Mohammad Saleh Harap DPRD Kabupaten Dorong Optimalisasi Belanja Daerah

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Penasehat Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Pusat, Mohammad Saleh, mengajak seluruh DPRD kabupaten di Indonesia untuk memainkan peran lebih aktif dalam mendorong optimalisasi belanja daerah. Langkah tersebut menurutnya sangat penting untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2028-2029.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan I-2025 atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp3.264,5 triliun. Namun, pertumbuhan ekonomi nasional baru mencapai 4,87 persen secara tahunan (year-on-year), atau belum menyentuh setengah dari target jangka menengah pemerintah.

“Kami berharap DPRD kabupaten lebih proaktif mengawal dan mempercepat realisasi anggaran daerah, karena belanja pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi di tingkat nasional,” ujar Mohammad Saleh, yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Rabu (25/6).

Karena itu, Saleh berharap kepada kepengurusan  Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN Adkasi) periode 2025–2030 yang baru saja dilantik agar bergerak cepat dan menjadi motor pergerakan di daerah.

Saleh mengungkapkan, rendahnya serapan anggaran pada kuartal pertama menjadi salah satu faktor penghambat utama percepatan pertumbuhan ekonomi. Ia mencatat, rata-rata realisasi belanja APBD kabupaten secara nasional hingga Mei 2025 baru mencapai sekitar 28,6 persen. Hal ini menurutnya harus segera direspons melalui penguatan fungsi DPRD.

Faktor Penghambat

Menurut Saleh, terdapat beberapa faktor yang menghambat optimalisasi belanja daerah, di antaranya perencanaan program yang kurang matang, lemahnya koordinasi antar-OPD, serta lambannya proses pengadaan barang dan jasa. Di sinilah peran DPRD menjadi krusial.

“DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang harus dijalankan secara aktif. Melalui fungsi anggaran, DPRD bisa mendorong perencanaan yang lebih terukur, menyusun regulasi yang mempercepat pelaksanaan, dan memastikan kegiatan prioritas benar-benar didanai,” jelasnya.

Lebih lanjut lelaki yang juga Ketua Pengprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Jateng  ini menilai pentingnya penguatan pengawasan atas proses pelaksanaan APBD. Menurutnya, DPRD harus dapat mendeteksi dan menyelesaikan kendala sejak dini agar tidak berujung pada keterlambatan serapan anggaran.

Selain itu, Saleh mendorong reformasi birokrasi dan penyederhanaan prosedur di pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program. “Sering kali belanja daerah tersendat bukan karena dananya tidak ada, tapi karena prosesnya berbelit. DPRD harus berani mendorong perubahan ini,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa belanja daerah yang efektif bisa menjadi pendorong utama bagi sektor riil, khususnya UMKM dan infrastruktur dasar, yang pada gilirannya akan memperkuat daya beli masyarakat dan mempercepat perputaran ekonomi. (tb)