Golkar Tegur Fadia Arafiq: Pejabat Publik Wajib Paham Aturan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar merespons pengakuan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang menyatakan tidak memahami aturan pemerintahan setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan setiap pejabat publik wajib memahami tata kelola pemerintahan sesuai bidang tugasnya. “Seseorang yang memiliki posisi sebagai pejabat pemerintahan harus menyesuaikan diri dengan bidang tugasnya termasuk dalam hal tata pemerintahan,” kata Muhammad Sarmuji, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, baik partai politik maupun pemerintah pusat telah memberikan pembekalan kepada kepala daerah. Namun, para pejabat tetap dituntut untuk terus memperbarui pengetahuan mereka terkait aturan dan tata kelola pemerintahan.

Ia menambahkan, setiap pemerintah daerah juga memiliki bagian hukum yang berfungsi mendampingi kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. “Partai dan pemerintah pusat sudah berusaha memberi pembekalan, tetapi detail selanjutnya mesti selalu meng-upgrade diri terus menerus,” ujarnya.

Fiksi Hukum

Senada dengan itu, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, mengatakan dalam prinsip fiksi hukum semua orang dianggap mengetahui hukum, terlebih seorang pejabat publik. Menurutnya, kepala daerah juga memiliki banyak jalur untuk berkonsultasi mengenai persoalan hukum, mulai dari perangkat birokrasi daerah hingga Kementerian Dalam Negeri.

“Negara telah menyiapkan perangkat pemerintahan daerah seperti birokrasi daerah untuk menjadi supporting system bagi kepala daerah dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai hukum,” kata Ahmad Irawan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan pengakuan Fadia Arafiq yang menyebut tidak memahami tata kelola pemerintahan karena latar belakangnya sebagai pedangdut. Namun Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menilai alasan tersebut tidak sejalan dengan asas presumptio iures de iure atau teori fiksi hukum yang menganggap setiap orang mengetahui hukum.

Ia menegaskan, sebagai kepala daerah yang telah menjabat dua periode sebagai bupati serta pernah menjadi wakil bupati pada 2011-2016, Fadia semestinya memahami prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan daerah.

Kasus ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan OTT terhadap sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada Selasa (3/3/2026). Kasus tersebut kini masih dalam proses penyidikan oleh lembaga antirasuah tersebut. (tb)