
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dipastikan bakal menjadi salah satu pembahasan utama di DPR pada tahun 2025. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi mengusulkan agar regulasi yang dinantikan publik itu masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa usulan ini akan dibawa sebagai RUU inisiatif DPR. Sebelumnya, RUU Perampasan Aset tercatat dalam Prolegnas Jangka Menengah 2024–2029 dengan status usulan pemerintah.
“Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk ke 2025,” ujar Bob Hasan saat membuka rapat evaluasi Prolegnas DPR RI dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/9).
Selain RUU Perampasan Aset, Baleg juga mengusulkan RUU tentang Kamar Dagang Industri (Kadin) serta RUU tentang Kawasan Industri untuk dibahas pada tahun yang sama.
Tak hanya itu, Baleg memaparkan ada 10 RUU baru yang diusulkan masuk Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029. Beberapa di antaranya cukup dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti RUU tentang Transportasi Online, RUU tentang Pekerja Lepas Indonesia, hingga RUU tentang Pekerja Platform Indonesia.
Sektor Strategis
Ada juga RUU yang berkaitan dengan sektor strategis, seperti RUU tentang Patriot Bond, RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), RUU tentang Satu Data Indonesia, RUU tentang Perubahan atas UU Perlindungan Data Pribadi, hingga RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Bob Hasan menekankan, rapat evaluasi Prolegnas yang digelar kali ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan ruang untuk menyamakan pandangan dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
“Tentunya kami mengharapkan tanggapan dari pemerintah dan DPD RI. Di sini banyak pandangan, banyak masukan,” kata Bob.
Rapat evaluasi Prolegnas tersebut dihadiri seluruh pimpinan Baleg DPR, perwakilan fraksi partai politik, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, serta jajaran Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI.
Dengan pengusulan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas, publik menanti keseriusan DPR untuk segera menghadirkan regulasi yang diyakini dapat memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset negara yang dirampas. (tb)
Golkar Masih Godok Nama Pengganti Wakil Ketua Komisi III
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Fraksi Partai Golkar DPR RI masih menyeleksi calon Wakil Ketua Komisi III DPR RI untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Sari Yuliati, yang kini...
PKB Temui Prabowo, Perkenalkan Jajaran Pengurus Baru Nasional
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Ketua...
Ambang Batas Parlemen Digugat, PDIP Jajaki Opsi Penghapusan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyatakan masih mengkaji usulan penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen yang selama ini berlaku...
Isu Reshuffle Mengemuka, Golkar Serahkan Nasib Kader di Kabinet ke Presiden
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait posisi kadernya di kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah menguatnya isu kocok ulang kabinet atau...
Isu Reshuffle Menguat, PDIP Ingatkan Pemerintah Utamakan Kinerja dan Kepentingan Rakyat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan angkat bicara merespons isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. PDIP menekankan agar reshuffle, jika benar...
PSI Pasang Target 60 Kursi DPR pada Pemilu 2029
NEWSREAL.ID, DENPASAR- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politik jelang Pemilihan Umum 2029. Partai yang mengusung citra anak muda ini memasang target ambisius untuk...
Rahayu Saraswati Patuhi Putusan MKD, Tetap Jalani Tugas Legislator
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Polemik pengunduran diri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berakhir setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil keputusan. Legislator Gerindra itu...
DPR Pastikan Perhatikan Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Pemilu
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan tetap memperhatikan partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mulai digodok...
Soal OTT Sudewo, Gerindra Jateng Pilih Tunggu KPK
NEWSREAL.ID, JAKARTA- DPD Partai Gerindra Jawa Tengah akhirnya buka suara terkait penangkapan Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai...
Usul E-Voting Pilkada Mengemuka, Pemerintah dan DPR Buka Pintu Kajian
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali mencuat. Pemerintah bersama DPR menyatakan terbuka untuk mengkaji usulan yang dilontarkan PDI Perjuangan (PDIP)...
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR, Kamis...
PDIP Dorong Penyederhanan Sistem Multi-Partai
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan reformasi sistem politik nasional dengan menitikberatkan pada penyederhanaan sistem multi-partai. Usulan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I...

