NEWSREAL.ID, NUSA DUA- Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya akan menjalankan peran sebagai penyeimbang konstitusional dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya di Kongres ke-6 PDIP yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Sabtu (2/8). “PDIP tidak memosisikan diri sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” ujarnya.
“Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” lanjutnya.
Megawati menekankan bahwa partainya akan mendukung penuh kebijakan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Namun, PDIP juga tidak akan ragu untuk bersuara keras jika ada penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan rakyat.
“Peran strategis PDIP dalam wajah demokrasi Indonesia adalah sebagai kekuatan ideologis, sebagai penyeimbang konstitusional dan kembali sebagai pelopor perjuangan rakyat,” tegas Megawati, disambut tepuk tangan para kader.
Sarat Nasionalisme
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa posisi partai tidak semata ditentukan oleh status di dalam atau luar pemerintahan, melainkan oleh konsistensi terhadap moralitas politik dan kebenaran. Dalam pidatonya yang sarat semangat nasionalisme, Megawati juga mengingatkan pentingnya persatuan dan keberanian dalam membela kedaulatan rakyat.
“Sejarah membuktikan, hanya dengan persatuan, disiplin, dan keberanian membela kebenaran, bangsa ini bisa merdeka dan berdiri tegak di atas tanah airnya sendiri,” pungkasnya.
Sikap politik PDIP ini menegaskan arah baru yang diambil partai berlambang banteng itu pascapemilu 2024, yakni berada di luar pemerintahan namun tetap aktif dalam menjaga jalannya demokrasi. (tb)
Ambang Batas Parlemen Digugat, PDIP Jajaki Opsi Penghapusan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyatakan masih mengkaji usulan penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen yang selama ini berlaku...
Isu Reshuffle Mengemuka, Golkar Serahkan Nasib Kader di Kabinet ke Presiden
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait posisi kadernya di kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah menguatnya isu kocok ulang kabinet atau...
Isu Reshuffle Menguat, PDIP Ingatkan Pemerintah Utamakan Kinerja dan Kepentingan Rakyat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan angkat bicara merespons isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. PDIP menekankan agar reshuffle, jika benar...
PSI Pasang Target 60 Kursi DPR pada Pemilu 2029
NEWSREAL.ID, DENPASAR- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politik jelang Pemilihan Umum 2029. Partai yang mengusung citra anak muda ini memasang target ambisius untuk...
Rahayu Saraswati Patuhi Putusan MKD, Tetap Jalani Tugas Legislator
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Polemik pengunduran diri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berakhir setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil keputusan. Legislator Gerindra itu...
DPR Pastikan Perhatikan Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Pemilu
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan tetap memperhatikan partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mulai digodok...
Soal OTT Sudewo, Gerindra Jateng Pilih Tunggu KPK
NEWSREAL.ID, JAKARTA- DPD Partai Gerindra Jawa Tengah akhirnya buka suara terkait penangkapan Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai...
Usul E-Voting Pilkada Mengemuka, Pemerintah dan DPR Buka Pintu Kajian
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali mencuat. Pemerintah bersama DPR menyatakan terbuka untuk mengkaji usulan yang dilontarkan PDI Perjuangan (PDIP)...
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR, Kamis...
PDIP Dorong Penyederhanan Sistem Multi-Partai
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan reformasi sistem politik nasional dengan menitikberatkan pada penyederhanaan sistem multi-partai. Usulan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I...
Komisi II Undang Pakar dan Akademisi, Bahas Wacana Pilkada via DPRD
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi II DPR RI berencana membuka ruang diskusi publik terkait wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Dalam waktu satu bulan ke...
PDIP Keukeuh Bela Pilkada Langsung
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Bagi PDIP, pilkada langsung bukan sekadar teknis pemilu, tapi menyangkut...
