Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Politik

Baleg DPR Dorong RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas, Target Dibahas 2025

Tim Redaksi, Admin
Selasa, 9 September 2025 16:36 WIB
Baleg DPR Dorong RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas, Target Dibahas 2025
NEWSREAL.ID - RAPAT EVALUASI: Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan memimpin rapat evaluasi Prolegnas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (9/9). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dipastikan bakal menjadi salah satu pembahasan utama di DPR pada tahun 2025. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi mengusulkan agar regulasi yang dinantikan publik itu masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa usulan ini akan dibawa sebagai RUU inisiatif DPR. Sebelumnya, RUU Perampasan Aset tercatat dalam Prolegnas Jangka Menengah 2024–2029 dengan status usulan pemerintah.

“Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk ke 2025,” ujar Bob Hasan saat membuka rapat evaluasi Prolegnas DPR RI dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/9).

Selain RUU Perampasan Aset, Baleg juga mengusulkan RUU tentang Kamar Dagang Industri (Kadin) serta RUU tentang Kawasan Industri untuk dibahas pada tahun yang sama.

Tak hanya itu, Baleg memaparkan ada 10 RUU baru yang diusulkan masuk Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029. Beberapa di antaranya cukup dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti RUU tentang Transportasi Online, RUU tentang Pekerja Lepas Indonesia, hingga RUU tentang Pekerja Platform Indonesia.

Sektor Strategis

Ada juga RUU yang berkaitan dengan sektor strategis, seperti RUU tentang Patriot Bond, RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), RUU tentang Satu Data Indonesia, RUU tentang Perubahan atas UU Perlindungan Data Pribadi, hingga RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bob Hasan menekankan, rapat evaluasi Prolegnas yang digelar kali ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan ruang untuk menyamakan pandangan dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Tentunya kami mengharapkan tanggapan dari pemerintah dan DPD RI. Di sini banyak pandangan, banyak masukan,” kata Bob.

Rapat evaluasi Prolegnas tersebut dihadiri seluruh pimpinan Baleg DPR, perwakilan fraksi partai politik, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, serta jajaran Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI.

Dengan pengusulan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas, publik menanti keseriusan DPR untuk segera menghadirkan regulasi yang diyakini dapat memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset negara yang dirampas. (tb)

Berita Terbaru

Marahnya JK, Hingga Sebut-sebut Termul

JAKARTA, newsreal.id – Nada tinggi Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terdengar di hadapan wartawan saat jumpa pers di kediamannya, Jakarta...

MBG Berdampak baik bagi Ekonomi Masyarakat, Ini Penilaian Gubernur Lemhanas

JAKARTA,newsreal.id – Program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menuai reaksi pro dan kontra. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace...

PDIP Desak PBB Lebih Tegas ke Israel Usai Delapan Prajurit TNI Jadi Korban di Lebanon

NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) menilai insiden yang menimpa delapan prajurit TNI di Lebanon harus menjadi momentum bagi PBB untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel....

DPR Dorong Perlindungan Pekerja Kreatif, Kasus Amsal Jadi Sorotan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah mendorong kementerian-kementerian strategis untuk berkolaborasi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja kreatif, menyusul kasus yang menimpa videografer...

Andrie Yunus Masih Dirawat Intensif, Kontras: Kondisi Belum Stabil

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indria Fernida, mengungkapkan kondisi Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air...

DPR Usul Pelanggaran THR Dijerat Pidana, Bukan Sekadar Sanksi Administratif

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan agar dipertimbangkan masuk ranah pidana, tidak lagi...

Prabowo-Megawati Bertemu Dua Jam di Istana, Bahas Isu Strategis hingga Geopolitik

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Kamis (19/3). Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu...

PKS Jateng Buka Sembilan Posko Mudik

NEWSREAL.ID, SEMARANG- PKS Jawa Tengah menyiapkan sembilan posko mudik Lebaran 2026 yang tersebar di sejumlah titik strategis. Posko ini disiapkan buat bantu pemudik yang melintas...

Megawati Pilih DPP PDIP untuk Open House Lebaran

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan menggelar open house Lebaran Idulfitri tahun ini di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta. Baca Juga Diresmikan...

Kasus Bupati Cilacap, Cak Imin Ingatkan Kepala Daerah PKB: Jangan Dekati Korupsi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus korupsi yang menjerat Bupati Cilacap menjadi peringatan keras di internal Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Cak Imin meminta seluruh kepala daerah...

RUU Hak Cipta Disiapkan DPR, Karya Jurnalistik Bakal Punya Royalti

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Karya jurnalistik tak lagi bisa sembarangan disadur atau disebarluaskan tanpa izin. DPR tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Hak Cipta yang bakal memberi perlindungan sekaligus...

Haji 2026 Ditunda karena Perang? DPR: Belum Ada Pengumuman dari Arab Saudi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar soal kemungkinan ibadah haji 2026 ditunda gara-gara situasi panas di Timur Tengah sempat bikin banyak calon jemaah deg-degan. Tapi sampai sekarang, pemerintah...

Leave a comment