Atalia Kritik Gubernur Jabar, Aturan 1 Kelas 50 Siswa Tak Manusiawi

NEWSREAL.ID, CIMAHI- Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengizinkan pengisian hingga 50 siswa per kelas di sekolah negeri jenjang SMA/SMK.

Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah ini dinilai tidak realistis dan membebani guru maupun siswa.

“Saya banyak menerima curhat dari para guru di daerah pemilihan saya. Mereka mengeluhkan beratnya mengelola 50 anak dalam satu kelas. Padahal 25 siswa saja sudah sangat menantang,” ujar Atalia saat ditemui di Kota Cimahi, Kamis (31/7).

Atalia, yang juga istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut, batas maksimal ideal berdasarkan aturan Kemendikbudristek adalah 36 siswa per kelas. Melebihi itu, kata dia, berpotensi mengurangi kualitas pembelajaran dan kenyamanan siswa.

“Dengan jumlah sebanyak itu, anak-anak akan duduk berhimpitan. Banyak meja sekolah yang bahkan tidak layak, dan postur anak-anak kita tidak semua cukup untuk duduk tiga orang di satu meja,” imbuhnya.

Ia membandingkan kondisi ini dengan sekolah rakyat milik Kementerian Sosial, seperti SRMP 08 Cimahi, yang menerapkan rasio 25 siswa per kelas. “Kalau memang tujuannya ingin menyelamatkan anak-anak dari putus sekolah, bisa juga melibatkan sekolah swasta. Diskusikan juga dengan para guru,” tegas politikus Golkar tersebut.

Kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel) hingga 50 siswa ini menuai polemik di kalangan sekolah swasta. Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) SMK Jawa Barat, Ade Hendriana, menyebut kebijakan tersebut tidak adil dan ugal-ugalan.

“Akibatnya, keterisian siswa di sekolah swasta hanya 30 persen tahun ini. Kami tidak menolak tujuan mulia Kepgub ini, tapi minta dilibatkan dan diberikan solusi konkret. Pemerintah bisa membantu subsidi bagi siswa miskin agar bersekolah di swasta,” ujar Ade dalam rapat bersama DPRD Jabar, Selasa (8/7).

Wilayah Padat

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan diterapkan secara merata, melainkan hanya di wilayah padat penduduk yang memiliki jumlah besar keluarga tidak mampu.

“Kami hanya tambah rombel di daerah yang dekat dengan kantong keluarga miskin, berdasarkan data Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM). Jumlahnya sekitar 61 ribu,” jelasnya.

Purwanto menegaskan bahwa masih banyak siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, bahkan setelah penambahan rombel. “Kita punya sekitar 700 ribu lulusan, tapi masih ada 400 ribu yang tidak tertampung. Artinya, sekolah swasta tetap punya ruang besar,” ujarnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Jabar menyiapkan pembangunan 661 ruang kelas baru (RKB) dan 15 unit sekolah baru (USB) untuk jenjang SMA/SMK. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp300 miliar, mencakup pembangunan gedung, mebel, dan fasilitas toilet. (tb)