NEWSREAL.ID, JAKARTA- Deretan bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas industri. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menilai kepatuhan perusahaan menjadi kunci penting dalam menekan dampak lingkungan yang berulang.
Sebanyak 68 perusahaan di tiga provinsi di Sumatra kini berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyusul penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, pengawasan dilakukan untuk memastikan tanggung jawab unit usaha terhadap kondisi lingkungan di wilayah terdampak bencana.
“Dilakukan pengawasan terhadap sebanyak 68 perusahaan, yang 50 lagi sedang dalam pelaporan pada kami untuk kemudian kita proyeksikan di akhir, awal, atau pertengahan Februari, seluruh kegiatan unit usaha yang ada di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat telah selesai dilakukan verifikasi lapangan,” ujar Hanif dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin, (26/1/2026).
Sanksi Administratif
Dari total tersebut, pengawasan mencakup 31 perusahaan di Aceh, 15 perusahaan di Sumatera Utara, serta 22 perusahaan di Sumatera Barat. Seluruh perusahaan telah dikenakan sanksi administrasi berupa kewajiban melakukan audit lingkungan.
Hanif menjelaskan, audit lingkungan wajib diselesaikan paling lambat tiga bulan sejak sanksi diterbitkan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat instrumen perizinan lingkungan dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.
“Jika tidak bisa dipenuhi, maka opsi berikutnya adalah pencabutan izin. Bahkan dapat berlanjut pada pengenaan sanksi pidana lingkungan hidup,” tegasnya. Dalam penanganan bencana hidrometeorologi, KLH menempuh pendekatan penegakan hukum secara berjenjang dengan berbasis pembuktian ilmiah. Setiap proses diawali dengan kajian spasial dan verifikasi lapangan yang didukung data berbasis sains.
“Semua penegakan hukum di KLH selalu diawali kajian ilmiah. Tanpa dasar itu, penindakan akan lemah dan mudah dipatahkan dalam praktik,” kata Hanif. KLH menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan lingkungan berjalan seimbang dengan aktivitas ekonomi, guna menekan risiko bencana dan melindungi keselamatan masyarakat. (tb)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
