Muh Haris Desak Pemerintah Bertindak Cepat dan Terukur Atasi Stunting

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat, terukur, dan lintas sektor dalam upaya menekan angka stunting nasional yang dinilai masih tinggi.

Dirinya menilai, waktu yang tersisa menuju target nasional sangat terbatas, dan pemerintah perlu menunjukkan keseriusan ekstra. Hal tersebut disampaikan Muh Haris seusai mendengarkan laporan Kepala BKKBN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (1/7).

Dalam laporan tersebut terungkap bahwa prevalensi stunting nasional per tahun 2024 masih berada di angka 19,8 persen, jauh dari target 14 persen yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024.

“Tren memang menurun, tapi waktu kita sangat terbatas. Harus ada langkah luar biasa dan agresif dari pemerintah,” ucap politikus PKS tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan.

Lebih lanjut dikatakan, penanganan stunting bukan hanya soal gizi, tetapi menyangkut akses air bersih, sanitasi layak, hunian sehat, edukasi gizi, serta kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ia menyebut masih ada 8,6 juta keluarga berisiko stunting yang belum mendapatkan layanan dasar secara optimal.

Pihaknya mendorong pemerintah mempercepat pendampingan keluarga melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK), memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan meningkatkan kampanye edukasi masyarakat secara massif.

“Langkah cepat dan terukur harus menyentuh langsung keluarga berisiko. Jangan berhenti di perencanaan, tetapi harus diturunkan ke lapangan dengan tim yang kuat dan terlatih,” ucap wakil rakyat dari Dapil Jateng 1 (Kota/Kab Semarang, Kota Salatiga dan Kendal) ini.

Sinergi Antarprofesi

Muh Haris juga menekankan pentingnya kondisi kerja yang mendukung bagi dokter kandungan, dokter anak, bidan, dan kader Posyandu. Menurutnya, sinergi antara profesi tenaga kesehatan perlu dijamin melalui kebijakan yang berpihak dan anggaran yang memadai.

“Stunting tidak bisa ditangani hanya oleh satu pihak. Semua harus bergerak dalam barisan yang sama, dengan dukungan penuh dari Kemenkes. Kita tidak boleh membiarkan tenaga kesehatan bekerja tanpa dukungan,” ujarnya.

Pihaknya juga mendorong penguatan Sistem Informasi Keluarga Siaga (SIGA) untuk memastikan data keluarga risiko stunting selalu mutakhir. Validasi dan pemutakhiran data secara real-time dianggap sebagai kunci keberhasilan program intervensi.

Muh Haris menyebut, kerja penanganan stunting harus melibatkan BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kemensos, Kemendagri, hingga pemerintah daerah. Sinergi lintas kementerian dan lembaga dinilainya belum optimal dan perlu ditingkatkan secara sistemik.

Sebagai bagian dari Komisi IX DPR RI, Muh Haris menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan dan alokasi anggaran dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ia juga mendorong penambahan jumlah dan kapasitas Petugas Keluarga Berencana (PKB/PLKB) serta kader Posyandu di seluruh daerah.“Kalau kita gagal menangani stunting hari ini, maka kita akan kehilangan momentum besar dari bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas lelaki yang juga mantan Wakil Wali Kota Salatiga ini. (tb)