Menko PMK: Negara Hadir Tangani Longsor Cisarua

NEWSREAL.ID, BANDUNG BARAT- Pemerintah pusat memastikan penanganan bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, berjalan terkoordinasi dan menyeluruh. Seluruh sumber daya negara dikerahkan untuk penyelamatan korban, perlindungan pengungsi, hingga pencegahan bencana lanjutan.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pemerintah mengawal penuh penanganan longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dengan prioritas utama penyelamatan jiwa serta percepatan pencarian puluhan warga yang masih dilaporkan hilang.

Pratikno mengatakan, hingga saat ini operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan secara intensif. Sekitar 83 warga dilaporkan masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. “Prioritas utama saat ini adalah penyelamatan jiwa. Operasi SAR dilakukan 24 jam non-stop karena masih ada warga yang belum ditemukan,” kata Pratikno di Bandung Barat, Minggu, (25/1/2026).

Ia menjelaskan, penanganan bencana longsor dilakukan melalui lima kluster utama agar seluruh aspek penanggulangan berjalan efektif dan terintegrasi. Kluster pertama adalah pencarian dan pertolongan (SAR) yang dikoordinasikan Basarnas, dengan dukungan TNI, Polri, BPBD, BNPB, serta relawan.

Pos Medis

Kluster kedua adalah kesehatan, dengan pengoperasian pos-pos layanan medis selama 24 jam. Pos kesehatan tersebut didukung ambulans, sistem rujukan siaga, serta layanan trauma healing bagi para korban terdampak.

Selanjutnya, kluster logistik bertugas memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi, mulai dari bahan pangan, makanan siap saji, hingga perlengkapan penunjang seperti selimut dan kebutuhan darurat lainnya.

Pratikno juga menyebut adanya kluster perlindungan sosial yang melibatkan Kementerian Sosial, Dinas Sosial, serta BPBD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat untuk mendampingi korban dan keluarga terdampak.

“Kluster terakhir adalah kluster infrastruktur yang fokus pada pencegahan bencana susulan serta penyediaan fasilitas pendukung bagi warga terdampak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pratikno mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah melakukan pembahasan bersama Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bandung Barat terkait rencana relokasi warga dari wilayah rawan, termasuk percepatan identifikasi lahan yang dinilai aman.

“Bapak Wakil Presiden juga telah membahas rencana relokasi dan percepatan identifikasi lahan aman untuk meminimalkan risiko bencana susulan,” kata Pratikno.