NEWSREAL.ID, KENDAL- Anggota Komisi IX DPR RI, Muhamad Haris menegaskan pihaknya akan memberikan teguran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan operasional sesuai regulasi pemerintah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan sosialisasi program MBG bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI di GOR Rajawali Sukodono, Kabupaten Kendal, Jumat (13/3/2026). Menurut Haris, dapur SPPG yang terbukti melanggar standar pelayanan maupun ketentuan program akan dikenai sanksi secara bertahap.
“Dapur yang terbukti melanggar standar pelayanan maupun ketentuan program akan dikenai sanksi bertahap mulai dari Surat Peringatan hingga suspend atau penghentian sementara operasional,” ujarnya. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, makanan yang disediakan dalam program MBG harus memenuhi standar gizi serta mengikuti ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia juga mengingatkan agar seluruh pengelola dapur SPPG mematuhi aturan, termasuk dalam pembelian bahan makanan sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. “Jika ada SPPG yang nakal, akan segera kita tertibkan melalui Satgas SPPG,” tegasnya.
Haris juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG karena program tersebut menggunakan anggaran besar dari APBN. “Partisipasi publik sangat penting untuk mengawasi jalannya program MBG agar berjalan sesuai tujuan,” katanya.
Surat Peringatan
Sementara itu, Koordinator BGN Kabupaten Kendal, Muhammad Faris Maulana, mengungkapkan pihaknya telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) pertama kepada kepala SPPG yang terbukti melanggar aturan. Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas laporan dan keluhan terkait layanan SPPG kepada siswa di SMP Negeri 1 Cepiring.
“Per hari ini kami sudah mengeluarkan surat peringatan satu kepada kepala SPPG yang melanggar aturan sebagai tindak lanjut laporan yang kami terima,” jelas Faris.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kendal dari Fraksi PKS, Sulistyo Ari Bowo menyatakan, pihaknya terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait program MBG sekaligus melakukan pengawasan terhadap dapur SPPG.
Menurutnya, hingga saat ini terdapat 103 pengajuan dapur SPPG di Kabupaten Kendal. Namun, baru 101 lokasi yang mendapatkan rekomendasi operasional, sementara dua lokasi lainnya masih dalam tahap kajian. “Beberapa dapur bahkan sudah diberikan surat peringatan agar segera melakukan perbaikan sesuai standar operasional,” pungkasnya. (tb)
Penanganan Karhutla, DPR RI Prioritaskan Keselamatan Petugas dan Langkah Hukum
JAKARTA,NEWSREAL.ID— Sejumlah petugas dan relawan yang gugur saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo meminta pemerintah melakukan...
Soal Dugaan Dokter Perkosa Anaknya, Anggota Komisi IX DPR RI: Kemenkes Harus Tegas, Jangan Hanya Mengecam
JAKARTA,NEWSREAL.ID- Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) bertindak tegas terhadap dokter yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri....
Produksi Susu Baru 20 Persen, Titiek Soeharto Minta Ekosistem Peternakan Diperkuat
PASURUAN,NEWSREAL.ID — Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menilai upaya mewujudkan swasembada susu nasional harus dilakukan secara menyeluruh, tidak sekadar menambah populasi sapi....
Kasus Penyekapan YTR, DPR Pastikan Negara Tak Tutup Mata
Jakarta, NEWSREAL.id-Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sari Yuliati melakukan kunjungan kemanusiaan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat...
Kasus Gagal Berangkat Umrah Hanania Travel, Ujian Awal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
MAKKAH, NEWSREAL.id — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah langsung mendapatkan ujian berat. Yakni gagal berangkatnya umrah yang menimpa ribuan calon...
Persoalan di Mina Jangan Berulang Tanpa Solusi
MAKKAH,NEWSREAL.id– Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroti persoalan kepadatan jamaah di Mina dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M. Timwas menilai persoalan tersebut tidak...
Kasus Napi Koruptor Ngopi di Kendari, Komisi XIII Curiga Petugas Lapas Disuap
JAKARTA, newsreal.id – Supriadi, napi kasus korupsi yang bersantai nongkrong di kedai kopi bersama petugas rutan viral di media sosial. Sebagai warga binaan Rutan Kelas...
Ketua DPR Ajak Kenaikan Harga Plastik Momen Beralih ke Bahan Alami
JAKARTA,newsreal.id – Naiknya harga plastik di pasaran belakangan ini dikeluhkan oleh masyarakat. Pihak yang pertama kali merasakan langsung kenaikan harga plastik ini adalah pelaku usaha...
Puan Desak Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer Lama Dipercepat
JAKARTA, newsreal.id — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya Negara memberi penghargaan bagi para guru honorer. Terutama bagi guru-guru honorer yang telah lama mengabdi,...
Atalia Praratya Dukung Pembatasan AI Instan dan Medsos untuk Anak
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah mulai mengerem akses teknologi digital bagi anak. Kebijakan pembatasan penggunaan AI instan dan media sosial dinilai penting agar generasi muda tidak tumbuh...
Muh Haris Kawal MBG, Pastikan Gizi Anak Sampai ke Akar Rumput
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus menggenjot perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu upayanya lewat sosialisasi langsung...
DPR Nilai Pekerja Kreatif Belum Terlindungi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai kondisi pekerja kreatif di Indonesia masih berada dalam posisi rentan dan belum mendapatkan perlindungan yang...
