Nasional

KLH Soroti 68 Korporasi dalam Bencana Hidrometeorologi Sumatera

Tim Redaksi, Admin
Selasa, 27 Januari 2026 16:12 WIB
KLH Soroti 68 Korporasi dalam Bencana Hidrometeorologi Sumatera
NEWSREAL.ID - PASCABANJIR: Kondisi Kota Lintang Bawah, Kabupaten Aceh Tamiang pascabanjir bandang yang menerjang tiga provinsi di Sumatera. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Deretan bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas industri. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menilai kepatuhan perusahaan menjadi kunci penting dalam menekan dampak lingkungan yang berulang.

Sebanyak 68 perusahaan di tiga provinsi di Sumatra kini berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyusul penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, pengawasan dilakukan untuk memastikan tanggung jawab unit usaha terhadap kondisi lingkungan di wilayah terdampak bencana.

“Dilakukan pengawasan terhadap sebanyak 68 perusahaan, yang 50 lagi sedang dalam pelaporan pada kami untuk kemudian kita proyeksikan di akhir, awal, atau pertengahan Februari, seluruh kegiatan unit usaha yang ada di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat telah selesai dilakukan verifikasi lapangan,” ujar Hanif dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin, (26/1/2026).

Sanksi Administratif

Dari total tersebut, pengawasan mencakup 31 perusahaan di Aceh, 15 perusahaan di Sumatera Utara, serta 22 perusahaan di Sumatera Barat. Seluruh perusahaan telah dikenakan sanksi administrasi berupa kewajiban melakukan audit lingkungan.

Hanif menjelaskan, audit lingkungan wajib diselesaikan paling lambat tiga bulan sejak sanksi diterbitkan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat instrumen perizinan lingkungan dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.

“Jika tidak bisa dipenuhi, maka opsi berikutnya adalah pencabutan izin. Bahkan dapat berlanjut pada pengenaan sanksi pidana lingkungan hidup,” tegasnya. Dalam penanganan bencana hidrometeorologi, KLH menempuh pendekatan penegakan hukum secara berjenjang dengan berbasis pembuktian ilmiah. Setiap proses diawali dengan kajian spasial dan verifikasi lapangan yang didukung data berbasis sains.

“Semua penegakan hukum di KLH selalu diawali kajian ilmiah. Tanpa dasar itu, penindakan akan lemah dan mudah dipatahkan dalam praktik,” kata Hanif. KLH menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan lingkungan berjalan seimbang dengan aktivitas ekonomi, guna menekan risiko bencana dan melindungi keselamatan masyarakat. (tb)

Berita Terbaru

Kunjungi Indonesia, Presiden Jerman Dipameri Kerukunan Umat Beragama

JAKARTA,NEWSREAL.id — Indonesia menampilkan salah satu praktik baik kerukunan antar umat beragama kepada Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier dan Ibu Negara Elke Büdenbender saat...

Modernisasi Stasiun Gambir dan Penanganan Perlintasan Sebidang Fokus PT KAI

JAKARTA, NEWSREAL.id – Pengembangan sektor perkeretaapian nasional, mulai dari modernisasi stasiun hingga peningkatan keselamatan perjalanan kereta api disorot. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian itu saat...

Harga BBM Subsidi tidak Naik, Ini Penjelasan Pertamina

JAKARTA, NEWSREAL.id – Harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan. Pimpinan PT Pertamina menyatakan hal tersebut di media sosial. Baca Juga Bahlil:...

Laporan DEN, Survei MBG Tunjukkan Dampak Positif bagi UMKM

JAKARTA,NEWSREAL.id – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan...

Pembangunan Giant Sea Wall-Pelabuhan, Pemerintah RI Gaet Rusia

JAKARTA,NEWSREAL.id – Pemerintah RI mengkampanyekan pembangunan Giant Sea Wall yang menjadi salah satu agenda strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Indonesia juga...

Staf Khusus Menag RI di Vesak Festival 2026: Doakan Presiden Prabowo Jaga Perdamaian dan Kerukunan Bangsa

JAKARTA,NEWSREAL.id— Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar mengajak seluruh umat menjaga kerukunan, persatuan, dan semangat kebangsaan. Dalam acara “Sanghadana Vesak Festival 2026” yang diselenggarakan Young...

Cetak Sejarah, Kemenag Lantik 15 Perempuan sebagai Kepala KUA

JAKARTA,NEWSREAL.id– Baru-baru ini sejarah dicatat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian yang dipimpin Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA baru saja mengangkat belasan pejabatnya ke...

Pelaksanaan Program MBG, Presiden Prabowo : Tekankan Integritas dan Akuntabilitas

BOGOR, NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan...

Pimpinan BGN Diganti, Ketum G-Nesia : Program MBG Butuh Sentuhan Pemimpin Perempuan

SOLO,NEWSREAL.id – Lonceng pertanda bersih-bersih di institusi Badan Gizi Nasional (BGN) sudah dibunyikan Presiden Prabowo Subianto melalui pengumuman yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi...

Presiden Prabowo Benahi BGN, Ketua dan Wakil Ketua Dicopot

JAKARTA,NEWSREAL.id- Presiden Prabowo Subianto membenahi Badan Gizi Nasional. Ketua dan Wakil Ketua BGN copot dan digantikan yang baru. “Bapak presiden mengambil keputusan untuk lakukan pergantian...

Kunjungan Presiden ke Luar Negeri Dikritik, Seskab Teddy : Terpenting Hasil Konkretnya

JAKARTA,NEWSREAL.id – Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya pasang badan guna menangkis serang dari berbagai pihak terkait kunjungan Kepala Negara Bersama rombongan ke luar negeri....

12 Kloter Diberangkatkan ke Tanah Air, Kemenhaj : Zamzam sudah Disiapkan”

JAKARTA,NEWSREAL.id — Awal Juni 2026 mulai memasuki fase kepulangan gelombang pertama jamaah haji ke Tanah Air. Pemulangan dilakukan secara berjenjang melalui Bandara Internasional King Abdul...