Survei INSS: Mayoritas Publik Setuju Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Hasil survei Intelligence and National Security Studies (INSS) menunjukkan sebanyak 84,25 persen responden setuju jika mantan Presiden Soeharto diberi gelar pahlawan nasional. Sementara 8,17 persen menyatakan tidak setuju, dan 7,58 persen lainnya ragu-ragu.

Direktur Riset dan Pengembangan INSS, Ahmad Rijal mengatakan, temuan tersebut menggambarkan adanya perubahan cara pandang publik terhadap sejarah bangsa, khususnya terhadap sosok Soeharto yang dikenal dengan masa pemerintahan panjang dan penuh dinamika.

“Masyarakat kini lebih melihat Soeharto dari sisi keberhasilan pembangunan dan stabilitas nasional. Kontroversi masa lalu tetap diakui, tetapi tidak lagi menjadi faktor dominan dalam pembentukan persepsi publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (9/11).

Dua Alasan

Survei mencatat dua alasan utama yang mendorong dukungan publik, yakni jasa besar dalam pembangunan ekonomi (50,58 persen) dan upaya menjaga stabilitas nasional (33 persen).

Adapun bidang yang paling diingat publik adalah pertanian dan pangan (33,75 persen), terutama program swasembada beras, diikuti ekonomi nasional (31,25 persen) dan stabilitas politik dan keamanan (30,83 persen).

Di sisi lain, kelompok yang menolak pemberian gelar tersebut umumnya beralasan karena isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebesar 7,42 persen, serta dugaan pelanggaran HAM sebesar 5,67 persen.

Menurut Ahmad Rijal, memori kolektif publik terhadap Soeharto kini lebih banyak dikaitkan dengan keberhasilan pembangunan ketimbang sisi kelam politik masa lalu. “Publik tetap kritis terhadap kekurangan di masa lalu, namun mereka mampu memisahkan antara catatan gelap dan jasa pembangunan yang konkret,” katanya.

Sebanyak 61,08 persen responden menyatakan bahwa isu kontroversial seperti KKN dan pelanggaran HAM tidak menjadi penghalang untuk memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto. Selain itu, 86,67 persen responden juga menilai pemerintah perlu menilai kembali jasa Soeharto secara objektif dan bebas kepentingan politik.

“Temuan ini menunjukkan publik tidak menginginkan glorifikasi, tetapi penilaian yang adil dan berimbang. Masyarakat ingin sejarah dibaca tanpa kebencian maupun nostalgia,” tambah Ahmad.

Sementara itu, 56,83 persen responden menilai pihak paling tepat menilai kelayakan gelar pahlawan adalah kombinasi antara survei publik dan kajian akademik, bukan keputusan sepihak elite politik. Hal ini menunjukkan adanya tuntutan transparansi dan partisipasi publik dalam penetapan gelar kebangsaan.

Survei INSS bertajuk “Polemik Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Tahun 2025” dilakukan melalui tele-survey terhadap 1.200 responden di 38 provinsi seluruh Indonesia, pada periode 1-8 November 2025. (tb)