Kadin Dorong Swasta Perluas Lapangan Kerja

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengajak pelaku sektor swasta berperan aktif menambah lapangan kerja sebagai upaya mendorong peningkatan kesejahteraan kelas menengah, khususnya kelompok menengah bawah agar dapat “naik kelas”.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Aviliani menegaskan, penciptaan lapangan kerja menjadi pekerjaan rumah bersama sektor swasta untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

“Yang sebenarnya menjadi pekerjaan rumah kita bersama di sektor swasta, dalam hal ini Kadin, adalah bagaimana bisa membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja,” ujar Aviliani dalam acara Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis.

Ia menyoroti masih adanya kesenjangan konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, konsumsi rumah tangga masih ditopang kuat oleh kelompok atas dan menengah atas, yang menyumbang sekitar 70 persen dari total konsumsi dalam Produk Domestik Bruto (PDB).

Kelompok Menengah

Sementara itu, kontribusi kelompok menengah bawah hanya sekitar 17 persen. Meski persentasenya lebih kecil, jumlah kelompok ini tergolong besar, mencapai 75 juta orang, dan mayoritas menghadapi tekanan penurunan pendapatan.

“Padahal jumlahnya sangat besar dan justru sedang menghadapi masalah daya beli,” kata Aviliani.

Dalam konteks tersebut, ia menilai sektor swasta memiliki peran strategis untuk mendongkrak pendapatan kelompok menengah bawah melalui penciptaan dan penyerapan tenaga kerja.

“Agar 75 juta orang atau yang 17 persen tadi bisa naik kelas menjadi bagian dari yang 70 persen,” tambahnya.

Aviliani juga menekankan bahwa kelompok menengah bawah perlu menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan. Pasalnya, meski masih ada kelompok masyarakat kelas bawah yang jumlahnya diperkirakan sekitar 25 juta orang dengan kontribusi sekitar 13 persen PDB, kelompok ini relatif telah mendapat dukungan pemerintah melalui berbagai program bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Sebaliknya, kelas menengah bawah dinilai kerap luput dari intervensi kebijakan berupa insentif langsung terhadap pendapatan.

“Yang bermasalah justru yang 17 persen ini. Itu PR besar yang harus mulai menjadi perhatian bersama,” pungkas Aviliani. Kadin berharap kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penciptaan lapangan kerja dapat menjadi kunci memperkuat struktur ekonomi nasional sekaligus memperluas basis kelas menengah Indonesia.