Ahli: KUHAP Baru Bikin Dasar Penahanan Lebih Objektif dan Mudah Diuji

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa perubahan besar pada aturan penahanan. Menurut Dosen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Febby Mutiara Nelson, ketentuan baru ini bukan sekadar penyegaran, tetapi langkah signifikan memperkuat asas legalitas dan memastikan proses hukum berjalan lebih akuntabel.

Dalam keterangannya, Minggu (23/11), Febby menyebut KUHAP baru membuat syarat penahanan lebih terukur karena tak lagi bergantung pada penilaian subjektif aparat, sebagaimana yang selama ini terjadi pada KUHAP lama.

“Dengan indikator-indikator konkret, dasar penahanan sekarang lebih justiciable. Penasihat hukum, jaksa, dan hakim pemeriksa pendahuluan bisa mengujinya secara objektif,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, KUHAP lama hanya mensyaratkan kekhawatiran akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, rumusan yang dinilai membuka ruang interpretasi terlalu luas. “Itu membuat standar penahanan terlalu bergantung pada subjektivitas,” jelas Febby.

Delapan Indikator

Di KUHAP baru, syarat tersebut dipecah menjadi sekitar delapan indikator yang jauh lebih spesifik. Pasal 100 ayat (5) menegaskan bahwa penahanan harus didukung minimal dua alat bukti sah, serta hanya dapat dilakukan apabila tersangka melakukan tindakan tertentu, seperti mengabaikan dua kali panggilan penyidik, memberikan keterangan tidak sesuai fakta, menghambat pemeriksaan dan berusaha kabur.

Selain itu, masih ada tindakan lain seperti merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, terancam keselamatannya (atas permintaan tersangka), atau mempengaruhi saksi agar tidak berkata jujur.

Febby menilai indikator konkret ini berpotensi membuat keputusan penahanan lebih akuntabel dan selaras dengan prinsip modern peradilan pidana, proporsional, perlu, dan menjadi pilihan terakhir setelah faktor-faktor objektif diperiksa.

“Aparat tidak bisa lagi hanya menyebut ‘ada kekhawatiran’. Mereka harus menunjuk indikator konkret,” tegasnya. Ia menambahkan, jika implementasi dilakukan secara disiplin, penahanan ke depan bisa jadi lebih presisi, efisien, dan menghormati hak asasi manusia.

Namun Febby juga mengingatkan bahwa revisi norma saja tidak cukup; pelatihan aparat, konsistensi praktik, dan pengawasan hakim pemeriksa pendahuluan tetap krusial. “Kalau tiga aspek itu berjalan, KUHAP baru justru meningkatkan kualitas penegakan hukum, lebih presisi, transparan, dan berkeadilan,” tutupnya. (ct)