Perkara Pengadaan Chromebook, Nadiem Disebut Terima Rp809,56 Miliar

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim kembali mencuat dalam persidangan kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa Nadiem diduga menerima aliran dana senilai Rp809,56 miliar yang berkaitan dengan pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Informasi tersebut disampaikan jaksa Roy Riady saat membacakan surat dakwaan terhadap tiga terdakwa, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Sri Wahyuningsih, dan Mulyatsyah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, (16/12).

Baca juga: Nadiem Bantah Program Chromebook Mandek

Jaksa menyebut dana yang diterima Nadiem berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia. Sebagian besar sumber dana PT AKAB disebut berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar Amerika Serikat.

Aliran dana tersebut, menurut jaksa, tercermin dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Nadiem tahun 2022, yang mencatat kepemilikan surat berharga senilai Rp5,59 triliun.

Sementara itu, pembacaan surat dakwaan terhadap Nadiem dijadwalkan pada Selasa (23/7) setelah sebelumnya sidang ditunda akibat pembantaran atau penangguhan masa penahanan karena kondisi kesehatan yang bersangkutan.

Kerugian Negara

Dalam perkara ini, ketiga terdakwa diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,18 triliun. Rinciannya meliputi Rp1,56 triliun dari program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek serta 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp621,39 miliar dari pengadaan Chrome Device Management yang dinilai tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat.

Jaksa menyatakan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Nadiem Anwar Makarim dan mantan Staf Khusus Mendikbudristek, Jurist Tan. Para terdakwa diduga melakukan pengadaan laptop Chromebook dan CDM pada tahun anggaran 2020-2022 yang tidak sesuai perencanaan serta melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa.

Baca juga: Tiga Eks Stafsus Nadiem Dicekal

Selain itu, pengadaan Chromebook disebut dilakukan melalui e-Katalog dan aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) tanpa evaluasi harga yang memadai serta tidak didukung referensi harga yang sah.

Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (tb)