Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Politik

Baleg DPR Dorong RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas, Target Dibahas 2025

Tim Redaksi, Newsreal.id
Selasa, 9 September 2025 16:36 WIB
Baleg DPR Dorong RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas, Target Dibahas 2025
NEWSREAL.ID - RAPAT EVALUASI: Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan memimpin rapat evaluasi Prolegnas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (9/9). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dipastikan bakal menjadi salah satu pembahasan utama di DPR pada tahun 2025. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi mengusulkan agar regulasi yang dinantikan publik itu masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa usulan ini akan dibawa sebagai RUU inisiatif DPR. Sebelumnya, RUU Perampasan Aset tercatat dalam Prolegnas Jangka Menengah 2024–2029 dengan status usulan pemerintah.

“Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk ke 2025,” ujar Bob Hasan saat membuka rapat evaluasi Prolegnas DPR RI dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/9).

Selain RUU Perampasan Aset, Baleg juga mengusulkan RUU tentang Kamar Dagang Industri (Kadin) serta RUU tentang Kawasan Industri untuk dibahas pada tahun yang sama.

Tak hanya itu, Baleg memaparkan ada 10 RUU baru yang diusulkan masuk Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029. Beberapa di antaranya cukup dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti RUU tentang Transportasi Online, RUU tentang Pekerja Lepas Indonesia, hingga RUU tentang Pekerja Platform Indonesia.

Sektor Strategis

Ada juga RUU yang berkaitan dengan sektor strategis, seperti RUU tentang Patriot Bond, RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), RUU tentang Satu Data Indonesia, RUU tentang Perubahan atas UU Perlindungan Data Pribadi, hingga RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bob Hasan menekankan, rapat evaluasi Prolegnas yang digelar kali ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan ruang untuk menyamakan pandangan dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Tentunya kami mengharapkan tanggapan dari pemerintah dan DPD RI. Di sini banyak pandangan, banyak masukan,” kata Bob.

Rapat evaluasi Prolegnas tersebut dihadiri seluruh pimpinan Baleg DPR, perwakilan fraksi partai politik, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, serta jajaran Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI.

Dengan pengusulan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas, publik menanti keseriusan DPR untuk segera menghadirkan regulasi yang diyakini dapat memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset negara yang dirampas. (tb)

Berita Terbaru

Soal Siaga 1, DPR Berencana Panggil Panglima TNI

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Status Siaga 1 yang diumumkan TNI gara-gara memanasnya konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran bikin DPR angkat alis. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan...

Golkar Tegur Fadia Arafiq: Pejabat Publik Wajib Paham Aturan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar merespons pengakuan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang menyatakan tidak memahami aturan pemerintahan setelah terjerat operasi tangkap tangan...

Megawati Sampaikan Surat Duka untuk Khamenei, Kecam Serangan AS-Israel

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan surat duka cita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, yang dilaporkan tewas dalam serangan gabungan Amerika...

Golkar: PDIP Tak Pernah Tolak Anggaran MBG di Banggar dan Paripurna DPR

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Yahya Zaini, menegaskan bahwa seluruh fraksi di DPR, termasuk Fraksi PDI Perjuangan, menyetujui anggaran...

PDIP Keluarkan Instruksi Tegas, Kader Dilarang Jadikan MBG Ajang Cari Untung

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi melarang seluruh kadernya memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi, termasuk mencari keuntungan finansial...

Kasus ABK Fandi Disorot, DPR Akan Panggil BNN dan Kejari Batam

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Komisi III DPR RI bakal turun tangan dalam polemik kasus sabu hampir 2 ton dari kapal Sea Dragon di perairan Kepulauan Riau (Kepri)....

DPR Minta Kerja Sama Intelijen Diperkuat, Antisipasi Jalur Narkoba Baru

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai pemerintah perlu memperkuat kerja sama intelijen internasional guna mengantisipasi munculnya jalur baru penyelundupan narkoba ke...

13 DPC PSI Kota Semarang Mundur Serentak, Protes Penunjukan Plt Ketua DPD

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Sebanyak 13 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Semarang resmi mengundurkan diri dari jajaran struktural partai. Pengunduran diri itu...

Sahroni Resmi Kembali Jadi Wakil Ketua Komisi III DPR

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota DPR RI Ahmad Sahroni kembali ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI setelah sebelumnya menjalani sanksi penonaktifan dari partainya dan Mahkamah...

PDIP: RUU Perampasan Aset Tak Bisa Berdiri Sendiri

NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan bagian tak terpisahkan dari agenda besar reformasi hukum nasional. Artinya, pembahasannya tidak bisa dipisah-pisahkan...

Bahlil Minta Kader Golkar Naikkan Suara 20 Persen

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mematok target ambisius untuk Pemilu 2029. Ia meminta seluruh kader menaikkan perolehan suara partai hingga 20 persen...

Golkar Tunggu “Kode” Prabowo Soal Cawapres 2029

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana Pilpres 2029 mulai disinggung. Partai Golkar mengaku akan menunggu sinyal dari Presiden Prabowo Subianto terkait sosok calon wakil presiden jika kembali maju....

Leave a comment