NEWSREAL.ID, JAKARTA- Proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kembali jadi sorotan. Kali ini, Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas mendesak Komisi III DPR RI untuk memastikan aturan baru tersebut benar-benar ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas.
Dalam audiensi bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senin (29/9), Peneliti Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi menegaskan, penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum yang sama sebagai warga negara. Mereka berpotensi hadir dalam proses peradilan, baik sebagai saksi, korban, maupun pihak lain.
Baca : Kemenag Bantu Rp 15 Juta, Dorong Masjid Ramah Disabilitas dan Lansia
“Kalau ada kewajiban bagi penyandang disabilitas untuk menghadiri pemeriksaan, banyak hal yang harus dipastikan. Mulai dari akses mobilitas, cara berkomunikasi, hingga fasilitas pendukung lain,” ujar Fajri.
Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah memperkuat posisi mereka sebagai bagian dari keragaman warga negara. Karena itu, negara wajib memberi perlindungan, termasuk memastikan aparat penegak hukum memiliki mekanisme yang adil bagi disabilitas.
Hambatan Terbesar
Menurut Fajri, hambatan terbesar saat ini ada pada aksesibilitas lingkungan hukum. “Kalau saksi penyandang disabilitas tidak difasilitasi dengan benar, kesaksian mereka bisa terhambat, padahal itu hak konstitusional,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, koalisi menyampaikan empat rekomendasi utama untuk revisi KUHAP. Pertama, pengakuan eksplisit bahwa penyandang disabilitas bisa menjadi saksi. Kedua, penyediaan akomodasi yang layak selama proses hukum.
Baca : Presiden Jokowi Tutup ASEAN Para Games XI : Disabilitas Mampu Cetak Sejuta Prestasi
Ketiga, memastikan kesetaraan bobot kesaksian penyandang disabilitas. Keempat, penyesuaian definisi dan konsep hukum acara dengan perspektif disabilitas.
Fajri menekankan, akomodasi layak bukan sekadar formalitas administrasi, tapi harus masuk ke dalam bagian hukum acara. “Kalau ini diakomodasi dengan baik, penyandang disabilitas bisa memberikan kesaksian yang mandiri dan sebenar-benarnya,” katanya.
Koalisi berharap DPR benar-benar memasukkan poin-poin tersebut ke dalam revisi KUHAP. Sebab, KUHAP baru akan jadi tonggak penting mewujudkan sistem hukum yang lebih inklusif dan bebas hambatan bagi semua warga negara, tanpa terkecuali. (tb)
Kunjungi Indonesia, Presiden Jerman Dipameri Kerukunan Umat Beragama
JAKARTA,NEWSREAL.id — Indonesia menampilkan salah satu praktik baik kerukunan antar umat beragama kepada Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier dan Ibu Negara Elke Büdenbender saat...
Modernisasi Stasiun Gambir dan Penanganan Perlintasan Sebidang Fokus PT KAI
JAKARTA, NEWSREAL.id – Pengembangan sektor perkeretaapian nasional, mulai dari modernisasi stasiun hingga peningkatan keselamatan perjalanan kereta api disorot. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian itu saat...
Harga BBM Subsidi tidak Naik, Ini Penjelasan Pertamina
JAKARTA, NEWSREAL.id – Harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan. Baca Juga Harga BBM Nonsubsidi Belum Naik, Pertamina Tanggung Selisih Sementara Pimpinan...
Laporan DEN, Survei MBG Tunjukkan Dampak Positif bagi UMKM
JAKARTA,NEWSREAL.id – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan...
Pembangunan Giant Sea Wall-Pelabuhan, Pemerintah RI Gaet Rusia
JAKARTA,NEWSREAL.id – Pemerintah RI mengkampanyekan pembangunan Giant Sea Wall yang menjadi salah satu agenda strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Indonesia juga...
Staf Khusus Menag RI di Vesak Festival 2026: Doakan Presiden Prabowo Jaga Perdamaian dan Kerukunan Bangsa
JAKARTA,NEWSREAL.id— Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar mengajak seluruh umat menjaga kerukunan, persatuan, dan semangat kebangsaan. Dalam acara “Sanghadana Vesak Festival 2026” yang diselenggarakan Young...
Cetak Sejarah, Kemenag Lantik 15 Perempuan sebagai Kepala KUA
JAKARTA,NEWSREAL.id– Baru-baru ini sejarah dicatat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian yang dipimpin Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA baru saja mengangkat belasan pejabatnya ke...
Pelaksanaan Program MBG, Presiden Prabowo : Tekankan Integritas dan Akuntabilitas
BOGOR, NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan...
Pimpinan BGN Diganti, Ketum G-Nesia : Program MBG Butuh Sentuhan Pemimpin Perempuan
SOLO,NEWSREAL.id – Lonceng pertanda bersih-bersih di institusi Badan Gizi Nasional (BGN) sudah dibunyikan Presiden Prabowo Subianto melalui pengumuman yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi...
Presiden Prabowo Benahi BGN, Ketua dan Wakil Ketua Dicopot
JAKARTA,NEWSREAL.id- Presiden Prabowo Subianto membenahi Badan Gizi Nasional. Ketua dan Wakil Ketua BGN copot dan digantikan yang baru. “Bapak presiden mengambil keputusan untuk lakukan pergantian...
Kunjungan Presiden ke Luar Negeri Dikritik, Seskab Teddy : Terpenting Hasil Konkretnya
JAKARTA,NEWSREAL.id – Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya pasang badan guna menangkis serang dari berbagai pihak terkait kunjungan Kepala Negara Bersama rombongan ke luar negeri....
12 Kloter Diberangkatkan ke Tanah Air, Kemenhaj : Zamzam sudah Disiapkan”
JAKARTA,NEWSREAL.id — Awal Juni 2026 mulai memasuki fase kepulangan gelombang pertama jamaah haji ke Tanah Air. Pemulangan dilakukan secara berjenjang melalui Bandara Internasional King Abdul...
