DPRD Kabupaten Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Nasional, Siswanto Ketua Umum DPN Adkasi 2025–2030

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah pusat menaruh harapan besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat lokal. Dalam konteks itulah, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai penting keberadaan pengurus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi).

“DPRD kabupaten jangan hanya menjadi simbol politik lokal. Ia harus menjadi motor percepatan pembangunan yang sinkron dengan kebijakan pusat,” ujar Mendagri Tito dalam sambutannya pada acara pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN Adkasi) periode 2025–2030.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri melantik Siswanto, SPd, MH sebagai Ketua Umum DPN Adkasi periode 2025–2030. Pelantikan berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/6), dan dihadiri pejabat utama Kementerian Dalam Negeri, para ketua DPRD kabupaten dari seluruh Indonesia, serta sejumlah tokoh nasional.

Tito menegaskan, DPRD kabupaten memiliki posisi strategis dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional dengan target ambisius mencapai 8 persen. Peran tersebut, menurutnya, bisa dioptimalkan melalui kolaborasi lintas sektor di bidang penganggaran, legislasi, dan pengawasan kebijakan publik.

Tito juga meminta Adkasi di bawah kepemimpinan baru agar bergerak cepat dan berbasis eksekusi, bukan hanya wacana. Ia mencontohkan perlunya dukungan legislatif untuk percepatan realisasi anggaran, penyederhanaan perizinan, dan penyelarasan RPJMD daerah dengan RPJMN pemerintah pusat.

“Saya percaya Saudara-saudara akan mampu menjadi mitra aktif kepala daerah dan pemerintah pusat. DPRD harus meninggalkan pola lama yang penuh konflik kepentingan, dan menjadi pilar utama demokrasi pembangunan,” tegasnya.

Penghubung Strategis

Ketua Umum terpilih, Siswanto, menyambut arahan tersebut dengan penuh komitmen. Dalam pidatonya, ia menyatakan Adkasi siap menjadi penghubung strategis antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus sebagai ruang konsolidasi nasional antar-DPRD kabupaten.

“Kami ingin menjadikan Adkasi sebagai forum koordinasi yang kuat dan efektif, untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan rakyat,” kata Siswanto yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Blora ini.

Ia menambahkan, DPRD bukan sekadar pelengkap eksekutif daerah, melainkan lembaga representatif yang harus diperkuat posisinya dalam sistem check and balance pemerintahan. Ia berharap Mendagri turut menjadi penjaga independensi lembaga legislatif daerah dari tekanan politik dan birokrasi.

“DPRD kabupaten harus bertransformasi dari aktor lokal menjadi bagian penting penggerak pembangunan nasional. Kami siap mengawal prioritas pemerintahan Presiden Prabowo,” tegasnya.

Siswanto yang juga Ketua DPD Partai Golkar Blora ini menyampaikan tekad menjadikan kepemimpinannya di Adkasi sebagai momentum membangun kredibilitas dan kapasitas kelembagaan DPRD yang profesional, demokratis, dan berpihak pada rakyat. (tb)