Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Berita Daerah

Drama Pemakzulan Bupati Pati Berakhir Antiklimaks, DPRD Pilih Jalan Damai

Tim Redaksi, Newsreal.id
Sabtu, 1 November 2025 15:32 WIB
Drama Pemakzulan Bupati Pati Berakhir Antiklimaks, DPRD Pilih Jalan Damai
NEWSREAL.ID - SIDANG PARIPURNA: Pimpinan DPRD Pati memimpin rapat paripurna penyampaikan kesimpulan hak angket, Jumat (31/10). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, PATI- Upaya pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, resmi kandas. Mayoritas anggota DPRD Pati memilih tidak melanjutkan proses pemakzulan dan hanya merekomendasikan perbaikan kinerja kepada sang bupati.

Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna penyampaian hasil Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket di Gedung DPRD Pati, Jumat (31/10). Dari 49 anggota dewan yang hadir, 36 di antaranya sepakat bahwa Sudewo cukup diberi rekomendasi perbaikan tanpa harus dimakzulkan.

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menjelaskan, dalam rapat paripurna tersebut muncul dua opsi utama. Pertama, pemakzulan Bupati Pati yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan, dan rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yaitu Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar.

“Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” kata Ali.

Tutup Proses

Dengan hasil itu, DPRD Pati resmi menutup proses pemakzulan terhadap Bupati Sudewo. Rekomendasi dewan selanjutnya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

Ali menegaskan tidak ada intervensi maupun rekayasa politik dalam proses ini. Ia menyebut seluruh tahapan sudah dijadwalkan dan dijalankan secara terbuka.

“Apa pun hasilnya, itu sah menurut undang-undang. Kami menghargai sikap tiap fraksi, dan kalau pun ada kritik, kami siap menerimanya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Sudewo telah berkomitmen memperbaiki kinerja pemerintahannya. DPRD pun akan terus mengawasi realisasi komitmen tersebut melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

Pansus Hak Angket DPRD Pati sendiri bekerja sejak 13 Agustus 2025, menelusuri 12 dugaan pelanggaran dalam kebijakan Bupati Sudewo. Beberapa di antaranya terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD Pati, hingga pengelolaan Baznas yang dinilai tidak netral.

Isu lain yang juga disorot yakni pengadaan barang dan jasa, proyek infrastruktur, layanan publik yang dinilai mempersulit masyarakat, hingga penggantian slogan daerah yang dianggap menimbulkan keresahan publik. (tb)

Berita Terbaru

Kanwil Kemenkum Jateng Gaspol Kawal Perda Berkualitas

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Tengah terus memperkuat perannya dalam mengawal lahirnya regulasi daerah yang berkualitas, harmonis, dan aplikatif. Upaya tersebut...

Puluhan Siswa SMA 2 Kudus Diduga Keracunan MBG

NEWSREAL.ID, KUDUS- Pemerintah Kabupaten Kudus bersama TNI dan Polri bergerak cepat menangani dugaan keracunan massal yang dialami 70 siswa SMA Negeri 2 Kudus usai menyantap...

Longsor Cisarua Telan 17 Korban Jiwa, Identifikasi Masih Berjalan

NEWSREAL.ID, BANDUNG BARAT- Bencana tanah longsor yang melanda Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menewaskan sedikitnya 17 orang. Hingga Minggu (25/1), Badan...

Menko PMK: Negara Hadir Tangani Longsor Cisarua

NEWSREAL.ID, BANDUNG BARAT- Pemerintah pusat memastikan penanganan bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, berjalan terkoordinasi dan menyeluruh. Seluruh sumber daya...

250 Personel SAR Dikerahkan Cari 80 Korban Longsor Cisarua

NEWSREAL.ID, BANDUNG BARAT- Operasi pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, memasuki hari kedua dengan kekuatan besar. Ratusan personel terlatih diterjunkan guna mempercepat...

KemenPPPA Fokus Lindungi Perempuan dan Anak Pasca Longsor Cisarua

NEWSREAL.ID, BANDUNG BARAT- Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan keselamatan dan pemulihan kelompok rentan pascabencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Perempuan dan anak menjadi...

Meski Dapat Hibah, Keraton Solo Akui Masih Tombok

NEWSREAL.ID, SURAKARTA- Di balik kemegahan tradisi dan ritual adat yang terus dijaga, Keraton Kasunanan Surakarta ternyata masih bergulat dengan persoalan pembiayaan. Bantuan pemerintah dinilai belum...

Longsor Cisarua Timbun Permukiman, 82 Warga Masih Dicari

NEWSREAL.ID, BANDUNG- Hujan deras yang mengguyur kawasan pegunungan Bandung Barat kembali memicu bencana mematikan. Lereng Gunung Burangrang longsor, Sabtu (24/1/2026) dini hari dan menimbun permukiman...

Musim Baratan Memuncak, HNSI Jateng Ingatkan Nelayan Utamakan Keselamatan

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Ketua Umum DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, Bambang Wuragil mengimbau seluruh nelayan di wilayah Jawa Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan dan...

SK Keraton Solo Diprotes, Kubu PB XIV Purbaya Ancam Gugat Fadli Zon ke PTUN

NEWSREAL.ID, SURAKARTA- Polemik penunjukan pelaksana pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta kian memanas. Pihak SISKS Pakubuwana (PB) XIV Purbaya resmi melayangkan surat keberatan atas terbitnya Surat Keputusan...

Ricuh di Keraton Solo Berujung Laporan Polisi, Dua Aduan Masuk ke Polresta

NEWSREAL.ID, SURAKARTA- Keributan yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta berbuntut panjang. Polresta Solo menerima dua aduan dari pihak berbeda terkait insiden ricuh yang terjadi saat...

Keraton Solo Panas Lagi, Dua Kubu Ribut Saat Menteri Fadli Zon Hadir

NEWSREAL.ID, SURAKARTA- Suasana Keraton Surakarta kembali memanas. Dua kubu yang sama-sama mengklaim tahta kerajaan terlibat adu mulut di hadapan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Minggu (18/1/2026)....

Leave a comment