SK Keraton Solo Diprotes, Kubu PB XIV Purbaya Ancam Gugat Fadli Zon ke PTUN

NEWSREAL.ID, SURAKARTA- Polemik penunjukan pelaksana pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta kian memanas. Pihak SISKS Pakubuwana (PB) XIV Purbaya resmi melayangkan surat keberatan atas terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan yang menunjuk KGPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelestarian dan Pemanfaatan Keraton Solo. Jika tak direspons, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) disiapkan.

Kuasa hukum PB XIV Purbaya, Billy Suryowibowo, mengatakan keberatan tersebut ditujukan terhadap SK Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 serta SK Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Nomor 21/L/KB.09.06.2026.

“Kami sudah menyampaikan surat keberatan. Ini sekaligus menjadi jawaban resmi kami atas terbitnya SK tersebut,” kata Billy saat jumpa pers di Talang Paten, Kompleks Keraton Surakarta, Minggu (18/1/2026). Billy menilai penerbitan dua SK tersebut dilakukan tanpa transparansi dan tanpa melibatkan pihak PB XIV Purbaya.

Menurutnya, hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Penerbitan dua SK ini secara nyata bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku,” tegasnya. Dalam SK Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026, KGPA Tedjowulan ditunjuk sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Tidak Sah

Sementara GKR Koes Murtiyah Wandansari (Gusti Moeng) disebut sebagai Pengageng Sasana Wilapa sekaligus Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta. Namun, pihak PB XIV Purbaya menilai jabatan KGPA Tedjowulan dan Gusti Moeng sudah tidak sah secara adat maupun hukum negara, karena keduanya diangkat oleh PB XIII Hangabehi yang wafat pada awal November 2025.

“Secara hukum negara dan paugeran Keraton Surakarta, masa jabatan KGPA Tedjowulan dan GKR Wandansari telah berakhir seiring mangkatnya PB XIII,” ujar Billy. Dalam surat keberatan itu, pihak PB XIV Purbaya secara tegas meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon mencabut dan membatalkan kedua SK tersebut.

“Jika dalam waktu 90 hari tidak ada tanggapan atau perubahan, maka kami anggap sebagai tindakan melawan hukum dan akan kami gugat melalui PTUN,” katanya.

Sementara itu, GKR Panembahan Timoer Rumbai, Pengageng Sasana Wilapa versi PB XIV Purbaya, turut angkat bicara terkait insiden adu mulut yang terjadi di hadapan Fadli Zon saat penyerahan SK di Keraton Surakarta. Timoer mengaku sengaja menyela acara tersebut karena merasa keluarga besar PB XIII dan PB XII tidak dihargai dan tidak dilibatkan.

“Kami seperti tidak diorangkan. Tidak diundang, tidak diajak bicara, padahal kami keluarga besar keraton,” kata Timoer. Ia menegaskan bahwa Keraton Surakarta saat ini telah memiliki raja yang sah, yakni PB XIV Purbaya, berdasarkan wasiat mendiang PB XIII Hangabehi dan penetapan sebagai Putra Mahkota sejak 2022. Timoer juga menyayangkan acara penyerahan SK yang digelar tanpa seizin pihaknya. “Kami ini tuan rumah, tapi tidak diberitahu dan tidak memberikan izin,” ujarnya.

Senada, kuasa hukum PB XIV Purbaya menyesalkan langkah Kementerian Kebudayaan yang menggelar kegiatan di Keraton Surakarta tanpa koordinasi. “Ini Keraton, ada Sinuhun Raja dan Permaisuri. Tapi kami tidak tahu-menahu. Tidak ada kula nuwun, tidak ada komunikasi. Menurut kami, ini tidak pantas,” pungkas Billy. (tb)