Kanwil Kemenkum Jateng Gaspol Kawal Perda Berkualitas

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Tengah terus memperkuat perannya dalam mengawal lahirnya regulasi daerah yang berkualitas, harmonis, dan aplikatif.

Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Semarang, Kamis (29/1/2026). Rapat koordinasi bertema “Sinergi dan Penguatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah” ini dihadiri jajaran pemerintah daerah, DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah, serta unsur perangkat daerah terkait.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo menegaskan, pembentukan Perda dan Perkada merupakan instrumen kunci dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga harus disusun secara cermat dan terkoordinasi sejak tahap awal.

“Kanwil Kemenkum Jateng berkomitmen penuh memfasilitasi pemerintah daerah dan DPRD agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya taat asas, tetapi juga implementatif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Heni.

Ia juga mengapresiasi capaian Kanwil Kemenkum Jawa Tengah yang meraih Peringkat II Legislasi Awards Kantor Wilayah Kementerian Hukum Golongan II Tahun 2025. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan legislasi daerah.

Sepanjang tahun 2025, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah mencatat telah menangani 2.094 permohonan harmonisasi Raperda dan Raperkada dari 36 kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Seluruh permohonan tersebut diselesaikan dengan terbitnya surat selesai harmonisasi.

“Capaian ini tidak lepas dari kolaborasi yang solid dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. Ke depan, kami mendorong penyamaan persepsi sejak tahap perencanaan agar proses harmonisasi berjalan lebih cepat dan efektif,” katanya.

Tepat Waktu

Heni menekankan, Kanwil Kemenkum berperan sebagai fasilitator, sehingga diharapkan tidak lagi terjadi pengembalian dokumen dan seluruh rancangan regulasi dapat diselesaikan tepat waktu sesuai batas maksimal lima hari kerja.

Ia juga menyoroti pentingnya tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi Perda maupun Perkada oleh pemerintah daerah. Responsivitas tersebut menjadi salah satu indikator penilaian kinerja daerah, termasuk dalam Indeks Reformasi Hukum (IRH).

“Pada penilaian IRH 2025, sebanyak 33 pemerintah daerah di Jawa Tengah meraih nilai AA atau istimewa, dan tiga daerah memperoleh nilai A atau sangat baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Delmawati menjelaskan, rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor, menyamakan mekanisme pembentukan produk hukum daerah, serta mendorong keterlibatan Kanwil Kemenkum sejak awal penyusunan Raperda dan Raperkada.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. Kepala Biro Hukum Haerudin memaparkan materi terkait analisis dan evaluasi produk hukum daerah, sementara Sri Wahyuningsih, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, menyampaikan materi pengawasan produk hukum daerah.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, pemerintah daerah, dan DPRD untuk menghadirkan regulasi daerah yang tertib, berkualitas, serta memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. (tb)