Fraksi PKS Dukung Pencabutan IUP Raja Ampat

NEWSREAL, JAKARTA- Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Haris menyampaikan apresiasi positif terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di wilayah konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Dalam pernyataan resminya, Senin (10/6), Haris menyatakan bahwa keputusan Presiden ini bukan hanya mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga merupakan sinyal kuat bahwa negara hadir melindungi kekayaan hayati yang menjadi warisan generasi bangsa.

“Langkah Presiden Prabowo mencabut izin tambang di Raja Ampat adalah keputusan visioner yang mencerminkan keberpihakan nyata terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. Ini adalah bentuk nyata dari kepemimpinan yang berpihak pada masa depan bangsa,” kata Muh Haris.

Politikus PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota/Kab Semarang, Kendal, dan Salatiga) ini menegaskan, kawasan Raja Ampat adalah salah satu aset ekologis paling berharga di dunia yang harus dijaga dari eksploitasi yang merusak. Menurutnya, kawasan konservasi seperti Raja Ampat tidak boleh dikorbankan atas nama investasi jangka pendek.

Ia pun mendorong pemerintah untuk segera menindaklanjuti pencabutan izin dengan langkah-langkah pemulihan lingkungan yang konkret serta pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat, melalui pendekatan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Rehabilitasi Lingkungan

“Pencabutan izin hanyalah awal. Pemerintah perlu segera melakukan rehabilitasi lingkungan dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal, seperti pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal,” ujar Haris.

Lebih lanjut, Haris yang juga mantan Wakil Wali Kota Salatiga ini mendesak pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan di seluruh kawasan konservasi nasional agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Ia menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Fraksi PKS, akan terus mengawal kebijakan ini agar implementasinya berjalan secara konsisten dan berkeadilan.

“Kami meminta agar tidak ada lagi celah bagi perusahaan tambang untuk mengakses wilayah-wilayah konservasi. Pengawasan harus diperketat, dan regulasi harus ditegakkan dengan tegas demi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat,” tutup Haris.

Keputusan Presiden Prabowo ini diambil menyusul laporan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Raja Ampat, serta desakan dari berbagai elemen masyarakat sipil dan legislatif. Langkah ini dinilai sebagai tonggak penting dalam membangun paradigma pembangunan nasional yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Sebelumnya, Muh Haris menyampaikan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan merupakan pengkhianatan terhadap amanah konstitusi dan masa depan lingkungan Indonesia. Pemerintah diharapkan tidak ragu untuk menindak tegas perusahaan yang terbukti melakukan.

Kasus di Raja Ampat diharapkannya menjadi pelajaran penting yang diharapkan tidak terjadi di daerah lain di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus melakukan investigasi yang transparan dan mengungkap adanya pelanggaran berat oleh perusahaan, termasuk kegiatan di luar izin lingkungan, pembukaan kawasan hutan tanpa izin, serta pencemaran pesisir akibat sedimentasi tambang.

“Kegiatan tambang di pulau-pulau kecil seperti ini jelas melanggar UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta bertentangan dengan Putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023. Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga pelanggaran moral terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.  (tb)