Beras Oplosan Marak, Puan Minta Aparat Hukum Tindak Tegas Pelaku

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua DPR RI, Puan Maharani mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan peredaran beras oplosan di pasaran.

Puan mengatakan, praktik curang tersebut berpotensi merugikan rakyat dan mencoreng program ketahanan pangan nasional. “Kupas dan selidiki secara menyeluruh terkait beras oplosan. Jangan sampai rakyat dirugikan oleh praktik seperti ini,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (15/7).

Puan juga meminta agar para produsen nakal yang terbukti menurunkan mutu beras dan melakukan pengemasan tidak sesuai takaran, diproses secara hukum. DPR, kata dia, akan mengawal kasus ini melalui komisi-komisi terkait agar tidak berhenti pada penindakan sementara.

Senada, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyatakan keprihatinannya. Ia menyebut praktik tersebut sangat disayangkan, apalagi dilakukan oleh perusahaan besar di tengah program swasembada pangan yang sedang digalakkan pemerintah.

“Zaman sekarang masih ada perusahaan besar yang nekat mengoplos beras. Harus ditindak supaya ada efek jera,” kata Titiek di Gedung DPR, Senin (14/7). Meskipun Komisi IV belum melakukan inspeksi mendadak (sidak), Titiek menyebut kasus ini akan menjadi perhatian dalam rapat bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. “Setiap hari kami rapat dengan Mentan, pasti nanti ditanyakan,” ucapnya.

Periksa Saksi

Sementara itu, Satgas Pangan Polri mengungkap telah memeriksa 22 orang saksi dalam penyelidikan kasus dugaan pengoplosan beras. Mereka berasal dari enam perusahaan dan delapan pemilik merek beras kemasan lima kilogram. Namun, nama-nama pihak yang terlibat belum dibuka ke publik karena proses masih berjalan.

“Kami sudah periksa 22 saksi,” ungkap Brigjen Pol. Helfi Assegaf, Ketua Satgas Pangan sekaligus Dirtipideksus Bareskrim Polri, Selasa (15/7). Pemeriksaan ini merupakan bagian dari investigasi bersama antara Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, Kepolisian, dan Kejaksaan, menyusul temuan anomali distribusi beras di pasaran.

Investigasi dilakukan meski produksi padi nasional diklaim tertinggi dalam 57 tahun terakhir, dengan stok mencapai 4,2 juta ton. Berdasarkan hasil pengujian terhadap 136 sampel beras premium, sebanyak 85,56 persen tidak memenuhi standar mutu, 59,78 persen melanggar harga eceran tertinggi (HET), dan 21,66 persen tidak sesuai berat kemasan.

Untuk kategori beras medium, dari 76 merek yang diuji, 88,24 persen tidak sesuai mutu, 95,12 persen melebihi HET, dan 9,38 persen tidak sesuai takaran. Total pelanggaran ditemukan pada 212 merek.

DPR menilai temuan ini sebagai sinyal kuat perlunya reformasi sistem pengawasan pangan. Pemerintah diminta menindak tegas pelaku kecurangan agar kepercayaan publik terhadap distribusi pangan nasional tidak runtuh. (tb)