KPK Curiga ‘THR Pejabat’ Tak Cuma di Cilacap, Kepala Daerah Lain Diminta Hentikan Praktik Ini

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus dugaan “THR pejabat” di Cilacap membuka kotak pandora baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik pemberian tunjangan hari raya dari kepala daerah kepada aparat penegak hukum hingga unsur forkopimda tidak hanya terjadi di satu daerah saja.

KPK menduga praktik pemberian tunjangan hari raya (THR) oleh kepala daerah kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terjadi tidak hanya di Kabupaten Cilacap.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, indikasi tersebut muncul setelah lembaganya mengungkap kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Cilacap.

“KPK menduga pemberian THR dari kepala daerah kepada forkopimda tidak hanya terjadi di Kabupaten Cilacap, tetapi juga terjadi di daerah-daerah lainnya,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (14/3/2026) malam.

Karena itu, KPK mengingatkan para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk tidak memberikan THR kepada unsur forkopimda, seperti TNI, Polri, jaksa hingga hakim. Menurut Asep, kepala daerah dan unsur forkopimda seharusnya memiliki komitmen yang sama dalam upaya pemberantasan korupsi dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

Komitmen Sama

“KPK mengingatkan agar kepala daerah dan forkopimda memiliki komitmen yang sama dalam upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan prinsip good governance di daerah masing-masing dengan penuh integritas,” ujarnya.

Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Syamsul Auliya Rachman pada 13 Maret 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik juga menangkap 26 orang lainnya serta menyita uang tunai dalam bentuk rupiah.

Sehari kemudian, KPK menetapkan Syamsul bersama Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardoo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan uang di lingkungan Pemkab Cilacap tahun anggaran 2025-2026.

Dalam penyidikan awal, Syamsul diduga menargetkan dana sebesar Rp750 juta dari praktik pemerasan tersebut. Dari jumlah itu, sekitar Rp515 juta disebut akan dialokasikan sebagai THR bagi unsur Forkopimda Kabupaten Cilacap, sementara sisanya untuk kepentingan pribadi.

Namun sebelum rencana tersebut terealisasi sepenuhnya, KPK lebih dulu melakukan penindakan. Saat OTT dilakukan, total dana yang berhasil dihimpun baru mencapai Rp610 juta. Kasus ini kini menjadi sorotan karena membuka dugaan adanya praktik serupa di daerah lain, yang berpotensi merusak integritas hubungan antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. (tb)