Mulai Hari Ini, PNS Boleh Kerja dari Mana Saja: WFA Berlaku 5 Hari Jelang Mudik Lebaran

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar yang ditunggu banyak pegawai negeri akhirnya resmi berlaku. Mulai hari ini, aparatur sipil negara (ASN) bisa bekerja dari mana saja lewat skema Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan pemerintah menjelang musim mudik Lebaran 2026.

Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN atau PNS pada Senin (16/3/2026). Kebijakan ini berlaku selama lima hari pada periode mudik dan arus balik Lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, WFA bukanlah tambahan hari libur bagi pegawai negeri. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk fleksibilitas kerja agar masyarakat bisa merencanakan perjalanan mudik dengan lebih baik tanpa mengganggu aktivitas pemerintahan.

“WFA bukan libur tambahan, tetapi pengaturan fleksibilitas kerja untuk membantu mobilitas masyarakat selama periode mudik,” jelas Airlangga. Pemerintah menetapkan skema WFA berlaku pada 16 Maret, 17 Maret, 25 Maret, 26 Maret, dan 27 Maret 2026. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai upaya mengurangi kepadatan mobilitas masyarakat menjelang Lebaran, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

Pengaturan teknis kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aturan resmi. Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan WFA bagi ASN.

Surat Edaran

“Kami sudah mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel,” ujar Rini dalam konferensi pers di Jakarta. Ia menjelaskan, kebijakan tersebut mencakup dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Nyepi, serta tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Idulfitri.

Dalam praktiknya, pelaksanaan WFA diserahkan kepada pimpinan instansi pusat maupun daerah dengan pendekatan selektif. Artinya, setiap instansi diminta menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan organisasi masing-masing tanpa mengganggu pelayanan publik.

Rini menegaskan sejumlah layanan penting tetap harus berjalan normal selama periode tersebut, terutama sektor yang langsung menyentuh masyarakat. Beberapa di antaranya seperti layanan kesehatan, transportasi, keamanan, serta sektor pelayanan publik vital lainnya.

Selain itu, pimpinan instansi juga diminta melakukan pengawasan dan pengaturan proporsi pegawai yang bekerja dari kantor maupun secara fleksibel agar pelayanan tetap berjalan optimal. (tb)