Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Politik

Komisi III Minta Pandangan Ahli soal Pemisahan Pemilu

Tim Redaksi, Newsreal.id
Jumat, 4 Juli 2025 14:45 WIB
Komisi III Minta Pandangan Ahli soal Pemisahan Pemilu
NEWSREAL.ID - BAHAS PUTUSAN MK: Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan sejumlah ahli bahas putusan MK soal pemisahan pemilu di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (4/7)

NEWSREAL.ID, JAKARTA-  Komisi III DPR RI mempertanyakan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pemisahan pemilu nasional dan lokal. Untuk itu, komisi tersebut menggelar rapat dengar pendapat bersama tiga ahli guna mengkaji apakah MK telah melampaui batas wewenangnya sebagai lembaga yudikatif.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa keputusan MK mengenai pemilu terpisah menimbulkan polemik karena dianggap menyentuh wilayah open legal policy, yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang, bukan lembaga peradilan konstitusi.

“Ada kekhawatiran bahwa MK telah mengubah konstruksi konstitusi, khususnya UUD 1945, mengenai penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Juga muncul indikasi inkonsistensi jika dibandingkan dengan dua putusan MK sebelumnya,” ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (4/7).

Tiga Narasumber

Untuk memperdalam kajian, Komisi III mengundang tiga narasumber: mantan Hakim MK Patrialis Akbar, Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Taufik Basari, dan akademisi Universitas Indonesia Valina Singka Subekti.

Dalam rapat itu, mereka membahas implikasi dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan pemilu mulai tahun 2029. Pemilu nasional akan meliputi pemilihan DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sedangkan pemilu lokal mencakup DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah.

“Model pemilu lima kotak yang sebelumnya juga merupakan hasil putusan MK, kini ditinggalkan. Dua-duanya final, tapi saling bertentangan. Ini yang membingungkan,” kata Habiburokhman.

Ia menegaskan pentingnya kajian dari para ahli untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan DPR terhadap mitra kerja seperti MK dapat dijalankan secara objektif dan konstitusional. (ct)

Berita Terbaru

Prabowo-Megawati Bertemu Dua Jam di Istana, Bahas Isu Strategis hingga Geopolitik

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Kamis (19/3). Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu...

PKS Jateng Buka Sembilan Posko Mudik

NEWSREAL.ID, SEMARANG- PKS Jawa Tengah menyiapkan sembilan posko mudik Lebaran 2026 yang tersebar di sejumlah titik strategis. Posko ini disiapkan buat bantu pemudik yang melintas...

Megawati Pilih DPP PDIP untuk Open House Lebaran

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan menggelar open house Lebaran Idulfitri tahun ini di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta. Baca Juga Dolfie...

Kasus Bupati Cilacap, Cak Imin Ingatkan Kepala Daerah PKB: Jangan Dekati Korupsi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus korupsi yang menjerat Bupati Cilacap menjadi peringatan keras di internal Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Cak Imin meminta seluruh kepala daerah...

RUU Hak Cipta Disiapkan DPR, Karya Jurnalistik Bakal Punya Royalti

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Karya jurnalistik tak lagi bisa sembarangan disadur atau disebarluaskan tanpa izin. DPR tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Hak Cipta yang bakal memberi perlindungan sekaligus...

Haji 2026 Ditunda karena Perang? DPR: Belum Ada Pengumuman dari Arab Saudi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar soal kemungkinan ibadah haji 2026 ditunda gara-gara situasi panas di Timur Tengah sempat bikin banyak calon jemaah deg-degan. Tapi sampai sekarang, pemerintah...

DPR Gas Pembahasan 5 RUU, Mulai dari PPRT sampai Perampasan Aset

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menjelang libur panjang Idulfitri 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tancap gas menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang. Total ada lima RUU yang kini dikebut...

Soal Siaga 1, DPR Berencana Panggil Panglima TNI

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Status Siaga 1 yang diumumkan TNI gara-gara memanasnya konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran bikin DPR angkat alis. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan...

Golkar Tegur Fadia Arafiq: Pejabat Publik Wajib Paham Aturan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar merespons pengakuan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang menyatakan tidak memahami aturan pemerintahan setelah terjerat operasi tangkap tangan...

Megawati Sampaikan Surat Duka untuk Khamenei, Kecam Serangan AS-Israel

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan surat duka cita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, yang dilaporkan tewas dalam serangan gabungan Amerika...

Golkar: PDIP Tak Pernah Tolak Anggaran MBG di Banggar dan Paripurna DPR

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Yahya Zaini, menegaskan bahwa seluruh fraksi di DPR, termasuk Fraksi PDI Perjuangan, menyetujui anggaran...

PDIP Keluarkan Instruksi Tegas, Kader Dilarang Jadikan MBG Ajang Cari Untung

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi melarang seluruh kadernya memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi, termasuk mencari keuntungan finansial...

Leave a comment