NEWSREAL.ID, JAKARTA- Setelah KUHAP baru resmi disahkan bulan lalu, satu regulasi pendampingnya kini menyusul di ambang finalisasi. Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana resmi disepakati Komisi III DPR dan pemerintah untuk dibawa ke rapat paripurna, tahap terakhir menuju pengesahan menjadi undang-undang.
Keputusan itu diambil dalam rapat pleno Komisi III DPR, Selasa (2/12), di mana seluruh delapan fraksi kompak menyatakan persetujuan. Pemerintah, yang diwakili Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, turut menyatakan dukungan penuh.
Baca juga: Ahli: KUHAP Baru Bikin Dasar Penahanan Lebih Objektif dan Mudah Diuji
“Kita minta persetujuan… bahwa pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna disetujui menjadi undang-undang?” tanya Wakil Ketua Komisi III, Dede Indra Permana. Seluruh peserta rapat serempak menjawab, “Setuju.”
Tiga Substansi
Dalam paparannya, Eddy menjelaskan bahwa RUU Penyesuaian Pidana memuat tiga substansi utama. Pertama, RUU ini menata ulang berbagai jenis pidana yang belum diatur dalam KUHP, termasuk penghapusan pidana kurungan, penyesuaian kategori denda, hingga penataan ulang ancaman pidana agar sejalan dengan ketentuan KUHP yang baru.
Kedua, RUU mengatur penyesuaian pemidanaan dalam peraturan daerah, dengan membatasi sanksi hanya berupa denda dan menghapus pidana kurungan dalam produk hukum daerah.
Baca juga: DPR Ketok Palu! RKUHAP Akhirnya Disahkan Jadi Undang-Undang Setelah 44 Tahun
Ketiga, RUU tersebut menyempurnakan sejumlah ketentuan yang sebelumnya telah termuat dalam KUHP. “Atas nama Presiden, kami menyetujui, menyambut baik, dan menghargai setinggi-tingginya penyusunan RUU Penyesuaian Pidana ini,” ujar Eddy.
Dengan diserahkannya hasil pembahasan ke rapat paripurna, RUU Penyesuaian Pidana tinggal selangkah lagi untuk disahkan dan resmi berlaku sebagai bagian dari reformasi hukum pidana nasional. (tb)
Jelang Lebaran 2026, Mentan Jamin Stok Pangan Aman dan Harga Terkendali
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir soal ketersediaan pangan saat Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pasokan pangan...
Ramadan 2026, Baznas Gulirkan 29 Program dari Zakat hingga Layanan Mudik
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyiapkan puluhan program unggulan yang dirancang untuk memperluas manfaat zakat,...
Bahas Board of Peace Gaza, Prabowo Panggil Ormas Islam ke Istana
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Isu keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) segera dibawa ke meja diskusi Istana. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu...
Prabowo Tantang Kritikus: Tak Suka? Bertemu di Pilpres 2029
NEWSREAL.ID, BOGOR- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbedaan sikap terhadap kepemimpinannya adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar ketidaksukaan itu tidak disalurkan...
Soal Dewan Perdamaian, MUI Tunggu Penjelasan Langsung Presiden
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum buru-buru menyimpulkan sikap terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Organisasi keagamaan ini...
Istana Luruskan Isu Pertemuan Prabowo: Bukan Oposisi Partai, Tapi Tokoh Masyarakat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tokoh-tokoh yang bertemu Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kartanegara, Jakarta, Jumat (30/1), bukan berasal dari partai...
Ini Isi Diskusi 5 Jam Prabowo dengan Tokoh Oposisi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai pengkritik atau oposisi pemerintah pada Jumat, (30/1/2026). Diskusi yang berlangsung...
Prabowo: Kader Gerindra Melanggar Hukum Tetap Ditindak
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan melindungi siapa pun yang melanggar hukum, termasuk kader Partai Gerindra. Menurutnya, penegakan hukum harus berlaku sama bagi...
Ditekan Mundur dari Board of Peace, Istana Ajak MUI Dialog
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah memastikan akan berdialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait permintaan agar Indonesia mundur dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Hal tersebut...
Sejumlah Jembatan Pascabanjir di Aceh Rampung Dibangun
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Mobilitas warga di sejumlah wilayah Aceh perlahan kembali normal. Jembatan-jembatan yang sebelumnya rusak dan terputus akibat banjir kini telah rampung dibangun dan mulai...
MK: UU Keselamatan Kerja Sudah Usang, DPR-Pemerintah Diminta Evaluasi
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Mahkamah Konstitusi (MK) menilai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sudah saatnya dievaluasi menyeluruh karena dinilai berpotensi tidak lagi relevan dengan...
Soal Reshuffle, PDIP: Hak Prerogatif Presiden
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa setiap perombakan dalam susunan Kabinet Merah Putih sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Partai berlambang...
