NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mempertanyakan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pemisahan pemilu nasional dan lokal. Untuk itu, komisi tersebut menggelar rapat dengar pendapat bersama tiga ahli guna mengkaji apakah MK telah melampaui batas wewenangnya sebagai lembaga yudikatif.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa keputusan MK mengenai pemilu terpisah menimbulkan polemik karena dianggap menyentuh wilayah open legal policy, yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang, bukan lembaga peradilan konstitusi.
“Ada kekhawatiran bahwa MK telah mengubah konstruksi konstitusi, khususnya UUD 1945, mengenai penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Juga muncul indikasi inkonsistensi jika dibandingkan dengan dua putusan MK sebelumnya,” ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (4/7).
Tiga Narasumber
Untuk memperdalam kajian, Komisi III mengundang tiga narasumber: mantan Hakim MK Patrialis Akbar, Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Taufik Basari, dan akademisi Universitas Indonesia Valina Singka Subekti.
Dalam rapat itu, mereka membahas implikasi dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan pemilu mulai tahun 2029. Pemilu nasional akan meliputi pemilihan DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sedangkan pemilu lokal mencakup DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah.
“Model pemilu lima kotak yang sebelumnya juga merupakan hasil putusan MK, kini ditinggalkan. Dua-duanya final, tapi saling bertentangan. Ini yang membingungkan,” kata Habiburokhman.
Ia menegaskan pentingnya kajian dari para ahli untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan DPR terhadap mitra kerja seperti MK dapat dijalankan secara objektif dan konstitusional. (ct)
Berdiskusi dengan Duta Mario Ignacio, Stafsus Menag Gugun Gumilar Perkuat Hubungan Indonesia-Chili
JAKARTA,NEWSREAL.id – Hubungan Indonesia–Chili semakin dipererat secara harmonis. Sebuah pertemuan hangat dan akrab berlangsung antara Mario Ignacio Artaza Loyola, Duta Besar Chili untuk Indonesia, ASEAN,...
Serangan Terstruktur dan Masiv Diarahkan ke Prabowo, Ini Kata Pengamat Intelejen
Serangan kepada Prabowo Subianto dilihat di berbagai platform digital seperti Facebook, X, YouTube, Instagram, hingga Threads. Pemerintah diminta waspada terhadap serangan modern ini. Amir Hamzah menyebut operasi semacam itu dikenal sebagai psychological operation atau psyops digital.
Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen! Ormas G-Nesia : Keputusan MK Wajib Didukung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Mahkamah Konstitusi menyatakan partai politik dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan dalam pemilu di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi kuota caleg perempuan sebesar 30...
Kurban Presiden Pakai APBN, Stafsus Menang :Sah Secara Agama dan Hukum Negara
JAKARTA,NEWSREAL.id – Program bantuan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan viral di medsos belakangan ini, bukan sesuatu...
Danantara Disorot, Proyek Perkampungan Haji di Mekkah Belum Tunjukkan Progres Nyata
JAKARTA,NEWSREAL.id – Ketua Umum Relawan Pemenangan Prabowo– Gibran saat Pilpres 2024 Logis 08, Anshar Ilo menyoroti belum terlihatnya perkembangan yang signifikan terkait realisasi proyek Perkampungan...
Cerita Hercules Pada HUT GRIB JAYA, DItawari Uang Setengah Triliun Agar Tak Dukung Prabwo
JAKARTA – Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB ) Jaya merayakan ulang tahun ke-15 nya, Minggu (10/5/2026). Puncak peringatan milad ormas terbesar di Indonesia ini...
Marahnya JK, Hingga Sebut-sebut Termul
JAKARTA, newsreal.id – Nada tinggi Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terdengar di hadapan wartawan saat jumpa pers di kediamannya, Jakarta...
MBG Berdampak baik bagi Ekonomi Masyarakat, Ini Penilaian Gubernur Lemhanas
JAKARTA,newsreal.id – Program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menuai reaksi pro dan kontra. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace...
PDIP Desak PBB Lebih Tegas ke Israel Usai Delapan Prajurit TNI Jadi Korban di Lebanon
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) menilai insiden yang menimpa delapan prajurit TNI di Lebanon harus menjadi momentum bagi PBB untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel....
DPR Dorong Perlindungan Pekerja Kreatif, Kasus Amsal Jadi Sorotan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah mendorong kementerian-kementerian strategis untuk berkolaborasi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja kreatif, menyusul kasus yang menimpa videografer...
Andrie Yunus Masih Dirawat Intensif, Kontras: Kondisi Belum Stabil
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indria Fernida, mengungkapkan kondisi Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air...
DPR Usul Pelanggaran THR Dijerat Pidana, Bukan Sekadar Sanksi Administratif
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan agar dipertimbangkan masuk ranah pidana, tidak lagi...
