NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mempertanyakan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pemisahan pemilu nasional dan lokal. Untuk itu, komisi tersebut menggelar rapat dengar pendapat bersama tiga ahli guna mengkaji apakah MK telah melampaui batas wewenangnya sebagai lembaga yudikatif.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa keputusan MK mengenai pemilu terpisah menimbulkan polemik karena dianggap menyentuh wilayah open legal policy, yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang, bukan lembaga peradilan konstitusi.
“Ada kekhawatiran bahwa MK telah mengubah konstruksi konstitusi, khususnya UUD 1945, mengenai penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Juga muncul indikasi inkonsistensi jika dibandingkan dengan dua putusan MK sebelumnya,” ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (4/7).
Tiga Narasumber
Untuk memperdalam kajian, Komisi III mengundang tiga narasumber: mantan Hakim MK Patrialis Akbar, Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Taufik Basari, dan akademisi Universitas Indonesia Valina Singka Subekti.
Dalam rapat itu, mereka membahas implikasi dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan pemilu mulai tahun 2029. Pemilu nasional akan meliputi pemilihan DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sedangkan pemilu lokal mencakup DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah.
“Model pemilu lima kotak yang sebelumnya juga merupakan hasil putusan MK, kini ditinggalkan. Dua-duanya final, tapi saling bertentangan. Ini yang membingungkan,” kata Habiburokhman.
Ia menegaskan pentingnya kajian dari para ahli untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan DPR terhadap mitra kerja seperti MK dapat dijalankan secara objektif dan konstitusional. (ct)
Marahnya JK, Hingga Sebut-sebut Termul
JAKARTA, newsreal.id – Nada tinggi Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terdengar di hadapan wartawan saat jumpa pers di kediamannya, Jakarta...
MBG Berdampak baik bagi Ekonomi Masyarakat, Ini Penilaian Gubernur Lemhanas
JAKARTA,newsreal.id – Program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menuai reaksi pro dan kontra. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace...
PDIP Desak PBB Lebih Tegas ke Israel Usai Delapan Prajurit TNI Jadi Korban di Lebanon
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) menilai insiden yang menimpa delapan prajurit TNI di Lebanon harus menjadi momentum bagi PBB untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel....
DPR Dorong Perlindungan Pekerja Kreatif, Kasus Amsal Jadi Sorotan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah mendorong kementerian-kementerian strategis untuk berkolaborasi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja kreatif, menyusul kasus yang menimpa videografer...
Andrie Yunus Masih Dirawat Intensif, Kontras: Kondisi Belum Stabil
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indria Fernida, mengungkapkan kondisi Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air...
DPR Usul Pelanggaran THR Dijerat Pidana, Bukan Sekadar Sanksi Administratif
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan agar dipertimbangkan masuk ranah pidana, tidak lagi...
Prabowo-Megawati Bertemu Dua Jam di Istana, Bahas Isu Strategis hingga Geopolitik
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Kamis (19/3). Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu...
PKS Jateng Buka Sembilan Posko Mudik
NEWSREAL.ID, SEMARANG- PKS Jawa Tengah menyiapkan sembilan posko mudik Lebaran 2026 yang tersebar di sejumlah titik strategis. Posko ini disiapkan buat bantu pemudik yang melintas...
Megawati Pilih DPP PDIP untuk Open House Lebaran
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan menggelar open house Lebaran Idulfitri tahun ini di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta. Baca Juga Ekonom...
Kasus Bupati Cilacap, Cak Imin Ingatkan Kepala Daerah PKB: Jangan Dekati Korupsi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus korupsi yang menjerat Bupati Cilacap menjadi peringatan keras di internal Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Cak Imin meminta seluruh kepala daerah...
RUU Hak Cipta Disiapkan DPR, Karya Jurnalistik Bakal Punya Royalti
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Karya jurnalistik tak lagi bisa sembarangan disadur atau disebarluaskan tanpa izin. DPR tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Hak Cipta yang bakal memberi perlindungan sekaligus...
Haji 2026 Ditunda karena Perang? DPR: Belum Ada Pengumuman dari Arab Saudi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar soal kemungkinan ibadah haji 2026 ditunda gara-gara situasi panas di Timur Tengah sempat bikin banyak calon jemaah deg-degan. Tapi sampai sekarang, pemerintah...
