NEWSREAL.ID, JAKARTA- Juru bicara mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Anna Hasbi, menegaskan bahwa pembagian tambahan kuota haji reguler dan khusus untuk tahun 2024 telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penegasan ini disampaikan Anna saat mendampingi Yaqut memenuhi panggilan klarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/8), di Gedung Merah Putih, Jakarta. “Pembagian kuota haji itu sudah dilaksanakan menurut Undang-undang. Prosesnya panjang dan melibatkan banyak pihak, termasuk agen penyelenggara haji dan umrah,” kata Anna.
Ia juga memastikan bahwa mantan Menteri Agama tersebut akan kooperatif mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berlangsung di KPK. “Kehadiran Gus Yaqut hari ini adalah bentuk itikad baik sebagai warga negara yang taat hukum,” ujarnya.
Yaqut dimintai klarifikasi seiring munculnya dugaan penyimpangan dalam pembagian tambahan kuota haji sebesar 20.000 jemaah untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Tambahan kuota tersebut merupakan hasil diplomasi Presiden Joko Widodo dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al-Saud, pada Oktober 2023 lalu.
Sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji Indonesia dibagi menjadi 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Tidak Proposional
Namun demikian, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut pihaknya menemukan indikasi bahwa realisasi pembagian kuota justru dilakukan secara tidak proporsional, yakni 50:50. KPK tengah menelusuri apakah ada pelanggaran hukum, aliran dana, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses tersebut.
“Kami akan mendalami prosesnya, alur perintahnya, serta potensi penyimpangan dalam distribusi kuota dan dana yang mungkin timbul dari pembagian tersebut,” kata Asep. Sebagai perbandingan, sebelum penambahan, kuota haji reguler Indonesia adalah 203.320 jemaah, dan kuota haji khusus 17.680 jemaah.
Dengan tambahan kuota sebesar 20.000, seharusnya terjadi penambahan 18.400 untuk haji reguler dan 1.600 untuk haji khusus, sehingga total menjadi 221.720 dan 19.280 jemaah. Namun pola pembagian yang menyimpang dari ketentuan itulah yang kini menjadi fokus penyelidikan KPK. (tb)
Dalam Sejarah Dugaan Penyadapan Terungkap, Ketum G-Nesia: Jangan Korbankan Kepercayaan Publik Terhadap Polri
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Ketua Umum Gen Emas Indonesia (G-Nesia), Diah Warih Anjari atau yang akrab disapa Diwa, menilai pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah...
Diusulkan, TGPF soal penggeledahan Ponpes Sukoharjo
JAKARTA,NEWSREAL.ID– Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen untuk mencari titik terang terkait penggeledahan di Pondok Pesantren (Ponpes)...
Komnas HAM Desak Pemulihan Psikologis Santriwati Pesantren Sukoharjo
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemulihan psikologis bagi santriwati, ustazah, dan balita yang diduga mengalami trauma akibat penggeledahan aparat di...
243 Orang dan 13 Korporasi jadi Tersangka Karhutla, Ini Penjelasan Kapolri
JAKARTA,NEWSREAL.ID– Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan sebanyak 243 orang dan 13 korporasi menjadi tersangka dalam kasus kebakaran hutan...
Heboh Temuan Ombusmand RI di Lapas Cibinong, Diah Warih: Keadilan Tak Boleh Mengenal Kasta di Balik Jeruji
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Keadilan tidak boleh mengenal kasta, termasuk di balik jeruji besi. Prinsip itulah yang ditegaskan Founder Diwa Foundation Diah Warih Anjari dalam menyoroti hasil...
Temuan Ombudsman dan Kementerian Imipas di Lapas Cibinong Berbeda, Komisi XIII : Harus Diusut Tuntas
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta perbedaan hasil pemeriksaan Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Lapas Kelas...
Terkait Proyek Dinas PUTR, KPK Gelar OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara
JAKARTA,NEWSREAL.ID– Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena menjadi bupati yang ditarget Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkini. Sirajudin terkait dugaan korupsi...
Tersangka Kasus Pedagang Cermin Tewas di Pejompongan Ditetapkan, Diwa: Isu Anggota GRIB Terlibat Hoaks
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Misteri kasus meninggalnya pedagang cermin di kawasan Pejompongan memasuki babak baru. Kepolisian telah menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Perkembangan ini sekaligus menjadi penegasan...
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Tewasnya Pedagang Cermin di Pejompongan
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan yang menyebabkan tewasnya pedagang cermin Bambang Setiawan (59) di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat....
Polri Ungkap 72 Tersangka Karhutla, Ditangani Sembilan Polda
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Jajaran Polri telah menerbitkan 89 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla di sembilan Polda, yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi,...
Tangis Pilu Anak Terduga Pencuri Ayam yang Tewas Dikeroyok Massa di Tabanan
TABANAN, NEWSREAL.com-Suara tangis seorang bocah perempuan yang terus memanggil ayahnya menjadi potret paling memilukan dari peristiwa pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial KD di Banjar Dinas...
DPR Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Penyekapan oleh Oknum Polisi di Jateng
JAKARTA, NEWSREAL.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI soroti kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial M (30), warga Cirebon, Jawa Barat (Jabar)....
