kocok ulang kabinet atau...
Isu Reshuffle Menguat, PDIP Ingatkan Pemerintah Utamakan Kinerja dan Kepentingan Rakyat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan angkat bicara merespons isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. PDIP menekankan agar reshuffle, jika benar...
PSI Pasang Target 60 Kursi DPR pada Pemilu 2029
NEWSREAL.ID, DENPASAR- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politik jelang Pemilihan Umum 2029. Partai yang mengusung citra anak muda ini memasang target ambisius untuk...
Rahayu Saraswati Patuhi Putusan MKD, Tetap Jalani Tugas Legislator
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PoleÂmik pengunduran diri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berakhir setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil keputusan. Legislator Gerindra itu...
DPR Pastikan Perhatikan Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Pemilu
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan tetap memperhatikan partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mulai digodok...
Soal OTT Sudewo, Gerindra Jateng Pilih Tunggu KPK
NEWSREAL.ID, JAKARTA- DPD Partai Gerindra Jawa Tengah akhirnya buka suara terkait penangkapan Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai...
Usul E-Voting Pilkada Mengemuka, Pemerintah dan DPR Buka Pintu Kajian
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali mencuat. Pemerintah bersama DPR menyatakan terbuka untuk mengkaji usulan yang dilontarkan PDI Perjuangan (PDIP)...
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR, Kamis...
PDIP Dorong Penyederhanan Sistem Multi-Partai
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan reformasi sistem politik nasional dengan menitikberatkan pada penyederhanaan sistem multi-partai. Usulan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I...
Komisi II Undang Pakar dan Akademisi, Bahas Wacana Pilkada via DPRD
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi II DPR RI berencana membuka ruang diskusi publik terkait wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Dalam waktu satu bulan ke...
PDIP Keukeuh Bela Pilkada Langsung
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Bagi PDIP, pilkada langsung bukan sekadar teknis pemilu, tapi menyangkut...
