Parlementaria

Produksi Susu Baru 20 Persen, Titiek Soeharto Minta Ekosistem Peternakan Diperkuat

Tim Redaksi, newsreal.id
Selasa, 29 September 2026 06:07 WIB
Produksi Susu Baru 20 Persen, Titiek Soeharto Minta Ekosistem Peternakan Diperkuat
NEWSREAL.ID - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi saat memimpin kunjungan kerja ke Koperasi Usaha Tani Ternak (KUTT) Suka Makmur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin (28/9/2026). (Foto : DOK)

PASURUAN,NEWSREAL.ID — Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menilai upaya mewujudkan swasembada susu nasional harus dilakukan secara menyeluruh, tidak sekadar menambah populasi sapi. Menurutnya ketersediaan pakan, pengembangan sapi lokal, hingga kepastian harga di tingkat peternak menjadi bagian penting yang harus diperkuat.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin kunjungan kerja ke Koperasi Usaha Tani Ternak (KUTT) Suka Makmur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin (28/9/2026). Ia pun menilai keberadaan KUTT Suka Makmur yang telah berdiri sejak 1968 membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sapi perah lokal.

Titiek Soeharto saapan akrabnya, menjelaskan, KUTT Suka Makmur dahulu memperoleh sekitar 9.000 sapi impor melalui program Bantuan Presiden (Banpres). Sapi tersebut kemudian disilangkan dengan sapi lokal Jawa dan Madura hingga menghasilkan sapi Grati yang terus berkembang hingga saat ini.

“Jadi sapi itu sampai sekarang, dari 58 tahun yang lalu, turun-temurun, beranak-pinak. Peternaknya juga sampai tiga generasi. Sekarang masih ada,” ujar Titiek.

Menurutnya, penguatan produksi susu nasional harus dibarengi dengan kesiapan pakan dan lahan hijauan. Penambahan populasi sapi tanpa ketersediaan pakan yang memadai justru dapat membebani peternak.

“Tidak hanya mendatangkan sapi-sapi impor yang tidak banyak, tetapi juga harus dipikirkan sapi itu makan apa. Makannya harus disediakan, harus ada lahan hijauan,” tegasnya.

Produksi ternak

Titiek menyebut produksi susu dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat seluruh ekosistem persusuan agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi.

“Ini tidak bisa seperti ini. Presiden Prabowo mencanangkan bahwa kita harus swasembada susu dan daging sapi. Jadi harus digenjot,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Di sisi lain, Titiek menegaskan impor susu masih dapat dilakukan selama produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, volumenya harus dikendalikan agar tidak mengganggu keberlangsungan peternak lokal.

“Kita tidak ada yang mau impor. Kita semua maunya produksi lokal. Tapi kalau lokalnya belum memenuhi, sementara kita perlu susu untuk anak-anak supaya cerdas, tidak menutup kemungkinan impor. Namun harus dibatasi,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KUTT Suka Makmur Evi Zainal Abidin berharap kunjungan Komisi IV DPR RI dapat memperkuat dukungan kebijakan terhadap koperasi dan peternak. Ia optimistis pemerintah, peternak, koperasi, dan industri dapat membangun ekosistem persusuan nasional yang lebih kuat.

“Kami berani melakukan terobosan dan investasi karena optimistis dengan kepemimpinan Bapak Prabowo. Kami yakin inilah momentum untuk bersama-sama berkontribusi nyata mewujudkan swasembada susu,” jelas Evi. (Bun)

Berita Terbaru

Kasus Penyekapan YTR, DPR Pastikan Negara Tak Tutup Mata

Jakarta, NEWSREAL.id-Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sari Yuliati melakukan kunjungan kemanusiaan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat...

Kasus Gagal Berangkat Umrah Hanania Travel, Ujian Awal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

MAKKAH, NEWSREAL.id — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah langsung mendapatkan ujian berat. Yakni gagal berangkatnya umrah yang menimpa ribuan calon...

Persoalan di Mina Jangan Berulang Tanpa Solusi

MAKKAH,NEWSREAL.id– Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroti persoalan kepadatan jamaah di Mina dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M. Timwas menilai persoalan tersebut tidak...

Kasus Napi Koruptor Ngopi di Kendari, Komisi XIII Curiga Petugas Lapas Disuap

JAKARTA, newsreal.id – Supriadi, napi kasus korupsi yang bersantai nongkrong di kedai kopi bersama petugas rutan viral di media sosial. Sebagai warga binaan Rutan Kelas...

Ketua DPR Ajak Kenaikan Harga Plastik Momen Beralih ke Bahan Alami

JAKARTA,newsreal.id – Naiknya harga plastik di pasaran belakangan ini dikeluhkan oleh masyarakat. Pihak yang pertama kali merasakan langsung kenaikan harga plastik ini adalah pelaku usaha...

Puan Desak Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer Lama Dipercepat

JAKARTA, newsreal.id — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya Negara memberi penghargaan bagi para guru honorer. Terutama bagi guru-guru honorer yang telah lama mengabdi,...

Atalia Praratya Dukung Pembatasan AI Instan dan Medsos untuk Anak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah mulai mengerem akses teknologi digital bagi anak. Kebijakan pembatasan penggunaan AI instan dan media sosial dinilai penting agar generasi muda tidak tumbuh...

Muh Haris Tegaskan SPPG Nakal Akan Ditegur, Dukung Ketat Program Makan Bergizi Gratis

NEWSREAL.ID, KENDAL- Anggota Komisi IX DPR RI, Muhamad Haris menegaskan pihaknya akan memberikan teguran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan operasional sesuai...

Muh Haris Kawal MBG, Pastikan Gizi Anak Sampai ke Akar Rumput

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus menggenjot perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu upayanya lewat sosialisasi langsung...

DPR Nilai Pekerja Kreatif Belum Terlindungi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai kondisi pekerja kreatif di Indonesia masih berada dalam posisi rentan dan belum mendapatkan perlindungan yang...

Muh Haris Tekankan Pentingnya Jamu Aman dan Bermutu

NEWSREAL.ID, TUNTANG- Ratusan warga Tuntang diajak mengenali dan memanfaatkan kekayaan lokal melalui edukasi pembuatan serta penggunaan jamu yang aman dan bermutu. Kegiatan yang digelar Direktorat...

Atalia Kritik Gubernur Jabar, Aturan 1 Kelas 50 Siswa Tak Manusiawi

NEWSREAL.ID, CIMAHI- Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengizinkan pengisian hingga 50 siswa per kelas...

Leave a comment