NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mempertanyakan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pemisahan pemilu nasional dan lokal. Untuk itu, komisi tersebut menggelar rapat dengar pendapat bersama tiga ahli guna mengkaji apakah MK telah melampaui batas wewenangnya sebagai lembaga yudikatif.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa keputusan MK mengenai pemilu terpisah menimbulkan polemik karena dianggap menyentuh wilayah open legal policy, yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang, bukan lembaga peradilan konstitusi.
“Ada kekhawatiran bahwa MK telah mengubah konstruksi konstitusi, khususnya UUD 1945, mengenai penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Juga muncul indikasi inkonsistensi jika dibandingkan dengan dua putusan MK sebelumnya,” ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (4/7).
Tiga Narasumber
Untuk memperdalam kajian, Komisi III mengundang tiga narasumber: mantan Hakim MK Patrialis Akbar, Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Taufik Basari, dan akademisi Universitas Indonesia Valina Singka Subekti.
Dalam rapat itu, mereka membahas implikasi dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan pemilu mulai tahun 2029. Pemilu nasional akan meliputi pemilihan DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sedangkan pemilu lokal mencakup DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah.
“Model pemilu lima kotak yang sebelumnya juga merupakan hasil putusan MK, kini ditinggalkan. Dua-duanya final, tapi saling bertentangan. Ini yang membingungkan,” kata Habiburokhman.
Ia menegaskan pentingnya kajian dari para ahli untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan DPR terhadap mitra kerja seperti MK dapat dijalankan secara objektif dan konstitusional. (ct)
Ambang Batas Parlemen Digugat, PDIP Jajaki Opsi Penghapusan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyatakan masih mengkaji usulan penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen yang selama ini berlaku...
Isu Reshuffle Mengemuka, Golkar Serahkan Nasib Kader di Kabinet ke Presiden
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait posisi kadernya di kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah menguatnya isu kocok ulang kabinet atau...
Isu Reshuffle Menguat, PDIP Ingatkan Pemerintah Utamakan Kinerja dan Kepentingan Rakyat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan angkat bicara merespons isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. PDIP menekankan agar reshuffle, jika benar...
PSI Pasang Target 60 Kursi DPR pada Pemilu 2029
NEWSREAL.ID, DENPASAR- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politik jelang Pemilihan Umum 2029. Partai yang mengusung citra anak muda ini memasang target ambisius untuk...
Rahayu Saraswati Patuhi Putusan MKD, Tetap Jalani Tugas Legislator
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PoleÂmik pengunduran diri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berakhir setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil keputusan. Legislator Gerindra itu...
DPR Pastikan Perhatikan Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Pemilu
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan tetap memperhatikan partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mulai digodok...
Soal OTT Sudewo, Gerindra Jateng Pilih Tunggu KPK
NEWSREAL.ID, JAKARTA- DPD Partai Gerindra Jawa Tengah akhirnya buka suara terkait penangkapan Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai...
Usul E-Voting Pilkada Mengemuka, Pemerintah dan DPR Buka Pintu Kajian
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali mencuat. Pemerintah bersama DPR menyatakan terbuka untuk mengkaji usulan yang dilontarkan PDI Perjuangan (PDIP)...
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR, Kamis...
PDIP Dorong Penyederhanan Sistem Multi-Partai
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan reformasi sistem politik nasional dengan menitikberatkan pada penyederhanaan sistem multi-partai. Usulan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I...
Komisi II Undang Pakar dan Akademisi, Bahas Wacana Pilkada via DPRD
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi II DPR RI berencana membuka ruang diskusi publik terkait wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Dalam waktu satu bulan ke...
PDIP Keukeuh Bela Pilkada Langsung
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Bagi PDIP, pilkada langsung bukan sekadar teknis pemilu, tapi menyangkut...
