Digugat ke PTUN, Mendag: Deal Dagang RI-AS Belum Diratifikasi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) belum memasuki tahap ratifikasi, meski telah ditandatangani pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan menyusul gugatan yang diajukan sejumlah organisasi masyarakat sipil ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait kesepakatan dagang tersebut.

Menurut Budi, proses ratifikasi masih akan berjalan dan wajib melalui mekanisme konsultasi bersama DPR RI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

“Penandatanganan perjanjian itu bukan berarti ratifikasi sudah selesai. Justru setelah ditandatangani, proses ratifikasi dimulai dan harus dikonsultasikan dengan DPR paling lambat 90 hari,” ujarnya di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Ia juga menepis anggapan bahwa bentuk ratifikasi sudah ditentukan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Budi menegaskan, keputusan apakah nantinya berbentuk undang-undang atau perpres akan ditentukan setelah pembahasan bersama DPR.

“Belum ada ratifikasi. Nanti dari hasil konsultasi dengan DPR baru ditentukan produk hukumnya,” tegasnya. Lebih lanjut, Budi memastikan bahwa proses penandatanganan ART telah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku, serta tidak berbeda dengan perundingan dagang Indonesia dengan negara lain.

Tarif Baru

Di tengah proses tersebut, pemerintah juga menghadapi dinamika hubungan dagang dengan AS, termasuk potensi kebijakan tarif baru. Hal ini berkaitan dengan langkah pemerintah AS yang tengah melakukan investigasi Section 301 terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Menurut Budi, hasil investigasi tersebut bisa menjadi dasar bagi AS untuk menetapkan tarif baru terhadap produk Indonesia. Karena itu, pemerintah kini menyiapkan langkah antisipatif melalui koordinasi lintas kementerian dan pelaku usaha.

Di sisi lain, gugatan terhadap perjanjian ini diajukan oleh sejumlah organisasi, di antaranya Center of Economic and Law Studies, Aliansi Jurnalis Independen, Indonesia for Global Justice, serta Solidaritas Perempuan. Gugatan tersebut juga mendapat dukungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Trend Asia.

Para penggugat menyoroti aspek prosedural dalam perjanjian tersebut, khususnya terkait minimnya pelibatan DPR dan publik sejak tahap awal. Mereka juga mengkhawatirkan potensi dampak kesepakatan terhadap kepentingan nasional.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai DPR tidak dilibatkan dalam proses perundingan. Ia bahkan menyebut perjanjian tersebut cenderung berat sebelah karena lebih banyak menuntut penyesuaian kebijakan domestik Indonesia. “Masyarakat dan DPR seperti tidak dilibatkan sejak awal. Mereka tidak diberi informasi maupun ruang persetujuan dalam proses perjanjian ini,” ujarnya.

Polemik ini menandai bahwa perjalanan kesepakatan dagang RI-AS masih panjang. Selain menghadapi proses hukum di PTUN, pemerintah juga harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses ratifikasi agar tidak memicu kontroversi lebih luas. (tb)