GP Ansor Pastikan Sertifikasi Halal Tak Dihapus dalam Perjanjian Dagang RI-AS

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) memastikan kewajiban sertifikasi dan label halal tetap berlaku dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu yang menyebut label halal dihapus dalam perjanjian dagang RI-AS tersebut.

“Kewajiban sertifikasi dan label halal, khususnya untuk produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia, tetap diberlakukan sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tidak ada penghapusan kewajiban halal bagi produk konsumsi masyarakat,” kata Addin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurut Addin, ketentuan yang menjadi perhatian publik tercantum dalam Annex III Article 2.9 perjanjian tersebut. Namun pasal itu pada prinsipnya hanya mengatur fasilitasi terhadap produk kosmetik, perangkat medis, dan barang manufaktur tertentu asal ASM, bukan penghapusan total kewajiban halal.

Ia menjelaskan, frasa dalam pasal tersebut tidak berarti semua produk dibebaskan dari kewajiban sertifikasi halal. “Produk nonhalal memang tidak diwajibkan diberi label halal, itu sesuai praktik selama ini. Sementara untuk makanan dan minuman, kewajiban sertifikasi halal tetap berlaku penuh sesuai regulasi nasional,” ujarnya.

Rujukan Utama

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan penegasan pemerintah. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya menyampaikan bahwa tidak ada penghapusan kewajiban sertifikasi halal dalam perjanjian tersebut, dan aturan halal nasional tetap menjadi rujukan utama.

Perjanjian ART sendiri ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC. Addin menambahkan, pengakuan (rekognisi) terhadap lembaga sertifikasi halal luar negeri, termasuk dari AS, tetap harus melalui mekanisme resmi otoritas halal Indonesia.

“Rekognisi bukan berarti bebas tanpa pengawasan. Setiap lembaga sertifikasi halal di AS tetap harus diakui oleh otoritas halal Indonesia, dengan prinsip kesetaraan standar dan kepatuhan terhadap sistem jaminan produk halal nasional,” tegasnya.

Ia menilai mekanisme tersebut justru menegaskan kedaulatan sistem halal Indonesia, karena otoritas nasional tetap menjadi penentu lembaga mana yang berwenang menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang masuk ke pasar domestik.

GP Ansor pun mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi narasi yang menyebut label halal dihapus. “Kita harus membaca dokumen secara utuh, proporsional, dan tetap merujuk pada hukum nasional yang berlaku,” kata Addin.

GP Ansor menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik agar melindungi kepentingan umat, menjamin kepastian hukum, serta memastikan kerja sama perdagangan internasional tidak mengorbankan perlindungan konsumen dan keyakinan agama. (tb)