Komisi III Matangkan Draf Baru RUU Perampasan Aset

NEWSREAL.ID, MAKASSAR- Komisi III DPR RI mulai mematangkan draf baru Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Aturan yang sudah lama ditunggu publik ini ditargetkan segera dibahas bersama pemerintah pada tahun 2025.

Anggota Komisi III DPR, Benny K Harman menyatakan, penyusunan draf dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai kalangan. Ia menegaskan DPR ingin memastikan setiap masukan masyarakat terakomodasi sebelum draf tersebut dibawa ke meja pembahasan.

“Sudah disiapkan dan terbuka dengan mengundang partisipasi masyarakat seluas-luasnya, akademisi, civil society, dan publik umum untuk menerima masukan,” kata Benny saat kunjungan kerja ke Polda Sulsel, Jumat (12/9).

Benny mengungkapkan draf yang disusun saat ini akan berbeda dari rancangan sebelumnya. “Pasti ada perubahan. Sekarang masih disiapkan, belum dibahas,” ujarnya.

Meski begitu, Wakil Ketua Komisi III DPR, Rusdi Masse mengaku belum mendalami substansi draf RUU tersebut. “Saya tidak tahu jawab itu pertanyaan, karena saya baru di Komisi III, baru beberapa hari,” katanya singkat.

Rancangan Baru

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menambahkan DPR memang cenderung akan mengajukan rancangan baru. Namun, pembahasan diperkirakan digelar setelah RUU KUHAP rampung.

“DPR akan mengajukan rancangan undang-undang baru perampasan aset. Tapi pembahasannya nanti setelah KUHAP selesai,” kata Yusril di Makassar, Kamis (11/9).

Desakan agar RUU Perampasan Aset segera dibahas kian kuat setelah gelombang unjuk rasa publik pada 25-31 Agustus lalu. Fraksi Demokrat dan Golkar termasuk yang paling vokal menyuarakan percepatan.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan pihaknya siap terlibat aktif. “Kalau memang itu sudah menjadi pembahasan, kami siap,” ujarnya. Kendati demikian, ia menekankan pembahasan tetap menunggu kesepakatan fraksi lain serta perkembangan sejumlah RUU prioritas lain.

Dari Fraksi Golkar, Sekjen sekaligus Ketua Fraksi Sarmuji menegaskan dukungan penuh. Ia menilai RUU ini memiliki banyak aspek krusial sehingga butuh kajian matang, bukan sekadar mengikuti desakan publik.

“Fraksi Golkar sudah lama menegaskan siap membahas RUU ini. Kami berharap pembahasan dilakukan dengan cermat agar keberadaan undang-undang benar-benar memberi manfaat optimal bagi negara,” katanya.

DPR dan pemerintah sebelumnya telah menyepakati penyelesaian RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2025. Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, menyebut target penyelesaian tetap dikejar tahun ini.

“Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan,” ujar Bob usai memimpin rapat evaluasi Prolegnas, Rabu (9/9).

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh percepatan pembahasan. “Keputusan politiknya sudah jelas. Tahun ini undang-undang perampasan aset masuk prioritas 2025,” tegasnya. (tb)