NEWSREAL.ID, JAKARTA- Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) merespons kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang menyinggung soal sertifikasi halal produk.
Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, meminta pemerintah menerapkan perlakuan setara dalam kebijakan sertifikasi halal, terutama bagi produsen dalam negeri. “Kami mendorong pemerintah memberikan perlakuan setara dan menunjukkan keberpihakan terhadap produsen lokal,” ujar Muti saat dikonfirmasi dari Jakarta, Senin (23/2/2026).
Sorotan MUI tertuju pada poin dalam nota kesepahaman (MoU) yang dinilai berpotensi tidak selaras dengan aturan halal di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 ditegaskan bahwa produk seperti kosmetika, alat kesehatan, serta jasa terkait, including distribusi, wajib memiliki sertifikat halal. Produk yang mengandung unsur haram pun harus mencantumkan keterangan tidak halal pada kemasannya.
Pengecualian Kewajiban
Namun, Muti menyebut dalam MoU, khususnya pada Pasal 2.9 dan 2.22, terdapat pengecualian kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah produk asal AS, termasuk pangan non-hewani. Selain itu, disebutkan pula tidak adanya kewajiban penyelia halal di perusahaan serta tidak wajibnya pencantuman keterangan tidak halal pada produk tertentu.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan persaingan usaha. Produsen lokal maupun produsen dari negara lain tetap diwajibkan memenuhi sertifikasi halal, sementara produsen asal AS disebut mendapat pengecualian.
“Negara lain bisa saja menuntut hal serupa. Bahkan ada potensi digugat ke WTO jika dianggap diskriminatif,” ujarnya.
MUI pun mendorong pemerintah untuk konsisten pada regulasi yang berlaku serta tidak tunduk pada tekanan asing dalam kebijakan halal. Sikap tegas dinilai penting untuk menjaga kedaulatan regulasi sekaligus melindungi industri dalam negeri. (tb)
Kemlu Siagakan Rencana Evakuasi WNI dari Iran
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan kesiapsiagaan penuh untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan...
BPJPH: Produk AS yang Masuk RI Harus Bersertifikat Halal
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan seluruh produk asal Amerika Serikat (AS) yang masuk dan beredar di Indonesia tetap wajib memenuhi ketentuan...
Soroti Rencana Impor Mobil India, KPK: Harus Taat Prosedur
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar rencana pengadaan 105.000 unit mobil dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dilaksanakan sesuai prosedur...
Komite Reformasi Polri Rampungkan Laporan, Segera Diserahkan ke Prabowo
NEWSREAL.ID JAKARTA– Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memasuki tahap finalisasi laporan akhir yang akan diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Menko Kumham...
Mutasi Polres Bima Kota, Diah Warih: Momentum Benahi Integritas Internal
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum G-Nesia sekaligus Founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari, menyampaikan keprihatinan atas dinamika yang terjadi di tubuh Polres Bima Kota menyusul pergantian...
Ketua Umum G-Nesia Prihatin Kasus Tewasnya Pelajar di Tual
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum G-Nesia sekaligus Founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang pelajar berinisial AT (14) di Kota Tual,...
RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Instrumen Sita Harta Buron yang Kabur ke Luar Negeri
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Kurnia Ramadhana berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat menjadi instrumen hukum efektif untuk...
Komisi X Tegaskan MBG Tak Ganggu Anggaran Pendidikan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengganggu postur anggaran kementerian di bidang pendidikan....
Kemensos: 3 Juta Penerima Baru PKH-BPNT Masih Tunggu Proses Pencairan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Sosial mencatat sebanyak tiga juta penerima manfaat bantuan sosial (bansos) baru belum menerima bantuan karena masih dalam proses administrasi penyaluran. Menteri Sosial Saifullah...
Menhub Prediksi 144 Juta Orang Mudik Lebaran 2026
NEWSREAL.ID, SURABAYA- Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memprediksi sekitar 143,7 juta orang atau hampir 144 juta orang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026 atau Idul...
Awal 2026, Driver ‘Juara’ Gojek Dapat BPJS Gratis: Iuran Ditanggung 100 Persen
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) memastikan akan menanggung 100 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian...
BNN: Masyarakat Agen Perubahan Cegah dan Berantas Narkoba
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menegaskan masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif, tetapi sebagai subjek aktif sekaligus agen perubahan (agent of change)...
