Jubir Yaqut: Pembagian Kuota Haji Tambahan Telah Sesuai Undang-Undang

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Juru bicara mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Anna Hasbi, menegaskan bahwa pembagian tambahan kuota haji reguler dan khusus untuk tahun 2024 telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penegasan ini disampaikan Anna saat mendampingi Yaqut memenuhi panggilan klarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/8), di Gedung Merah Putih, Jakarta. “Pembagian kuota haji itu sudah dilaksanakan menurut Undang-undang. Prosesnya panjang dan melibatkan banyak pihak, termasuk agen penyelenggara haji dan umrah,” kata Anna.

Ia juga memastikan bahwa mantan Menteri Agama tersebut akan kooperatif mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berlangsung di KPK. “Kehadiran Gus Yaqut hari ini adalah bentuk itikad baik sebagai warga negara yang taat hukum,” ujarnya.

Yaqut dimintai klarifikasi seiring munculnya dugaan penyimpangan dalam pembagian tambahan kuota haji sebesar 20.000 jemaah untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Tambahan kuota tersebut merupakan hasil diplomasi Presiden Joko Widodo dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al-Saud, pada Oktober 2023 lalu.

Sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji Indonesia dibagi menjadi 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Tidak Proposional

Namun demikian, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut pihaknya menemukan indikasi bahwa realisasi pembagian kuota justru dilakukan secara tidak proporsional, yakni 50:50. KPK tengah menelusuri apakah ada pelanggaran hukum, aliran dana, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses tersebut.

“Kami akan mendalami prosesnya, alur perintahnya, serta potensi penyimpangan dalam distribusi kuota dan dana yang mungkin timbul dari pembagian tersebut,” kata Asep. Sebagai perbandingan, sebelum penambahan, kuota haji reguler Indonesia adalah 203.320 jemaah, dan kuota haji khusus 17.680 jemaah.

Dengan tambahan kuota sebesar 20.000, seharusnya terjadi penambahan 18.400 untuk haji reguler dan 1.600 untuk haji khusus, sehingga total menjadi 221.720 dan 19.280 jemaah. Namun pola pembagian yang menyimpang dari ketentuan itulah yang kini menjadi fokus penyelidikan KPK. (tb)