Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Politik

Baleg DPR Dorong RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas, Target Dibahas 2025

Tim Redaksi, Newsreal.id
Selasa, 9 September 2025 16:36 WIB
Baleg DPR Dorong RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas, Target Dibahas 2025
NEWSREAL.ID - RAPAT EVALUASI: Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan memimpin rapat evaluasi Prolegnas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (9/9). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dipastikan bakal menjadi salah satu pembahasan utama di DPR pada tahun 2025. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi mengusulkan agar regulasi yang dinantikan publik itu masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa usulan ini akan dibawa sebagai RUU inisiatif DPR. Sebelumnya, RUU Perampasan Aset tercatat dalam Prolegnas Jangka Menengah 2024–2029 dengan status usulan pemerintah.

“Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk ke 2025,” ujar Bob Hasan saat membuka rapat evaluasi Prolegnas DPR RI dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/9).

Selain RUU Perampasan Aset, Baleg juga mengusulkan RUU tentang Kamar Dagang Industri (Kadin) serta RUU tentang Kawasan Industri untuk dibahas pada tahun yang sama.

Tak hanya itu, Baleg memaparkan ada 10 RUU baru yang diusulkan masuk Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029. Beberapa di antaranya cukup dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti RUU tentang Transportasi Online, RUU tentang Pekerja Lepas Indonesia, hingga RUU tentang Pekerja Platform Indonesia.

Sektor Strategis

Ada juga RUU yang berkaitan dengan sektor strategis, seperti RUU tentang Patriot Bond, RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), RUU tentang Satu Data Indonesia, RUU tentang Perubahan atas UU Perlindungan Data Pribadi, hingga RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bob Hasan menekankan, rapat evaluasi Prolegnas yang digelar kali ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan ruang untuk menyamakan pandangan dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Tentunya kami mengharapkan tanggapan dari pemerintah dan DPD RI. Di sini banyak pandangan, banyak masukan,” kata Bob.

Rapat evaluasi Prolegnas tersebut dihadiri seluruh pimpinan Baleg DPR, perwakilan fraksi partai politik, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, serta jajaran Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI.

Dengan pengusulan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas, publik menanti keseriusan DPR untuk segera menghadirkan regulasi yang diyakini dapat memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset negara yang dirampas. (tb)

Berita Terbaru

Prabowo-Megawati Bertemu Dua Jam di Istana, Bahas Isu Strategis hingga Geopolitik

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Kamis (19/3). Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu...

PKS Jateng Buka Sembilan Posko Mudik

NEWSREAL.ID, SEMARANG- PKS Jawa Tengah menyiapkan sembilan posko mudik Lebaran 2026 yang tersebar di sejumlah titik strategis. Posko ini disiapkan buat bantu pemudik yang melintas...

Megawati Pilih DPP PDIP untuk Open House Lebaran

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan menggelar open house Lebaran Idulfitri tahun ini di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta. Baca Juga PDIP...

Kasus Bupati Cilacap, Cak Imin Ingatkan Kepala Daerah PKB: Jangan Dekati Korupsi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus korupsi yang menjerat Bupati Cilacap menjadi peringatan keras di internal Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Cak Imin meminta seluruh kepala daerah...

RUU Hak Cipta Disiapkan DPR, Karya Jurnalistik Bakal Punya Royalti

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Karya jurnalistik tak lagi bisa sembarangan disadur atau disebarluaskan tanpa izin. DPR tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Hak Cipta yang bakal memberi perlindungan sekaligus...

Haji 2026 Ditunda karena Perang? DPR: Belum Ada Pengumuman dari Arab Saudi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar soal kemungkinan ibadah haji 2026 ditunda gara-gara situasi panas di Timur Tengah sempat bikin banyak calon jemaah deg-degan. Tapi sampai sekarang, pemerintah...

DPR Gas Pembahasan 5 RUU, Mulai dari PPRT sampai Perampasan Aset

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menjelang libur panjang Idulfitri 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tancap gas menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang. Total ada lima RUU yang kini dikebut...

Soal Siaga 1, DPR Berencana Panggil Panglima TNI

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Status Siaga 1 yang diumumkan TNI gara-gara memanasnya konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran bikin DPR angkat alis. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan...

Golkar Tegur Fadia Arafiq: Pejabat Publik Wajib Paham Aturan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar merespons pengakuan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang menyatakan tidak memahami aturan pemerintahan setelah terjerat operasi tangkap tangan...

Megawati Sampaikan Surat Duka untuk Khamenei, Kecam Serangan AS-Israel

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan surat duka cita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, yang dilaporkan tewas dalam serangan gabungan Amerika...

Golkar: PDIP Tak Pernah Tolak Anggaran MBG di Banggar dan Paripurna DPR

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Yahya Zaini, menegaskan bahwa seluruh fraksi di DPR, termasuk Fraksi PDI Perjuangan, menyetujui anggaran...

PDIP Keluarkan Instruksi Tegas, Kader Dilarang Jadikan MBG Ajang Cari Untung

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi melarang seluruh kadernya memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi, termasuk mencari keuntungan finansial...

Leave a comment