Komisi VII DPR Soroti Perjanjian Dagang RI-AS, Minta Ditinjau Ulang

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) menuai sorotan. Komisi VII DPR RI meminta pemerintah meninjau ulang perjanjian yang diteken Presiden Prabowo Subianto di Washington DC karena dinilai berpotensi merugikan kepentingan nasional.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta pemerintah mengevaluasi kembali perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dikenal sebagai Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Perjanjian tersebut sebelumnya diteken oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington DC pada 19 Februari 2026. Menurut Chusnunia, ART mencakup berbagai sektor strategis mulai dari perdagangan, investasi, digital, sumber daya alam, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga keamanan ekonomi.

Namun, ia menilai sejumlah klausul di dalamnya lebih banyak merugikan Indonesia. Salah satu poin yang dipersoalkan adalah kewajiban Indonesia untuk berkonsultasi dan memperoleh persetujuan AS sebelum menjalin kerja sama dengan negara lain.

“Ada lebih dari 20 pasal dalam perjanjian yang meresahkan, misalnya soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam klausul disebut barang dari AS bebas dari persyaratan yang diatur di Indonesia,” ujarnya. Ia mengingatkan, jika ketentuan tersebut diterapkan, negara lain bisa menuntut perlakuan serupa. Padahal, kebijakan TKDN dirancang untuk mendorong industrialisasi nasional dan memperkuat basis produksi dalam negeri.

Syarat Insentif

TKDN sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 yang mewajibkan penggunaan komponen lokal tinggi, termasuk baterai nikel dan modul elektronik, sebagai syarat memperoleh insentif. Produsen yang membangun fasilitas di Indonesia dan menyerap tenaga kerja lokal mendapatkan pengakuan TKDN minimal 25 persen.

Chusnunia menilai, tanpa perlindungan kebijakan tersebut, Indonesia berisiko kembali menjadi pasar dan importir, bukan pusat produksi industri yang mandiri. Selain itu, ia juga menyoroti klausul pengurangan hambatan nontarif dan sertifikasi yang dinilai berpotensi memicu banjir produk pertanian dan peternakan seperti daging sapi, susu, dan keju, sehingga dapat menekan peternak lokal.

Di sisi lain, Chusnunia menyebut Mahkamah Agung AS telah membatalkan kebijakan tarif resiprokal karena dianggap ilegal dan seharusnya memerlukan persetujuan Kongres.

Perubahan kondisi hukum tersebut, menurutnya, membuka ruang bagi Indonesia untuk mengevaluasi ulang kesepakatan yang telah ditandatangani. “Pemerintah dan DPR masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan langkah renegosiasi jika kesepakatan sebelumnya didasarkan pada ancaman tarif tinggi yang kini telah dibatalkan,” katanya.

Ia menegaskan setiap perjanjian internasional harus berpedoman pada kepentingan nasional, prinsip persamaan kedudukan, serta asas saling menguntungkan. (tb)