Legislator Nasdem Kecam Fadli Zon: Luka Sejarah Tak Bisa Dihapus!

NEWSREAL, JAKARTA– Pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal keberadaan kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998 memicu gelombang kemarahan. Salah satunya dari anggota DPRD DKI Jakarta, Fatimah Tania Nadira Alatas.

Politikus Nasdem ini mengecam pernyataan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap penderitaan para korban. “Luka sejarah tidak bisa dihapus, apalagi direvisi demi narasi kekuasaan. Fakta-fakta kekerasan terhadap perempuan—terutama perempuan Tionghoa—adalah luka kemanusiaan yang harus kita ingat, bukan kita sangkal,” tegas Tania.

Pernyataan Fadli Zon yang menyebut kekerasan seksual pada Mei 1998 sebagai “hanya rumor” dinilai tidak hanya menyakitkan, tapi juga berbahaya. Bagi Tania, pernyataan itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan panjang para penyintas dan keluarga korban yang selama lebih dari dua dekade menanti pengakuan dan keadilan.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas pun turut mengecam, menyebut pernyataan tersebut sebagai manipulasi sejarah dan bentuk penghinaan terhadap upaya pengungkapan kebenaran.

“Saya menolak dengan tegas setiap upaya penulisan ulang sejarah yang politis dan mengabaikan suara korban. Sejarah tidak boleh dijadikan alat kekuasaan untuk membungkam kebenaran,” ujar wakil rakyat dari Dapil DKI Jakarta 5 (Duren Sawit, Jatinegara dan Kramat Jati) yang dikenal vokal dalam isu-isu perempuan dan HAM ini.

Tania juga menyerukan pentingnya keberanian perempuan muda untuk terus bersuara dalam menghadapi ketidakadilan. Menurutnya, mereka adalah kekuatan moral dalam memperjuangkan kemanusiaan di tengah riuhnya politik yang sering kali melupakan nurani.

“Keberanian perempuan muda melawan kekerasan berbasis gender dan rasisme adalah api yang tak boleh padam. Kita harus berdiri bersama mereka.” Lebih jauh, ia menuntut negara segera bertindak nyata: membuka dokumen negara, mengakui secara resmi kejahatan yang terjadi, dan memulihkan hak para korban serta keluarganya.

“Negara tidak boleh terus bersembunyi di balik birokrasi dan diam seribu bahasa. Keadilan harus ditegakkan. Tragedi Mei 1998 bukan sekadar catatan sejarah—ia adalah jeritan luka yang belum sembuh,” imbuh anggota Komisi E (Kesejahteraan Rakyat) DPRD DKI Jakarta ini.

Pernyataan Tania sejalan dengan sikap Komnas Perempuan dan berbagai organisasi masyarakat sipil yang selama ini konsisten memperjuangkan pengungkapan kebenaran dan keadilan atas tragedi kemanusiaan Mei 1998. (tb)