Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Politik

DPR: Ijazah Capres-Cawapres Bukan Data Rahasia

Tim Redaksi, Newsreal.id
Selasa, 16 September 2025 14:39 WIB
DPR: Ijazah Capres-Cawapres Bukan Data Rahasia
NEWSREAL.ID - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi II, Ahmad Doli Kurnia. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Anggota Komisi II, Ahmad Doli Kurnia, menilai dokumen persyaratan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) tidak seharusnya dikategorikan sebagai informasi rahasia.

Menurutnya, dokumen seperti ijazah maupun catatan hukum merupakan informasi standar yang justru penting diketahui publik. “Kalau soal berkelakuan baik, tidak pernah dihukum, atau ijazah pendidikan, itu kan informasi umum. Saya kira tidak masuk kategori classified, dan tidak ada alasan untuk disembunyikan,” ujar Doli di Jakarta, Selasa (16/9).

Pernyataan tersebut menanggapi kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan 16 dokumen syarat pendaftaran capres-cawapres sebagai informasi yang dikecualikan. Artinya, dokumen tersebut tidak bisa diakses publik tanpa izin tertulis dari yang bersangkutan.

Doli menegaskan, justru semakin banyak informasi dasar tentang capres-cawapres diketahui publik, maka semakin baik. “Apalagi untuk posisi Presiden, rakyat berhak mengenal calon pemimpinnya secara utuh, termasuk latar belakang pendidikan dan rekam jejaknya,” tambahnya.

Persetujuan Calon

Keputusan KPU itu tertuang dalam Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan. Dalam diktumnya, pembatasan berlaku selama lima tahun, kecuali ada persetujuan tertulis dari capres-cawapres atau jika pengungkapan dokumen berkaitan dengan jabatan publik.

Adapun daftar dokumen yang dinyatakan dikecualikan antara lain fotokopi KTP, akta kelahiran, catatan kepolisian, surat keterangan kesehatan, laporan harta kekayaan, NPWP dan SPT pajak lima tahun terakhir, hingga bukti kelulusan pendidikan berupa ijazah.

Selain itu juga termasuk surat pernyataan terkait kesetiaan pada Pancasila, pengunduran diri dari TNI/Polri/PNS atau BUMN/BUMD, serta pernyataan belum pernah menjabat Presiden/Wapres dua periode.

Doli menilai langkah KPU justru berpotensi membatasi hak masyarakat untuk mengenal lebih dalam figur calon pemimpin negara. “Dokumen-dokumen itu tidak berbahaya untuk dipublikasikan. Justru transparansi membuat masyarakat percaya siapa yang akan mereka pilih,” tandasnya. (tb)

Berita Terbaru

Prabowo-Megawati Bertemu Dua Jam di Istana, Bahas Isu Strategis hingga Geopolitik

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Kamis (19/3). Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu...

PKS Jateng Buka Sembilan Posko Mudik

NEWSREAL.ID, SEMARANG- PKS Jawa Tengah menyiapkan sembilan posko mudik Lebaran 2026 yang tersebar di sejumlah titik strategis. Posko ini disiapkan buat bantu pemudik yang melintas...

Megawati Pilih DPP PDIP untuk Open House Lebaran

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan menggelar open house Lebaran Idulfitri tahun ini di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta. Baca Juga Presiden...

Kasus Bupati Cilacap, Cak Imin Ingatkan Kepala Daerah PKB: Jangan Dekati Korupsi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus korupsi yang menjerat Bupati Cilacap menjadi peringatan keras di internal Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Cak Imin meminta seluruh kepala daerah...

RUU Hak Cipta Disiapkan DPR, Karya Jurnalistik Bakal Punya Royalti

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Karya jurnalistik tak lagi bisa sembarangan disadur atau disebarluaskan tanpa izin. DPR tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Hak Cipta yang bakal memberi perlindungan sekaligus...

Haji 2026 Ditunda karena Perang? DPR: Belum Ada Pengumuman dari Arab Saudi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar soal kemungkinan ibadah haji 2026 ditunda gara-gara situasi panas di Timur Tengah sempat bikin banyak calon jemaah deg-degan. Tapi sampai sekarang, pemerintah...

DPR Gas Pembahasan 5 RUU, Mulai dari PPRT sampai Perampasan Aset

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menjelang libur panjang Idulfitri 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tancap gas menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang. Total ada lima RUU yang kini dikebut...

Soal Siaga 1, DPR Berencana Panggil Panglima TNI

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Status Siaga 1 yang diumumkan TNI gara-gara memanasnya konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran bikin DPR angkat alis. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan...

Golkar Tegur Fadia Arafiq: Pejabat Publik Wajib Paham Aturan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar merespons pengakuan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang menyatakan tidak memahami aturan pemerintahan setelah terjerat operasi tangkap tangan...

Megawati Sampaikan Surat Duka untuk Khamenei, Kecam Serangan AS-Israel

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan surat duka cita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, yang dilaporkan tewas dalam serangan gabungan Amerika...

Golkar: PDIP Tak Pernah Tolak Anggaran MBG di Banggar dan Paripurna DPR

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Yahya Zaini, menegaskan bahwa seluruh fraksi di DPR, termasuk Fraksi PDI Perjuangan, menyetujui anggaran...

PDIP Keluarkan Instruksi Tegas, Kader Dilarang Jadikan MBG Ajang Cari Untung

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi melarang seluruh kadernya memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi, termasuk mencari keuntungan finansial...

Leave a comment