PDIP: RUU Perampasan Aset Tak Bisa Berdiri Sendiri

NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan bagian tak terpisahkan dari agenda besar reformasi hukum nasional. Artinya, pembahasannya tidak bisa dipisah-pisahkan dari penguatan regulasi hukum lain yang saling terkait.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan pandangan tersebut menjadi salah satu rekomendasi utama dalam rapat kerja nasional (rakernas) partai.

“Rekomendasi rakernas pertama PDI Perjuangan adalah reformasi sistem politik nasional yang dilakukan bersamaan dengan reformasi hukum. Di dalamnya termasuk penguatan Undang-Undang KPK dan undang-undang perampasan aset negara, yang diletakkan dalam satu kesatuan reformasi hukum nasional,” kata Hasto saat ditemui di Jakarta, Minggu.

Menurut Hasto, sebagai bagian dari kerangka besar reformasi hukum nasional, RUU Perampasan Aset harus selaras dengan prinsip due process of law serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

“Menegakkan hukum itu melekat dengan penghormatan terhadap HAM. Dari pengalaman saya, prinsip due process of law justru kerap dilanggar oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar penegakan hukum tidak bergeser menjadi alat kekuasaan. “Jangan sampai hukum dipakai sebagai instrumen politik. Ini yang sering terjadi dan harus dihindari,” tegasnya.

Instrumen Penting

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana. RUU ini diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan kejahatan, khususnya yang bermotif ekonomi.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menyebut RUU tersebut dirancang untuk menjerat berbagai tindak pidana, mulai dari korupsi, terorisme, narkotika, hingga kejahatan lain yang bertujuan meraup keuntungan finansial.

Sementara itu, Badan Keahlian DPR RI mengungkapkan RUU Perampasan Aset akan terdiri dari delapan bab dan 62 pasal. Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menegaskan penyusunan naskah akademik dilakukan dengan melibatkan para pakar sebagai bentuk partisipasi publik.

“RUU ini penting untuk memastikan hasil kejahatan tidak bisa dinikmati pelaku, terutama kejahatan bermotif ekonomi. Tujuannya memulihkan kerugian sekaligus memutus mata rantai kejahatan,” kata Bayu.

Dengan posisi politik yang mulai terbentuk, pembahasan RUU Perampasan Aset diproyeksikan menjadi salah satu agenda krusial parlemen pada 2026, seiring dorongan publik agar regulasi ini segera disahkan. (tb)