NEWSREAL.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Anggota Komisi II, Ahmad Doli Kurnia, menilai dokumen persyaratan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) tidak seharusnya dikategorikan sebagai informasi rahasia.
Menurutnya, dokumen seperti ijazah maupun catatan hukum merupakan informasi standar yang justru penting diketahui publik. “Kalau soal berkelakuan baik, tidak pernah dihukum, atau ijazah pendidikan, itu kan informasi umum. Saya kira tidak masuk kategori classified, dan tidak ada alasan untuk disembunyikan,” ujar Doli di Jakarta, Selasa (16/9).
Pernyataan tersebut menanggapi kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan 16 dokumen syarat pendaftaran capres-cawapres sebagai informasi yang dikecualikan. Artinya, dokumen tersebut tidak bisa diakses publik tanpa izin tertulis dari yang bersangkutan.
Doli menegaskan, justru semakin banyak informasi dasar tentang capres-cawapres diketahui publik, maka semakin baik. “Apalagi untuk posisi Presiden, rakyat berhak mengenal calon pemimpinnya secara utuh, termasuk latar belakang pendidikan dan rekam jejaknya,” tambahnya.
Persetujuan Calon
Keputusan KPU itu tertuang dalam Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan. Dalam diktumnya, pembatasan berlaku selama lima tahun, kecuali ada persetujuan tertulis dari capres-cawapres atau jika pengungkapan dokumen berkaitan dengan jabatan publik.
Adapun daftar dokumen yang dinyatakan dikecualikan antara lain fotokopi KTP, akta kelahiran, catatan kepolisian, surat keterangan kesehatan, laporan harta kekayaan, NPWP dan SPT pajak lima tahun terakhir, hingga bukti kelulusan pendidikan berupa ijazah.
Selain itu juga termasuk surat pernyataan terkait kesetiaan pada Pancasila, pengunduran diri dari TNI/Polri/PNS atau BUMN/BUMD, serta pernyataan belum pernah menjabat Presiden/Wapres dua periode.
Doli menilai langkah KPU justru berpotensi membatasi hak masyarakat untuk mengenal lebih dalam figur calon pemimpin negara. “Dokumen-dokumen itu tidak berbahaya untuk dipublikasikan. Justru transparansi membuat masyarakat percaya siapa yang akan mereka pilih,” tandasnya. (tb)
Ambang Batas Parlemen Digugat, PDIP Jajaki Opsi Penghapusan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyatakan masih mengkaji usulan penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen yang selama ini berlaku...
Isu Reshuffle Mengemuka, Golkar Serahkan Nasib Kader di Kabinet ke Presiden
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait posisi kadernya di kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah menguatnya isu kocok ulang kabinet atau...
Isu Reshuffle Menguat, PDIP Ingatkan Pemerintah Utamakan Kinerja dan Kepentingan Rakyat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan angkat bicara merespons isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. PDIP menekankan agar reshuffle, jika benar...
PSI Pasang Target 60 Kursi DPR pada Pemilu 2029
NEWSREAL.ID, DENPASAR- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politik jelang Pemilihan Umum 2029. Partai yang mengusung citra anak muda ini memasang target ambisius untuk...
Rahayu Saraswati Patuhi Putusan MKD, Tetap Jalani Tugas Legislator
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Polemik pengunduran diri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berakhir setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil keputusan. Legislator Gerindra itu...
DPR Pastikan Perhatikan Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Pemilu
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan tetap memperhatikan partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mulai digodok...
Soal OTT Sudewo, Gerindra Jateng Pilih Tunggu KPK
NEWSREAL.ID, JAKARTA- DPD Partai Gerindra Jawa Tengah akhirnya buka suara terkait penangkapan Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai...
Usul E-Voting Pilkada Mengemuka, Pemerintah dan DPR Buka Pintu Kajian
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali mencuat. Pemerintah bersama DPR menyatakan terbuka untuk mengkaji usulan yang dilontarkan PDI Perjuangan (PDIP)...
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR, Kamis...
PDIP Dorong Penyederhanan Sistem Multi-Partai
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan reformasi sistem politik nasional dengan menitikberatkan pada penyederhanaan sistem multi-partai. Usulan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I...
Komisi II Undang Pakar dan Akademisi, Bahas Wacana Pilkada via DPRD
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi II DPR RI berencana membuka ruang diskusi publik terkait wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Dalam waktu satu bulan ke...
PDIP Keukeuh Bela Pilkada Langsung
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Bagi PDIP, pilkada langsung bukan sekadar teknis pemilu, tapi menyangkut...
