Soal Siaga 1, DPR Berencana Panggil Panglima TNI

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Status Siaga 1 yang diumumkan TNI gara-gara memanasnya konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran bikin DPR angkat alis. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan parlemen bakal memanggil Agus Subiyanto untuk meminta penjelasan langsung soal urgensi keputusan tersebut.

Keputusan TNI menetapkan status Siaga 1 sebagai langkah antisipasi dampak konflik di Timur Tengah mulai dipertanyakan DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya akan menugaskan Komisi I DPR memanggil Panglima TNI Agus Subiyanto guna meminta penjelasan resmi.

Menurut Puan, DPR perlu mengetahui secara jelas alasan di balik penerbitan Surat Telegram yang menetapkan status siaga tersebut. “Terkait Siaga 1 itu, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan langsung kepada TNI,” kata Puan usai memimpin rapat paripurna pembukaan masa sidang IV di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3).

Puan menegaskan kesiapsiagaan memang menjadi tugas utama aparat keamanan, termasuk TNI, dalam menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan nasional. Namun, ia menilai perlu ada penjelasan lebih rinci jika sampai diterbitkan instruksi Siaga 1 dalam situasi seperti saat ini.

“Kalau kemudian sampai ada surat seperti itu dalam kondisi sekarang, tentu perlu dijelaskan apakah memang diperlukan atau tidak,” ujarnya. Karena itu, DPR meminta TNI memberikan penjelasan konkret terkait dasar pertimbangan penerbitan telegram tersebut. Klarifikasi itu nantinya akan dibahas melalui Komisi I DPR yang membidangi pertahanan.

Tujuh Instruksi

Instruksi Siaga 1 sendiri tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang diteken Asisten Operasi Panglima TNI Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Dalam telegram itu, terdapat tujuh instruksi strategis kepada jajaran TNI untuk meningkatkan kesiapsiagaan jika eskalasi konflik antara Iran dan koalisi Amerika Serikat–Israel terus meningkat.

Salah satu poin penting dalam instruksi tersebut adalah penyiagaan prajurit serta langkah pemantauan terhadap kondisi warga negara Indonesia di kawasan terdampak konflik. Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI juga diminta menginstruksikan para atase pertahanan Indonesia di negara-negara yang terdampak konflik agar memetakan kondisi WNI serta menyiapkan rencana evakuasi jika situasi memburuk.

Selain itu, BAIS diminta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kedutaan Besar RI di negara terkait, serta otoritas setempat sesuai perkembangan situasi di Timur Tengah. Langkah antisipatif ini diambil sebagai bentuk kewaspadaan pemerintah terhadap potensi dampak konflik global, terutama yang bisa berimbas pada keamanan warga negara Indonesia di luar negeri.

Meski begitu, DPR menilai transparansi tetap penting agar publik memahami alasan di balik status Siaga 1 yang diberlakukan TNI. Di tengah dunia yang lagi panas-panasnya karena konflik Timur Tengah, DPR tampaknya ingin memastikan satu hal: Indonesia siaga, tapi alasannya juga harus jelas. (tb)