Lebaran, Mendagri Minta Kepala Daerah Siaga

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menjelang arus mudik dan libur panjang Idul Fitri, pemerintah pusat ingin memastikan daerah tetap terkendali. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah tidak bepergian ke luar negeri dan tetap siaga di wilayah masing-masing selama periode Lebaran.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tetap berada di wilayahnya selama masa libur Idul Fitri 1447 Hijriah. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 000.2.3/1171/SJ tertanggal 8 Maret 2026 tentang penundaan perjalanan ke luar negeri selama libur Lebaran.

Melalui surat edaran tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta menunda perjalanan dinas ke luar negeri mulai 14 hingga 28 Maret 2026. “Pengecualian hanya diberikan untuk kegiatan yang sangat esensial, misalnya yang merupakan arahan Presiden atau untuk keperluan pengobatan,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin, (9/3/2026).

Menurutnya, kebijakan ini diambil agar pemerintah daerah tetap fokus menangani berbagai agenda strategis menjelang hingga setelah Lebaran. Beberapa langkah yang diminta kepada kepala daerah antara lain meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan keselamatan selama masa libur, sekaligus memperkuat koordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pengendaian Inflasi

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memastikan kesiapan dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran, termasuk pengaturan transportasi dan pelayanan publik bagi masyarakat. Tito juga menekankan pentingnya pemantauan serta pengendalian inflasi di daerah, terutama terkait harga kebutuhan pokok yang biasanya meningkat menjelang Hari Raya.

Di sisi lain, kepala daerah diminta memastikan kesiapan penyelenggaraan berbagai kegiatan perayaan Idul Fitri agar berjalan aman dan tertib. Menurut Tito, keberadaan kepala daerah di wilayah masing-masing sangat penting agar respons terhadap kebutuhan masyarakat dapat dilakukan secara cepat.

“Dengan kepala daerah berada di tempat, penanganan berbagai persoalan selama momentum Lebaran bisa dilakukan lebih sigap,” ujarnya. Ia juga meminta agar rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang telah terbit untuk periode tersebut dibatalkan atau dijadwal ulang.

Surat edaran itu turut ditembuskan kepada sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. (tb)