Ramainya Penolakan Pilkada Lewat DPRD, Istana Akhistnya Buka Suara

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menguatnya kritik publik terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD mendapat tanggapan dari Istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah menghormati seluruh pandangan masyarakat, termasuk gelombang penolakan yang belakangan mencuat.

Pernyataan itu disampaikan Prasetyo merespons hasil survei LSI Denny JA yang menunjukkan mayoritas publik menolak pilkada tak langsung. Sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju hingga menolak keras pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

“Ya kita kan menghormati semua pendapat. Pasti semua pandangan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, ada yang belum. Tidak ada masalah juga,” kata Prasetyo, yang juga elite Partai Gerindra, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Wacana pilkada lewat DPRD kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir dan mendapat dukungan mayoritas partai politik di parlemen. Enam dari delapan fraksi DPR secara terbuka menyatakan setuju, yakni Fraksi Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN, dan Demokrat.

Sementara itu, Fraksi PKS mengusulkan skema campuran, di mana pilkada lewat DPRD hanya berlaku untuk tingkat kabupaten, sedangkan pemilihan gubernur dan wali kota tetap dilakukan secara langsung. Adapun Fraksi PDIP menjadi satu-satunya fraksi yang tegas menolak wacana tersebut.

Rencana pilkada melalui DPRD akan dibahas dalam revisi Undang-Undang Pemilu berbentuk omnibus law yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Pembahasan RUU itu dijadwalkan berlangsung setelah Idulfitri, sekitar April hingga Mei mendatang.

Resistensi Kuat

Di tengah dukungan politik di parlemen, hasil survei LSI Denny JA justru menunjukkan resistensi kuat dari publik. Peneliti Senior LSI Denny JA menyebut, hanya 28,6 persen responden yang menyatakan cukup setuju atau sangat setuju dengan pilkada tak langsung, sementara 5,3 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

“Angka ini menunjukkan lebih dari 65 persen masyarakat menolak usulan pilkada melalui DPRD,” kata peneliti LSI Denny JA dalam paparannya, Rabu (7/1/2026). Survei tersebut melibatkan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode multi-stage random sampling melalui wawancara tatap muka. Pengambilan data dilakukan pada 10-19 Oktober 2025.

Penolakan juga datang dari kalangan masyarakat sipil dan akademisi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai wacana mengembalikan pilkada lewat DPRD merupakan langkah mundur bagi demokrasi. “Ini semakin menancapkan gigi mundur demokrasi dengan membawa serius wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD,” demikian pernyataan PSHK dalam siaran pers yang diterima, Rabu (7/1).

PSHK menilai, jika pilkada dikembalikan ke DPRD, maka hak rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung akan hilang. Pandangan serupa disampaikan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah alias Castro.

Menurut Castro, pilkada melalui DPRD mencerminkan demokrasi elite dan menjauh dari prinsip demokrasi partisipatif. “Pemilihan kepala daerah hanya akan ditentukan oleh segelintir orang, dengan proses tertutup, tidak transparan, rentan politik transaksional, dan sarat politik kekerabatan,” ujarnya. (tb)