Muh Haris Tegaskan SPPG Nakal Akan Ditegur, Dukung Ketat Program Makan Bergizi Gratis

NEWSREAL.ID, KENDAL- Anggota Komisi IX DPR RI, Muhamad Haris menegaskan pihaknya akan memberikan teguran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan operasional sesuai regulasi pemerintah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan sosialisasi program MBG bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI di GOR Rajawali Sukodono, Kabupaten Kendal, Jumat (13/3/2026). Menurut Haris, dapur SPPG yang terbukti melanggar standar pelayanan maupun ketentuan program akan dikenai sanksi secara bertahap.

“Dapur yang terbukti melanggar standar pelayanan maupun ketentuan program akan dikenai sanksi bertahap mulai dari Surat Peringatan hingga suspend atau penghentian sementara operasional,” ujarnya. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, makanan yang disediakan dalam program MBG harus memenuhi standar gizi serta mengikuti ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia juga mengingatkan agar seluruh pengelola dapur SPPG mematuhi aturan, termasuk dalam pembelian bahan makanan sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. “Jika ada SPPG yang nakal, akan segera kita tertibkan melalui Satgas SPPG,” tegasnya.

Haris juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG karena program tersebut menggunakan anggaran besar dari APBN. “Partisipasi publik sangat penting untuk mengawasi jalannya program MBG agar berjalan sesuai tujuan,” katanya.

Surat Peringatan

Sementara itu, Koordinator BGN Kabupaten Kendal, Muhammad Faris Maulana, mengungkapkan pihaknya telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) pertama kepada kepala SPPG yang terbukti melanggar aturan. Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas laporan dan keluhan terkait layanan SPPG kepada siswa di SMP Negeri 1 Cepiring.

“Per hari ini kami sudah mengeluarkan surat peringatan satu kepada kepala SPPG yang melanggar aturan sebagai tindak lanjut laporan yang kami terima,” jelas Faris.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kendal dari Fraksi PKS, Sulistyo Ari Bowo menyatakan, pihaknya terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait program MBG sekaligus melakukan pengawasan terhadap dapur SPPG.

Menurutnya, hingga saat ini terdapat 103 pengajuan dapur SPPG di Kabupaten Kendal. Namun, baru 101 lokasi yang mendapatkan rekomendasi operasional, sementara dua lokasi lainnya masih dalam tahap kajian. “Beberapa dapur bahkan sudah diberikan surat peringatan agar segera melakukan perbaikan sesuai standar operasional,” pungkasnya. (tb)