Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ekonomi Bisnis

Mendag: Biaya Pemusnahan Pakaian Impor Bekas Ditanggung Importir, Bukan APBN

Tim Redaksi, Newsreal.id
Jumat, 21 November 2025 19:57 WIB
Mendag: Biaya Pemusnahan Pakaian Impor Bekas Ditanggung Importir, Bukan APBN
NEWSREAL.ID - Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Perdagangan menegaskan bahwa proses pemusnahan pakaian bekas asal impor tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seluruh biaya pemusnahan, menurutnya, menjadi tanggung jawab importir yang melanggar ketentuan perdagangan.

Ia menjelaskan bahwa kewajiban menanggung biaya tersebut merupakan bagian dari sanksi bagi importir yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag Nomor 40 Tahun 2024 terkait barang yang dilarang ekspor dan impor.

“Yang dimusnahkan itu tidak pakai APBN. Jadi yang memusnahkan itu adalah importir. Jadi kita kenakan sanksi,” tegas Budi di Jakarta, Jumat.

Sanksi dari Kementerian Perdagangan meliputi penutupan perusahaan distributor serta kewajiban memusnahkan seluruh barang impor ilegal tersebut. Importir juga wajib menanggung seluruh konsekuensi hukum dan administratif yang timbul.

“Dia yang harus memusnahkan. Nanti semua biaya dari importir,” ujarnya.

Hingga saat ini, pemerintah telah menutup dua perusahaan yang terindikasi mengimpor pakaian bekas. Selain penghentian operasional, keduanya diwajibkan membiayai proses pemusnahan barang hingga selesai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Timbulkan Biaya

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan ulang mekanisme pemusnahan barang impor ilegal seperti pakaian dan tas bekas (balpres). Dalam taklimat media di Kemenkeu, Jumat (14/11), ia menilai metode pemusnahan konvensional justru menimbulkan biaya bagi negara.

Purbaya menyebut biaya pemusnahan satu kontainer balpres ilegal mencapai Rp12 juta, ditambah biaya penahanan pelaku. Karena itu, ia mengusulkan pendekatan baru dengan melakukan pencacahan ulang dan menjual sebagian barang kepada pelaku UMKM.

“Rugi. Habis itu masih beri makan orang yang ditahan. Rugi besar kita. Jadi, mau kami ubah,” ujarnya. Kebijakan baru tersebut terus dibahas sebagai upaya menghadirkan solusi yang lebih efisien tanpa menghilangkan efek jera bagi para pelanggar aturan impor. (tb)

Berita Terbaru

Respons Imbauan WFH, Golkar Usul Prioritas di Tiga Provinsi

NEWSREAL.ID, JAKARTA –Wacana kebijakan work from home (WFH) untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik Timur Tengah mendapat sorotan dari Partai Golkar. Mereka meminta...

Menkeu Rem Anggaran Baru K/L, APBN Dijaga Tetap Sehat

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan membatasi pengajuan anggaran baru dari kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga...

Prabowo Panggil Airlangga Cs ke Istana, Efisiensi Anggaran dan WFA Dibahas

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026), untuk membahas langkah efisiensi pemerintah di tengah tekanan anggaran. Sejumlah pejabat...

Main Harga Pangan Jelang Lebaran? Siap-Siap Kena Pidana

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah memberi peringatan keras kepada pelaku usaha yang nekat memainkan harga pangan menjelang Lebaran 2026. Tak hanya sanksi administratif, ancaman pidana juga disiapkan...

Blusukan ke Beringharjo, Purbaya Bantah Pasar Tradisional ‘Mati Suri’

NEWSREAL.ID, YOGYAKARTA– Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pasar tradisional di Indonesia tidak mati suri, setelah melihat langsung aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dan...

Utang RI Tembus 434,7 Miliar Dolar AS, BI: Masih Terkendali

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada awal tahun 2026 tercatat masih dalam kondisi terkendali. Bank Indonesia (BI) mencatat total ULN Indonesia pada...

Eskalasi Perang AS-Iran Meningkat, Menkeu: APBN 2026 Masih Aman

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memang bikin ekonomi global ikut deg-degan. Tapi pemerintah Indonesia masih cukup santai. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa...

Volume Logistik Diprediksi Melonjak 30 Persen Selama Ramadan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ramadhan tak hanya membuat pasar dan dapur lebih sibuk. Sektor logistik nasional juga ikut “ngebut”. Distribusi barang diperkirakan melonjak hingga 30 persen, dipicu...

ATM Mulai Sepi, Warga RI Pindah ke Mobile Banking

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Mesin ATM di Indonesia perlahan mulai “ditinggalkan”. Bukan karena rusak, tapi karena masyarakat kini lebih nyaman bertransaksi lewat ponsel. Dari bayar tagihan sampai...

Menkeu: APBN Masih Tangguh Hadapi Badai Krisis Global

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi potensi krisis global, termasuk...

Timur Tengah Memanas, DPR Minta Pemerintah Percepat Kemandirian Energi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketegangan geopolitik global yang meningkat mendorong DPR RI mendesak pemerintah mempercepat program kemandirian energi nasional. Eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan...

Antisipasi Dampak Perang AS-Iran, Airlangga: Pasokan Energi RI Sudah Diamankan dari Luar Timur Tengah

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi gejolak pasokan energi akibat konflik global. Salah satunya dengan mengamankan sumber energi dari berbagai negara di...

Leave a comment