Muh Haris Apresiasi Penyaluran BSU, Tegaskan Perlindungan Pekerja

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut positif kebijakan pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025. Anggota Komisi IX DPR RI, Muhammad Haris menilai, program ini merupakan langkah konkret dalam menjaga daya beli pekerja sekaligus wujud keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.

“Kami mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan respons cepat Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ini bentuk kepedulian terhadap pekerja yang menjadi pilar utama ekonomi nasional,” ujar Haris di Jakarta, kemarin.

BSU 2025 diberikan kepada pekerja dan buruh dengan nominal sebesar Rp600 ribu per orang ini diharapkan dapat menjadi bantalan sosial di tengah pemulihan ekonomi. Menurut Haris, program ini sangat berarti bagi pekerja sektor formal yang terdampak situasi ekonomi global.

Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada validasi data yang akurat, distribusi yang efisien, dan pengawasan yang ketat agar tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan.

“BSU ini harus benar-benar menjangkau mereka yang berhak. Ini bukan hanya soal bantuan sementara, tetapi juga bagian dari perlindungan yang adil bagi tenaga kerja Indonesia,” tegas legislator asal Dapil I Jawa Tengah (Kota/Kab Semarang, Kendal dan Salatiga) ini.

Pihaknya secara konsisten mendorong kebijakan yang berpihak pada buruh dan pekerja. Fraksinya juga berharap, BSU bisa menjadi pintu masuk menuju sistem perlindungan ketenagakerjaan yang lebih kuat dan berkelanjutan, bukan sekadar respons sesaat terhadap tekanan ekonomi.

Jangka Panjang

“Kami mendorong agar BSU dikembangkan menjadi bagian dari strategi jangka panjang, agar pekerja mendapatkan jaminan sosial yang berkelanjutan dan tidak hanya mengandalkan bantuan temporer,” katanya.

PKS, kata Haris, tak hanya mengapresiasi program ini sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga mendorong agar BSU menjadi bagian dari sistem perlindungan ketenagakerjaan yang berkelanjutan. Haris berharap langkah afirmatif ini menjadi pintu masuk untuk reformasi sistemik dalam perlindungan sosial dan ketenagakerjaan di Indonesia.

“Kami di PKS akan terus mengawal kebijakan yang pro-pekerja. BSU harus dikembangkan ke arah skema perlindungan jangka panjang, agar pekerja tidak hanya terlindungi saat krisis, tetapi juga dalam jangka waktu ke depan,” ujarnya.

Lebih jauh dirinya berharap, program seperti BSU ini juga bisa menginspirasi sektor swasta untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja sebagai mitra sejati dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan inklusif. (tb)