Kuasa Hukum Nadiem Siap Laporkan Saksi ke KPK

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pengacara Nadiem Anwar Makarim, Ari Yusuf Amir menyatakan akan melaporkan tiga saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook ke KPK, Selasa (20/1/2026). Langkah ini ditempuh menyusul pengakuan ketiga saksi terkait penerimaan gratifikasi yang terungkap dalam sidang pemeriksaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin, (19/1/2026).

Ketiga saksi yang akan dilaporkan tersebut masing-masing Jumeri, Widyaprada, dan Hamid Muhammad. Menurut Ari, pengakuan tersebut seharusnya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. “Kami besok akan memasukkan surat ke KPK. Karena Kejaksaan tidak mengambil tindakan terhadap pengakuan gratifikasi itu, kami meminta KPK turun tangan,” ujar Ari Yusuf Amir saat ditemui usai persidangan.

Ari menduga nilai gratifikasi yang diterima para saksi tidak kecil. Bahkan, ia menilai jumlahnya berpotensi lebih besar dibandingkan yang diterima kliennya. Dugaan tersebut menguat karena pengakuan penerimaan uang tidak hanya disampaikan oleh saksi yang bersangkutan, tetapi juga disebutkan oleh saksi lain dalam persidangan.

Dalam sidang, Jumeri, mantan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen Paudasmen) Kemendikbudristek, mengaku menerima uang sebesar Rp100 juta dari Direktur SMP Ditjen Paudasmen Mulyatsyah serta Direktur SD Ditjen Paudasmen Sri Wahyuningsih pada periode 2020–2021.

Status Terdakwa

Sementara itu, Sutanto mengaku menerima Rp50 juta dari Mulyatsyah, sedangkan Hamid Muhammad menyebut menerima Rp75 juta dari orang yang sama. Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih diketahui juga berstatus terdakwa dalam perkara tersebut.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019–2022. Nadiem didakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,18 triliun.

Kerugian tersebut terdiri atas Rp1,56 triliun dari program digitalisasi pendidikan serta 44,05 juta dolar AS atau setara Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat.

Dalam dakwaan, Nadiem disebut menerima aliran dana sebesar Rp809,59 miliar yang bersumber dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia. Sebagian besar dana PT AKAB disebut berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS.

Jaksa juga menyinggung Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Nadiem tahun 2022 yang mencatat kepemilikan surat berharga senilai Rp5,59 triliun. Atas perbuatannya, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana berat. (tb)