Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ekonomi Bisnis

Mendag: Biaya Pemusnahan Pakaian Impor Bekas Ditanggung Importir, Bukan APBN

Tim Redaksi, Admin
Jumat, 21 November 2025 19:57 WIB
Mendag: Biaya Pemusnahan Pakaian Impor Bekas Ditanggung Importir, Bukan APBN
NEWSREAL.ID - Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Perdagangan menegaskan bahwa proses pemusnahan pakaian bekas asal impor tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seluruh biaya pemusnahan, menurutnya, menjadi tanggung jawab importir yang melanggar ketentuan perdagangan.

Ia menjelaskan bahwa kewajiban menanggung biaya tersebut merupakan bagian dari sanksi bagi importir yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag Nomor 40 Tahun 2024 terkait barang yang dilarang ekspor dan impor.

“Yang dimusnahkan itu tidak pakai APBN. Jadi yang memusnahkan itu adalah importir. Jadi kita kenakan sanksi,” tegas Budi di Jakarta, Jumat.

Sanksi dari Kementerian Perdagangan meliputi penutupan perusahaan distributor serta kewajiban memusnahkan seluruh barang impor ilegal tersebut. Importir juga wajib menanggung seluruh konsekuensi hukum dan administratif yang timbul.

“Dia yang harus memusnahkan. Nanti semua biaya dari importir,” ujarnya.

Hingga saat ini, pemerintah telah menutup dua perusahaan yang terindikasi mengimpor pakaian bekas. Selain penghentian operasional, keduanya diwajibkan membiayai proses pemusnahan barang hingga selesai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Timbulkan Biaya

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan ulang mekanisme pemusnahan barang impor ilegal seperti pakaian dan tas bekas (balpres). Dalam taklimat media di Kemenkeu, Jumat (14/11), ia menilai metode pemusnahan konvensional justru menimbulkan biaya bagi negara.

Purbaya menyebut biaya pemusnahan satu kontainer balpres ilegal mencapai Rp12 juta, ditambah biaya penahanan pelaku. Karena itu, ia mengusulkan pendekatan baru dengan melakukan pencacahan ulang dan menjual sebagian barang kepada pelaku UMKM.

“Rugi. Habis itu masih beri makan orang yang ditahan. Rugi besar kita. Jadi, mau kami ubah,” ujarnya. Kebijakan baru tersebut terus dibahas sebagai upaya menghadirkan solusi yang lebih efisien tanpa menghilangkan efek jera bagi para pelanggar aturan impor. (tb)

Berita Terbaru

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Positif Tembus 5,61 Persen

JAKARTA,NEWSREAL.id – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang kini menunjukkan tren akselerasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai...

Edy Kusnadi Resmi Jadi Calon Dirut Bank Kalbar, Ini Strateginya Perkuat Ekonomi di Kalbar

PONTIANAK,NEWSREAL.id – Bank Kalbar resmi menunjuk Edy Kusnadi sebagai Calon Direktur Utama (Dirut) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 11 Februari 2026. Penunjukan ini...

Investasi Kuartal I 2026 Tembus Rp498,79 Triliun dan Serap 700 Ribu Lebih Tenaga Kerja

JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, terkait capaian realisasi investasi pada kuartal pertama tahun 2026. Dalam laporannya...

Reformasi Sektor Pertambangan Nasional, Bahlil Laporkan Penataan IUP ke Presiden

JAKARTA,newsreal.id – Langkah tegas pemerintah diambil pemerintah dalam penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan. Hal ini menandai fase baru dalam reformasi sektor pertambangan...

Indonesia Buka Investasi Rusia untuk Infrastruktur Strategis Nasional

JAKARTA,newsreal.id – Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi Rusia untuk memperkuat kerja sama investasi jangka panjang di sektor energi. Kerja sama tersebut tidak hanya mencakup pasokan...

Masyarakat Transportasi Soroti Krisis Energi, Saatnya Berubah ke Transportasi Massal

JAKARTA,newsreal.id – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) melihat krisis energi global dijadikan momentum strategis untuk melakukan transformasi sistem transportasi nasional secara menyeluruh. MTI mendorong program peralihan...

Diluncurkan 17 Oktober 2023, Whoosh Catat 15 Juta Perjalanan Penumpang

JAKARTA, newsreal.id -Diluncurkan pada 17 Oktober 2023 hingga Selasa (14/4), Whoosh telah melayani lebih dari 15 juta perjalanan penumpang. Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menandai pertumbuhan...

Peran Serta Masyarakat Bangun Dapur BGN Tinggi, Data Sebut Investasi Capai Rp54 triliun

BOGOR, newsreal.id – Partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat tinggi. Hal ini didasarkan pada data yang dicatat Badan...

Penggemar Wisata, Rangkaian New Generation Hadir di KA Bangunkarta dan Singasari

JAKARTA,newsreal.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun berinovasi dalam layanan perkeretaapian. Mereka akan mengoperasikan rangkaian Stainless Steel New Generation (SSNG) yang...

Alarm bagi Pengusaha Rokok Indonesia, Menkeu Beri Tenggat Beralih Ilegal ke Legal

JAKARTA,newsreal.id – Informasi penting disampaikan pemerintah kepada para pengusaha rokok di Indonesia. Informasi ini disampaikan, agar para pengusaha rokok ini segera melengkapi diri izin usaha...

Bentuk Sistem Agroforestri Tradisional, Ini Modal yang Dimiliki Indonesia

NEWSREAL, Jakarta – Diskursus mengenai tanaman komoditas unggulan nasional dalam konteks perubahan iklim kerap terjebak pada simplifikasi sumber masalah atau bagian dari solusi. Dalam kenyataannya,...

KPK Ingatkan Kemenperin Waspadai Risiko Tata Kelola Investasi Rp6,74 Triliun

NEWSREAL.ID, JAKARTA- KPK mengingatkan Kementerian Perindustrian untuk mengantisipasi potensi risiko tata kelola dalam realisasi investasi sebesar Rp6,74 triliun di 175 kawasan industri sepanjang 2025. Kepala...

Leave a comment