Mendag: Larangan Impor Pakaian Bekas Demi Kesehatan dan UMKM

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan larangan impor pakaian bekas dilakukan pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Mendag dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu. Ia menjelaskan, larangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang Impor.

“Dalam regulasi tersebut, pakaian bekas dengan Pos Tarif HS 6309.00.00 termasuk kategori barang yang dilarang untuk diimpor,” ujar Budi.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia. Selain itu, impor pakaian bekas dinilai berpotensi membawa risiko kesehatan karena tidak terjamin kebersihan dan keamanannya.

Budi menambahkan, pelarangan impor pakaian bekas juga memiliki sejumlah alasan strategis lainnya. Pertama, melindungi industri pakaian jadi nasional, khususnya UMKM. Kedua, mendorong multiplier effect ekonomi yang lebih besar melalui penguatan industri domestik. “Ketiga, untuk mencegah Indonesia menjadi tujuan limbah tekstil dunia yang pada akhirnya menambah persoalan lingkungan,” tegasnya.

Pengawasan Intens

Lebih lanjut, Mendag mengatakan Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) secara konsisten melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran pakaian bekas impor ilegal di berbagai daerah.

Sejumlah penindakan telah dilakukan, antara lain penyitaan 730 bal pakaian bekas di Pekanbaru pada 17 Maret 2023, 824 bal di Sidoarjo pada 20 Maret 2023, serta 112 bal di Minahasa pada 10 Mei 2023.

Dalam periode 2022–2025, Ditjen PKTN juga bersinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum, seperti Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Bakamla RI, Badan Intelijen Negara, hingga TNI. Hasilnya, ribuan bal pakaian bekas ilegal berhasil diamankan dengan nilai ratusan miliar rupiah.

Beberapa di antaranya yakni penyitaan 750 bal senilai Rp8,5 miliar di Karawang pada Agustus 2022, 7.000 bal senilai Rp80 miliar di Cikarang pada Maret 2023, serta 19.391 bal senilai Rp112,35 miliar di Jawa Barat pada Agustus 2025.

“Terhadap hasil pengawasan tersebut, kami telah mengambil langkah tindak lanjut berupa pengenaan sanksi administrasi, penutupan lokasi, hingga perintah pemusnahan barang,” pungkas Mendag. (tb)