Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR, Kamis (15/1). RUU ini disiapkan sebagai salah satu instrumen hukum untuk memperkuat upaya pemberantasan berbagai tindak pidana bermotif keuntungan finansial.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan penegakan hukum, khususnya terhadap kejahatan luar biasa.

“Hari ini kita mulai pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana sebagai salah satu upaya memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika, serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial,” ujar Sari saat membuka rapat.

Dalam rapat tersebut, Komisi III mendengarkan laporan perkembangan penyusunan naskah akademik dan draf RUU dari Badan Keahlian DPR. Sari menegaskan, proses pembentukan RUU ini akan mengedepankan partisipasi publik agar regulasi yang dihasilkan memiliki legitimasi kuat dan menjawab kebutuhan penegakan hukum.

“Dalam proses pembentukan RUU tentang perampasan aset ini, kami ingin memaksimalkan partisipasi warga negara,” kata Sari.

Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III DPR juga akan memulai pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata, yang akan dibahas secara terpisah dari regulasi perampasan aset.

Delapan Bab

Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dirancang terdiri atas delapan bab dan 62 pasal. Delapan bab tersebut mencakup ketentuan umum, ruang lingkup, aset tindak pidana yang dapat dirampas, hukum acara perampasan aset, pengelolaan aset, kerja sama internasional, pendanaan, serta ketentuan penutup.

Bayu juga memaparkan terdapat 16 pokok pengaturan dalam RUU tersebut. Di antaranya meliputi asas dan metode perampasan aset, jenis tindak pidana dan aset yang dapat dirampas, kriteria aset, mekanisme pengajuan permohonan perampasan, hukum acara, hingga pengelolaan dan pertanggungjawaban aset.

Selain itu, RUU ini juga mengatur kerja sama internasional, termasuk perjanjian dengan negara lain terkait pengelolaan aset hasil kejahatan dan skema bagi hasil, sumber pendanaan, pengelolaan akuntabilitas anggaran, hingga ketentuan penutup.

Pembahasan awal ini menjadi penanda dimulainya proses legislasi RUU Perampasan Aset yang selama ini dinilai krusial dalam memperkuat efektivitas penindakan kejahatan, khususnya korupsi dan kejahatan terorganisir lintas negara. (tb)