Musim Baratan Memuncak, HNSI Jateng Ingatkan Nelayan Utamakan Keselamatan

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Ketua Umum DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, Bambang Wuragil mengimbau seluruh nelayan di wilayah Jawa Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan jiwa di tengah kondisi cuaca ekstrem yang masih melanda perairan Indonesia, khususnya di wilayah Pantura dan selatan Jawa.

Bambang menegaskan, fenomena gelombang tinggi dan angin kencang yang terjadi saat ini bukan kondisi biasa, melainkan dampak dari puncak musim baratan yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga Februari 2026.

Situasi tersebut, kata dia, membawa risiko besar bagi keselamatan nelayan apabila tetap memaksakan diri melaut. “Kami mengimbau dengan sangat kepada seluruh nelayan, baik nelayan kecil, menengah, maupun nelayan tradisional, agar tidak memaksakan diri melaut ketika kondisi gelombang tinggi dan angin kencang masih terjadi. Keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama di atas segalanya,” tegas Bambang.

Ia menyebutkan, kondisi cuaca ekstrem yang saat ini dirasakan nelayan di Kabupaten Batang, Surabaya, dan sejumlah wilayah pesisir lainnya juga terjadi hampir merata di perairan Jawa Tengah. Ombak tinggi, arus laut yang tidak menentu, serta angin kencang berpotensi memicu kecelakaan laut, kerusakan kapal, hingga risiko korban jiwa.

Bambang menilai langkah HNSI Kabupaten Batang yang mengimbau sekitar 10 ribu nelayan untuk menghentikan sementara aktivitas melaut merupakan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Menurutnya, imbauan tersebut mencerminkan kepedulian organisasi nelayan terhadap keselamatan anggotanya di tengah tekanan ekonomi yang berat.

“Kami sangat memahami bahwa keputusan berhenti melaut bukan hal mudah bagi nelayan. Nelayan hidup dari laut, dan ketika tidak melaut, otomatis tidak ada penghasilan. Namun, dalam kondisi cuaca ekstrem seperti sekarang, keselamatan harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi,” ujarnya.

Posisi Dilematis

Bambang mengakui, situasi ini menempatkan nelayan pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, izin berlayar secara administratif masih dibuka oleh Syahbandar Perikanan. Namun di sisi lain, risiko cuaca ekstrem membuat aktivitas melaut menjadi sangat berbahaya.

“Ini memang dilema yang berat. Nelayan tidak punya gaji tetap seperti pekerja formal. Penghasilan mereka 100 persen bergantung pada hasil laut. Tapi kami terus mengingatkan, kehilangan penghasilan masih bisa dicari solusinya, sementara kehilangan nyawa tidak bisa digantikan dengan apa pun,” katanya.

Ia mendorong nelayan untuk memanfaatkan masa jeda melaut dengan melakukan perbaikan kapal, alat tangkap, serta perlengkapan keselamatan. Selain itu, Bambang juga mengapresiasi langkah nelayan di sejumlah daerah yang mengalihkan sementara aktivitas ekonomi ke sektor lain, seperti usaha pengolahan hasil laut, UMKM berbasis perikanan, hingga pekerjaan informal di darat.

Menurut Bambang, kondisi cuaca ekstrem yang kian sering terjadi menjadi alarm serius bagi semua pihak, khususnya pemerintah pusat dan daerah, untuk memperkuat perlindungan bagi nelayan. Ia menegaskan, nelayan merupakan kelompok pekerja dengan tingkat risiko kerja yang sangat tinggi, namun masih minim perlindungan sosial.

“Kami mendorong pemerintah untuk memperluas dan memastikan kepesertaan asuransi nelayan benar-benar dirasakan manfaatnya. Asuransi ini penting agar nelayan dan keluarganya memiliki rasa aman ketika menghadapi risiko kerja di laut,” jelasnya.

Selain perlindungan sosial, Bambang juga menyoroti pentingnya penyediaan infrastruktur pendukung, seperti SPBU khusus nelayan, yang dapat menjamin akses BBM bersubsidi secara mudah dan tepat sasaran. Menurutnya, ketersediaan BBM yang terjangkau akan sangat membantu nelayan ketika kondisi cuaca mulai membaik dan aktivitas melaut kembali normal.

ak hanya itu, ia juga mendorong penguatan sistem peringatan dini cuaca ekstrem, edukasi berkelanjutan kepada nelayan, serta pemanfaatan teknologi keselamatan melaut. Bambang menilai, penggunaan teknologi pelacak kapal, sistem komunikasi darurat, dan informasi cuaca berbasis digital harus terus dikembangkan agar risiko di laut dapat ditekan.

“Edukasi tentang cuaca, mitigasi gelombang tinggi, dan penggunaan teknologi keselamatan harus terus dilakukan. Nelayan harus dibekali pengetahuan yang cukup agar tidak hanya bergantung pada pengalaman, tetapi juga data dan informasi yang akurat,” ujarnya.

Bambang mengingatkan, Jateng merupakan provinsi dengan jumlah nelayan terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat lebih dari 254 ribu nelayan di Jawa Tengah yang menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan dan perikanan.

Angka tersebut menunjukkan betapa strategisnya peran nelayan bagi ketahanan pangan nasional. “Nelayan adalah pahlawan protein bagi bangsa ini. Mereka menopang kebutuhan pangan masyarakat, bahkan di tengah risiko dan ketidakpastian. Karena itu, negara tidak boleh abai terhadap keselamatan dan kesejahteraan nelayan,” tegas Bambang.

Di akhir pernyataannya, Bambang mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, mahasiswa, hingga sektor swasta dan pengembang teknologi, untuk bersinergi dalam melindungi nelayan di tengah ancaman cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi.

“Keselamatan nelayan tidak bisa ditunda dan tidak bisa ditawar. Kami berharap ada kolaborasi nyata dan berkelanjutan agar nelayan bisa bekerja dengan aman, bermartabat, dan sejahtera,” pungkasnya. (tb)