Mendagri Targetkan Tak Ada Lagi Pengungsi Tenda Saat Lebaran di Aceh

NEWSREAL.ID, BADA ACEH- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menargetkan tidak ada lagi warga terdampak bencana yang tinggal di tenda pengungsian saat Lebaran IdulFitri 1447 Hijriah/2026.

Target tersebut disampaikan Tito saat mendampingi Menteri Sosial menyalurkan bantuan kebencanaan kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Timur, Senin (16/3/2026). “Targetnya sebelum hari raya nanti tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Ada dua opsi bagi pengungsi tenda, apakah pindah ke hunian sementara atau diberikan dana tunggu hunian,” kata Tito.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) di sejumlah wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Beberapa daerah yang menjadi fokus pembangunan di antaranya Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara.

Salah satu proyek yang dipacu penyelesaiannya adalah pembangunan huntara di Atu Lintang, Kabupaten Aceh Utara. Tito mengatakan, pengerjaan huntara tersebut dilakukan secara gotong royong oleh berbagai pihak agar dapat selesai tepat waktu.

“Targetnya selesai pada 19 Maret 2026 pukul 23.00 WIB. Setelah itu langsung diserahkan kepada para pengungsi yang saat ini masih tinggal di tenda,” ujarnya. Tito juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah segera melakukan serah terima huntara begitu pembangunan selesai.

Pembongkaran Tenda

Ia menegaskan, setelah para pengungsi menempati hunian sementara, tenda pengungsian harus segera dibongkar agar tidak lagi terlihat adanya warga yang tinggal di tenda. “Setelah serah terima huntara, tendanya juga harus dibongkar. Jangan setelah ada huntara, tenda masih masih ada. Kesannya tidak elok, seolah-olah masih ada pengungsi tenda,” katanya.

Selain hunian sementara, pemerintah juga menyiapkan opsi dana tunggu hunian bagi korban bencana. Melalui skema ini, korban bencana akan menerima bantuan sebesar Rp1,6 juta setiap tiga bulan agar dapat menyewa atau tinggal di tempat yang lebih layak.

Mendagri juga mendorong pemerintah daerah membentuk satuan tugas gabungan yang bertugas mendata dan mendatangi korban bencana secara langsung. Satgas tersebut akan memastikan pilihan tempat tinggal bagi para korban, apakah menempati huntara komunal, hunian sementara yang dibangun di kompleks, atau membangun hunian di lahan milik sendiri.

Bagi korban bencana yang memilih membangun hunian di tanah sendiri, pemerintah menyiapkan bantuan hingga Rp60 juta dengan syarat pembangunan dilakukan di lahan pribadi. Tito menegaskan, proses pendataan penerima bantuan harus dilakukan secara akurat agar tidak ada korban bencana yang terlewat ataupun menerima bantuan ganda.

“Silakan kepala daerah mengusulkan apabila ada korban bencana yang belum terdata. Tapi jangan sampai ada yang menerima dua kali. Karena itu perlu tim yang benar-benar memverifikasi di lapangan,” tegasnya. (tb)