Satgas IKN Diperkuat, Otorita Tertibkan Aktivitas Ilegal di Kawasan Ibu Kota Baru

NEWSREAL.ID, PENAJAM- Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan komitmennya menjaga kawasan ibu kota baru tetap tertib, aman, dan berkelanjutan dengan memperkuat pengendalian berbagai aktivitas ilegal.

 Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal yang bekerja di wilayah IKN, mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Baca juga: Lima Tambang Ilegal di Babel Diproses Hukum

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi menyatakan, pengawasan ketat diperlukan agar pembangunan IKN berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan berkeadilan hukum.

“Otorita berkomitmen mewujudkan IKN sebagai kota yang tertib hukum, aman, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” ujar Bimo Adi di Sepaku, Penajam Paser Utara, Rabu (17/12/2025).

Sepanjang 2025, Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pemasangan tanda larangan di titik-titik rawan, hingga penindakan langsung terhadap aktivitas tanpa izin di kawasan IKN.

Beragam Bidang

Penertiban mencakup beragam bidang, antara lain aktivitas ilegal sosial kemasyarakatan, pelanggaran lalu lintas di wilayah IKN, praktik pertambangan ilegal, serta pelanggaran di bidang pertanahan seperti jual beli lahan negara dan kawasan hutan.

Selain penindakan, Otorita IKN juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah berjalan. Evaluasi tersebut menjadi dasar penyusunan rencana kerja pengendalian aktivitas ilegal pada 2026.

“Kami menyusun rencana kerja bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk memperkuat pengendalian aktivitas ilegal ke depan,” kata Bimo.

Pemangku kepentingan yang terlibat antara lain TNI, Polri, Kejaksaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kolaborasi lintas lembaga ini ditujukan untuk memperkuat upaya pencegahan sekaligus penindakan hukum di kawasan IKN.

Baca juga: Ribuan Lahan Tambang Ilegal Kembali Dikuasai Negara

Menurut Bimo, evaluasi bersama tersebut penting untuk memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan kepastian hukum. Ke depan, program pengawasan dirancang lebih komprehensif, mencakup pencegahan, pengawasan, penindakan, hingga penyelesaian setiap kasus secara tuntas.

Pada 2026, sejumlah program strategis akan dijalankan, seperti pengumpulan dan pengolahan data, penegasan dan validasi batas kawasan IKN, patroli dan pengawasan rutin, penindakan terukur berbasis regulasi, sosialisasi berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas personel satgas.

“Pengawalan menyeluruh terhadap kawasan IKN dari berbagai aktivitas ilegal sangat penting agar pembangunan ibu kota negara berjalan sesuai rencana,” tegas Bimo.

Ia menambahkan, pengendalian aktivitas ilegal di kawasan IKN tidak hanya berhenti pada pencegahan, tetapi juga memastikan setiap pelanggaran ditangani hingga tuntas demi menjaga masa depan ibu kota negara. (tb)