Nasional

RUU Penyesuaian Pidana Tinggal Tunggu Ketok Palu Paripurna

Tim Redaksi, Admin
Rabu, 3 Desember 2025 16:38 WIB
RUU Penyesuaian Pidana Tinggal Tunggu Ketok Palu Paripurna
NEWSREAL.ID - RAPAT DENGAR PENDAPAT: misi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Keahlian DPR membahas soal pembentukan RUU tentang Perampasan Aset. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Setelah KUHAP baru resmi disahkan bulan lalu, satu regulasi pendampingnya kini menyusul di ambang finalisasi. Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana resmi disepakati Komisi III DPR dan pemerintah untuk dibawa ke rapat paripurna, tahap terakhir menuju pengesahan menjadi undang-undang.

Keputusan itu diambil dalam rapat pleno Komisi III DPR, Selasa (2/12), di mana seluruh delapan fraksi kompak menyatakan persetujuan. Pemerintah, yang diwakili Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, turut menyatakan dukungan penuh.

Baca juga: Ahli: KUHAP Baru Bikin Dasar Penahanan Lebih Objektif dan Mudah Diuji

“Kita minta persetujuan… bahwa pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna disetujui menjadi undang-undang?” tanya Wakil Ketua Komisi III, Dede Indra Permana. Seluruh peserta rapat serempak menjawab, “Setuju.”

Tiga Substansi

Dalam paparannya, Eddy menjelaskan bahwa RUU Penyesuaian Pidana memuat tiga substansi utama. Pertama, RUU ini menata ulang berbagai jenis pidana yang belum diatur dalam KUHP, termasuk penghapusan pidana kurungan, penyesuaian kategori denda, hingga penataan ulang ancaman pidana agar sejalan dengan ketentuan KUHP yang baru.

Kedua, RUU mengatur penyesuaian pemidanaan dalam peraturan daerah, dengan membatasi sanksi hanya berupa denda dan menghapus pidana kurungan dalam produk hukum daerah.

Baca juga: DPR Ketok Palu! RKUHAP Akhirnya Disahkan Jadi Undang-Undang Setelah 44 Tahun

Ketiga, RUU tersebut menyempurnakan sejumlah ketentuan yang sebelumnya telah termuat dalam KUHP. “Atas nama Presiden, kami menyetujui, menyambut baik, dan menghargai setinggi-tingginya penyusunan RUU Penyesuaian Pidana ini,” ujar Eddy.

Dengan diserahkannya hasil pembahasan ke rapat paripurna, RUU Penyesuaian Pidana tinggal selangkah lagi untuk disahkan dan resmi berlaku sebagai bagian dari reformasi hukum pidana nasional. (tb)

Berita Terbaru

Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner

JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...

Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya

JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...

Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN

Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...

Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas

JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...

Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati

JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...

Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi

JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...

Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung

JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...

Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...

Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi

JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...

Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional

JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....

Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara

JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...

Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan

JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...

Leave a comment